Hak Warga Menilai Presiden
Dalam kapasitas sebagai warga negara berhak kah kita memberi penilaian atas kinerja Presiden Republik Indonesia ? Pertanyaan kedua timbul, kemudian untuk apa penilaian itu dilakukan toh pekerjaan SBY sudah akan selesai pada 20 0ktober 2014. Pertanyaan lanjutan, standar penilaian kualitatif seperti apa yang digunakan untuk menilai kinerja secara keseluruhan Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu dan jilid dua. Inilah catatan dari warga biasa yang kebetulan seorang penulis untuk Pak SBY.
Jawaban untuk ke – 3 pertanyaan itu terpulang kepada kita masing masing. Paling tidak mengkritisi kinerja seorang pembesar dari ber ragam opini publik terkait kepemimpinan 10 tahun pemerintahan SBY dari sudut pandang yang sangat heterogen sesuai dengan latar belakang penulis.
Sasaran pertama tulisan ini diharapkan bisa di jadikan referensi oleh sang penerus Presiden RI ke - 7 yaitu tentang kesuksesan SBY mengendalikan pemerintahan. Termasuk pula keluh kesah publik terhadap kelambanan bertindak SBY yang mungkin tidak perlu di ulangi lagi oleh sang penerus. Sasaran kedua, dari tulisan ini diharapkan dapat di fungsikan sebagai bukti otentik pendapat publik dimana bisa jadi isinya jauh berbeda dengan hasil analisa dan evaluasi apakah itu datang dari DPR, atau dari Pihak SBY sendiri.
Sumber Rujukan
Menilai secara keseluruhan kinerja pemerintah bisa dipilah dan dipilih berdasarkan kaedah yang ditetapkan Lemhanas berupa struktur Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbudhankam). Secara rinci penilaian itu bisa dibagi dalam Bidang Ekonomi dan ketenagakerjaan, Bidang Sosial dan Budaya (termasuk kerukunan antar-ummat beragama), Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, Bidang Demokrasi dan Penegakan Supremasi Hukum serta Bidang Keamanan, Pertahanan dan Kedaulatan Negara.
Tentu saja penilaian kinerja bisa focus kepada salah satu bidang saja, namun tidak bisa dipungkiri pembahasan masalah akan menyerempet ke bidang bidang terkait lain. Hal tersebut bisa terjadi karena sifat pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik mempunyai objek yang sama yaitu rakyat, sehingga keterkaitan semua permasalahan akan menyentuh aspek ipoleksosbudhankam tersebut.
Rujukan yang digunakan dalam menyusun penilaian kinerja tentu saja sangat subjektif tergantung kepada latar belakang warga yang mempunyai pengalaman berkehidupan selama 10 tahun terakhir dibawah kendali Pemerintahan SBY. Referensi dalam bentuk subjektif dari sisi SBY tentu saja bisa kita bisa membuka kembali lembaran lembaran dari isi buku beliau berjudul Selalu Ada Pilihan. Seyogyanya buku setebal 824 halaman merupakan Pertanggung Jawaban Akademik SBY atas pemerintahan nya selama 2 Periode. Bisa jadi jawaban atas pertanyaan atau kegalauan warga selama di pimpin oleh Presiden SBY telah termuat didalam buku. Dengan demikian penulis bisa membandingkan dengan opini objektif sesuai denga hajad kehidupan yang dilakoninya sebagai warga negara.
Mulai dari Sini
Tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono di sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia ke - 6. Didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Pemerintahan Konstitusional secara de facto dan de jure, SBY bisa dengan selamat menjalani pemerintahannya yang pertama sehingga Beliau terpilih kembali menjadi Presiden RI periode 2009 2014.
Berlatar belakang militer dan beberapa kali menjabat sebagai Menteri Kabinet Pemerintahan sebelumnya SBY nampaknya tidak canggung berada di seputar istana. Dibekali tingkat kecerdasan intelektual diatas rata rata, menurut hemat saya, SBY menggunakan pola kepemimpinan wait and see and think a lot then make wisdom. Setiap permasalahan yang dihadapi di tunggu berdasarkan jalannya waktu, tidak ter gesa gesa, banyak melakukan pertimbangan dan kemudian baru menetapkan keputusan yang nuansa kebijakan. Memang terkesan lamban namun bisa keputusan itu di kategorikan aman sehingga Pemerintahan Kabinet SBY terhindar dari sejenis keputusan penting ngawur atau tidak tepat.
Rakyat Miskin
Tolok ukur angka kemiskinan rakyat bisa di jadikan acuan, apakah kesejahteraan rakyat Indonesia semakin membaik atau malah semakin menurun. Namun secara kasat mata bagi seorang awam seperti saya, melihat taraf kesejahteraan rakyat sebenarnya sangat mudah sekali yaitu dengan cara melihat seberapa banyak kaum dhuafa (pengemis ) di lampu merah. Tentu saja penilaian ini subjektif, karena menurut para ahli justifikasi, orang meminta minta di lampu merah itu karena mereka malas. Its oke man, but pertanyaan yang timbul kemudian mengapa mereka terpapar dan terhampar di wilayah itu.
