JAKARTA, Pertemuan Prabowo dan Jokowi Jumat (17/10/2014) diapresiasi banyak pihak karena meredakan suhu politik saat ini. Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi suhu politik akan berubah lagi setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-7.
Luhut mengutip ungkapan yang berbunyi, ”We have no permanent allies, we have no permanent enemies, we only have permanent interests.” “Itulah realitas demokrasi,” kata pendiri Detasemen Penanggulangan Teror 81 Kopassus ini.
Perubahan peta politik setelah pelantikan Jokowi 20 Oktober bisa disebabkan program/kepentingan partai. Jika salah satu partai di Koalisi Merah Putih (KMP) yang kepentingannya berhubungan dengan program Jokowi untuk membantu rakyat, maka tidak heran bila partai tersebut berada di belakang Jokowi. “Saya tidak yakin semua partai (KMP) akan satu suara kalau nanti kepentingannya tidak satu,” ujarnya.
Atas dasar itu, jenderal bintang empat ini tidak mencemaskan keberadaan KMP yang menguasai kursi parlemen di DPR/MPR. Menurutnya, sah-sah saja dalam satu negara modern terdapat satu koalisi yang mendominasi koalisi lain. Itu juga terjadi di pemerintahan Barrack Obama di Amerika Serikat. “Sepanjang mengawasi dan memberikan masukan, yes, kita terima karena spirit kita bersama ingin membangun Indonesia,” katanya.
Senior Advisor Kantor Tim Transisi Jokowi-JK ini yakin partai-partai KMP tidak menghambat program-program pro rakyat yang diusung Jokowi-JK. Ditambah lagi figur Jokowi yang bersih, dan mampu memberikan teladan maka persoalan dengan oposisi di parlemen tidak menjadi masalah serius.
“Tinggal nanti Presiden Jokowi menyusun kabinet yang bersih, profesional dan melakukan program-program pro rakyat. Program-program Pak Jokowi saya paham berpihak pada rakyat dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, termasuk masalah kesehatan dan pendidikan,” jelas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur ini.
Dikatakan, perbedaan yang terjadi di parlemen adalah bagian dari demokrasi. Demokrasi alat untuk mencapai satu tujuan. Sekalipun prosesnya ada yang menyebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah 5-0, menurut Luhut, itulah buah demokrasi yang sudah disepakati sebagai sistem yang terbaik di negara kita. “Intinya dalam pemerintahan harus ada check and balance. Tapi kalau niatnya merusak, lawan mereka adalah rakyat Indonesia,” tegas Jenderal Bintang Empat ini.
Ia juga percaya kelompok oposisi tidak melakukan hal-hal yang destruktif. Sikap destruktif bukan ciri negara yang demokratis. Indonesia, lanjut dia, harus menjadi negara demokrasi yang matang. Di bagian lain, ia menyarankan pihak oposisi juga bersih dari hal-hal yang melanggar aturan sebelum mengkritik Jokowi-JK.
“Tentu dia harus melihat dirinya sendiri dulu sebelum dikembalikan ke Jokowi,” ujarnya.
Jokowi, lanjut dia, akan turun langsung memeriksa program-program pemerintah berjalan baik atau tidak. Jika itu dilakukan, maka sulit bagi kelompok oposisi mengkritik Jokowi.
“Kita juga lihat sosial media saat ini sangat aktif melakukan kontrol,” ujarnya.
Di sisi lain, mantan Duta Besar Singapura ini tak percaya akan terjadi impeachment kepada Jokowi oleh MPR seperti yang pernah terjadi di pemerintahan Gus Dur. Selain proses ke arah itu tidak mudah, Luhut meyakini kelompok oposisi punya nurani dan tidak akan merusak pemerintahan mendatang.
“Tapi kalau terjadi tentu Jokowi akan melawan juga, dan yang paling rugi rakyat kecil. Kalau kita betul-betul ingin membawa suara rakyat adalah suara kita, kita harus mengukur batas gerak maju kita,” pesannya.
Ikuti tulisan menarik Erri Subakti lainnya di sini.
