Sudah 69 tahun kita merdeka dan setiap tanggal 17 Agustus diperingati hari kemerdekaan dengan melakukan upacara bendera dan ada masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan mengadakan acara panjat pohon pinang yang diatas pohon pinang ini digantungkan beberapa hadiah menarik dan ada juga yang mengadakan lomba seperti lomba lari karung, makan kerupuk dan lain sebagainya.
Dari apa yang saya dan rekan-rekan penghuni rumah susun (rusun) alami saat ini, dimana kami bernaung dibawah asosiasi dan kesatuan rusun yaitu Asosiani Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (Aperssi) dan Kesatuan Aksi Penghuni dan Pemilik Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), kami merasa kami ini masih dijajah (belum merdeka) karena pengembang yang telah menjual rusun tetap menguasai rusun yang kami telah beli.
Adapun cara penjajahan ini melalui cara rekayasa dan kerjasama dengan oknum-oknum pemerintah dalam membentuk pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) boneka yang adalah orang-orang dari pihak pengembang yang kemudian berkolusi dengan perusahan jasa pengelolaan rusun yang milik pengembang juga. Dimana kemudian pengurus PPRS boneka ini bekerjasama dengan pengelola rusun menerapkan tarif iuran pengelolaan seenakya sendiri tanpa persetujuan dari para penghuni yang mana jika penghuni menolak mengikuti membayar tarif yang ditetapkan pengelola bersama pengurus PPRS boneka maka aliran air dan listrik ke unit penghuni rusun langsung diputus.
Kejadian pemutusan aliran listrik dan air inilah yang sekarang dialami anggota Aperssi dan KAPPRI dimana pihak pemerintah hanya berdiam diri dan membiarkan pemerasan dan penjajahan model baru ini terjadi malah beberapa penghuni yang mencoba memperjuangkan aspirasi seluruh penghuni rusun pada dikriminalkan oleh para oknum pemerintah yang bekerjasama dengan pengelola rusun, sementara pengelola digaji dari uang penghuni rusun.
Peraturan pemerintah yang menyatakan untuk menaikan tarif pengelolaan harus melalui rapat umum PPRS ini dilanggar dan surat dari pemerintah daerah yang menyatakan menunda kenaikan sampai ada kesepakatan seluruh penghuni rusun juga dilanggar oleh pengelola yang bekerjasama dengan PPRS boneka bentukan pengembang, tapi pemerintah daerah mendiamkan saja ketika para penghuni mengadukan hal ini dengan berbagai alasan yang tidak masuk diakal dan lebih celaka lagi pemerintah mendiamkan para penghuni yang diputus aliran listrik dan air ke unit rusun yang dimiliki penghuni oleh pengelola rusun padahal penghuni ini tidak pernah menunggak membayar biaya pemakaian listrik dan air tersebut dan yang sebenarnya berhak memutus aliran listrik dan air adalah PLN dan PAM bukan pengelola rusun.
Inilah yang dialami para pemilik dan penghuni rusun saat ini. Apakah model kemerdekaan semacam ini yang dicita-citakan para pahlawan kita ketika memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Saya rasa tidak tapi karena kepentingan segelintir oknum yang berkolusi dengan pengembang nakal yang membuat anggota Aperssi dan KAPPRI mengalami nasib seperti saat ini dimana para pengurus dari dua organisasi rusun ini tidak bisa berbuat banyak membantu anggotanya (para pengembang dilindungi oleh oknum pemerintah dan para penghuni yang memperjuangkan hak-haknya dikatakan sebagai pengacau).
Saran saya kepada peminat yang ingin membeli rusun dan ingin menetap di rusun, lebih baik menunda dahulu niat membeli rusun saat ini sampai adanya kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan para penghuni rusun dan tulisan ini saya tuliskan untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.
Ikuti tulisan menarik Khoe Seng Seng lainnya di sini.