Inilah namanya kemiskinan struktural. Pemerintah seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak banyaknya sehingga tidak ada lagi kaum peminta minta di jalanan. Memang ada beberapa kota di Indonesia yang berhasil meningkatkan kesejahterakan masyarakatnya bila kita menggunakan indikator pengemis di lampu merah. Secara riel indikator ini benar, karena tersedianya lapangan kerja yang banyak akan menyebabkan warga mendapat penghasilan dalam menjamin kehidupannya sehari hari.
SBY dan Partai
Posisi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tidak terlepas dari kepentingan mempertahankan kedudukan sebagai Presiden. Partai Demokrat sebagai partai peserta pemula pada Pemilu 2004 ternyata berhasil mengusung SBY sebagai Presiden RI. Faktor keberhasilan itu terutama karena sosok pribadi SBY. Tim sukses Partai Demokrat berhasil mengambil hati rakyat dengan jargon teraniaya di tengah populernya Presiden Megawati yang saat itu sebagai incumbent.
Sepertinya rakyat ketika itu terlena dan kemudian jatuh hati kepada sosok pribadi SBY yang nampaknya bisa diharapkan membawa Indonesia Raya menjadi lebih baik dan lebih maju. Pola pencitraan itu memang berhasil dan SBY dinobatkan menjadi Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Lima tahun Kabinet Indonesia bersatu bekerja tidak banyak prestasi yang didulang kecuali berhasil meredakan dan meredam konflik konflik di beberapa daerah seperti di Aceh dan Maluku. Bisa jadi keberhasilan mengendalikan situasi keamanan dalam negeri bersebab SBY mampu mengarahkan TNI/Polri untuk bekerja seoptimal mungkin berdasarkan arahan arahan strategis sehingga dalam lima tahun kondisi keamanan dalam negeri bisa dikendalikan.
Pengalihan penggunaan bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas (Elpiji) boleh juga dimasukkan sebagai prestasi SBY /JK. Kemampuan Jk mensosialisasikan perubahan mendasar penghematan bahan bakar tersebut kepada masyarakat menyebabkan posisi Wakil Presiden lebih popular disbanding SBY. Beberapa pengamat politik menilai bahwa SBY kurang nyaman dengan kepopuleran JK, sepertinya sinar Beliau agak silau ditengah sinar yang memancar dari sosok JK. Inilah sebabnya ketika Pemilu 2009 kedua pasangan ini pecah kongsi.
SBY memilih Budiono sebagai pasangannya maju ke pilpres 2009. Keberhasilan SBY menduduki kursi pimpinan nasional untuk ke 2 kali nya lebih banyak disebabkan posisi sebagai incumbent serta tidak ada calon Presiden lain ketika itu yang sebanding dengan kualitas SBY. Kabinet Indonesia Bersatu ke 2 bekerja melanjutkan program kerja sebelumnya, hanya saja disayangkan SBY tidak menysusun rencana kerja seperti yang amanatkan oleh UUD 45 berupa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pola pembangunan nasional sepertinya tidak terarah karena tidak adanya master plan pembangunan jangka panjang dan jangka sedang. Untunglah di 3 tahun terakhir Hatta Rajasa dalam kapasitasnya sebagai Menterti Koordinator Perekonomian menggagas Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai GBHN Pembangunan Indonesia.
Hantaman Kepada SBY
Korupsi melanda oknum Partai Demokrat. Inilah sisi gelap dari pemrintahan SBY di paroh kedua pemerintahan. Terungkapnya kasus tindak pidana korupsi Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin memporaki poranda kredibilitas partai pemerintah ini. Kemudian tanpa diduga ternyata korupsi itu bersambung sambung ke oknum petinggi PD seperti Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum Ketua Umum PD dan Menpora Andi Malarangeng. Kita tidak habis pikir, kenapa orang orang ring satu SBY berani melakukan kesalahan fatal seperti ini. Apakah mereka menyepelekan SBY atau karena mereka merasa akan mendapat perlindungan, kita semua belum paham.
Hebatnya SBY tetap konsisiten dengan penegakan hukum. Beliau tidak membela oknum PD yang terlibat korupsi, semua diajukan ke pengadilan dan kemudian di vonis. SBY nampaknya konsisten dengan penegakan hukum di Indonesia seperti juga terjadi ketika besan nya terkena masalah korupsi pada pemerintaan pertama.
SBY Politik Luar Negeri
Tampilan SBY di kancah internasional boleh juga di apresiasi sebagasi suatu kinerja positif selama 10 tahun pemerintahan. Indonesia tampil di event event politik tingkat dunia, bahkan sering kali menjadi tuan rumah. Hanya saja masalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum tuntas dikerjakan. Terjadi moratorium TKW di Negara Timur Tengah dengan alasan untuk melindungi tenaga kerja tersebut sembari meninjau ulang tentang kualitas TKW yang akan di kirim ke luar negeri. Inilah pokok permasalahan TKW sehingga mereka sering dilecehkan majikan karena kurangnya bekal pengetahuan dan ketrampilan sebagai duta Indonesia.
Satu lagi yang membanggakan dari sosok SBY adalah ketika beliau tampil di kancah internasional. Sosok tubuhnya yang tinggi besar ketika berfoto bersama tokoh tokoh dunia lainnhya, terlihat SBY sebagai etalase bangsa Indonesia yang gagah perkasa dan berwibawa.
SBY dan Musik
Akhirnya kita bisa memaklumi kenapa SBY mempunyai hobby menciptakan lagu dan kemudian mendedangkannya. Permakluman itu bisa kita berikan kepada beliau mengingat ditengah beratnya tugas sebagai Presiden, SBY memerlukan suasana rehat dan santai. SBY memilih menyalurkankan kegalauannya dalam bidang musik. Pilihan ini tidak salah dari pada Beliau menyalurkan cerobong asap stress kebidang yang tidak produktif.
Rakyat harus ikhlas menerima kondisi seorang Presiden yang gemar menyanyi, paling tidak para seniman mendapatkan sosok pesohor yang bisa bergabung dengan komunitas seni. SBY pandai bermain gitar diwaktu senggang tanpa mengganggu tugasnya sebagai Presiden, Disamping itu SBY tidak menganjurkan Para Mentri Kabinet bernyanyi ria, hanya saja ada beberapa pembantu dekat Presiden ikut ber olahraga Golf untuk membugarkan stamina seminggu sekali.
Sepuluh tahun menjadi dambaan dan harapan 250 juta rakyat bukan pekara mudah. Heterogenitas Bangsa Indonesia baik dari suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maupun dari tingkah laku rakyat yang sangat beragam dihadapi SBY dengan tenang. Menghadapi heterogenitas tersebut, SBY selalu mengacu kepada pemahaman ideologi Pancasila secara utuh dan meletakkan kepentingan nasional diatas segalanya apalagi kepentiungan pribadi. Masalah masalah pemerintahan dan kenegaraan bisa diselesaikan SBY dengan baik walaupun terkesan agak lamban dalam pengambilan keputusan. Namun jauh dari itu semua, SBY mampu mempertahnkan Indonesia Raya tidak terpecah pecah menjadi negara negara bagian. Inilah nilai plus SBY yang bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia dan bagi dirinya sendiri.
Dalam 10 tahun kepemimpinan SBY jarang sekali emosi dalam menghadapi setiap tekanan kepada diri pribadi atau keluarga. Kalaupun beliau sampai terpancing marah dalam beberapa peristiwa bisa kita maklumi karena sebagai manusia biasa, bisa jadi ketika itu SBY sedang letih atau lelah ditengah kesibukannya yang luar biasa.
Peran Ibu Negara masih dalam batas batas normal, Ibu Ani Yudhoyono tidak aktif mencampuri urusan pemerintahan sehingga SBY sangat Independent dalam melaksanakan pemerintahan. Issue issue yang berkembang terkait masalah keluarga pernah mencuat dengan munculnya sosok Bunda Putri. Namun issue issue itu segera rontok setelah SBY menjelaskan duduk pekara yang sebenarnya di dukung oleh fakta dan data. Semua terpaan itu bisa dihadapi karena memang kemampuan komunikasi verbal SBY diatas rata rata, baik disampaikan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris.
Nilai SBY
Masalah keamanan dalam negeri sebagai ketahanan nasional yang terkendali adalah modal dasar dalam kesuksesan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat UUD 45 , TNI wajib mengawal NKRI, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, disinilah dituntut peran Presiden selanjutnya apakah mampu berbuat sebaik SBY untuk masa depan atau malah negeri ini terpecah belah.
Setelah secara marathon menguraikan kondisi ipoleksosbudhankam Pemerintahan SBY selama 10 tahun, izinkan saya menyampaikan penilaian untuk Pak SBY. Tentu saja penilaian ini berdasarkan pantauan secara objektif selama 10 tahun dilihat dari sisi seorang warga negara biasa. Satu saja harapan saya semoga SBY setelah melepaskan jabatan Presiden RI 20 Oktober 2014, tetap sebagai Bapak Bangsa yang terhormat dan saya berharap pula jabatan internasional seperti Sekretaris Jendral PBB layak Beliau sandang di kemudian hari.
Berdasarkan uraian diatas maka kalau boleh secara pribadi saya menilai SBY cukup sukses dalam kepemimpinan sebagai Presiden RI perioden 2004-2014. Dalam kapasitas sebagai Kepala Negara SBY layak di beri nilai 8 sedangkan dalam Kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan SBY saya beri nilai 7. Rata rata 7.5. Tentu saja hak preogatif sebagai salah seorang penduduk dari 250 juta rakyat Indonesia yang bersyukur, Indonesia masih berdiri tegak sebagai negara merdeka, walaupun taraf kesejahteraan rakyat masih harus diperjuangkan oleh Presiden RI berikutnya
Ikuti tulisan menarik Thamrin Dahlan lainnya di sini.
