Tiga program prioritas awal pemerintahan Jokowi-JK, adalah Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan Revolusi Mental. Namun seketika itu juga muncul rasa pesimistis, akan berjalan muluskah ketiga program tersebut.
Betapa tidak. Jangan-jangan di awal start saja sudah dihadang oleh para mafia yang selama ini banyak berkeliaran, dan senantiasa merongrong wibawa pemerintahan.
Bagaimanapun idiom mafia hukum, mafia pajak, mafia proyek, dan banyak lagi mafia-mafia lainnya pada setiap kegiatan hampir di semua lini birokrasi, yang jelas memang senantiasa merongrong dan merugikan negara, dan telah mewabah secara terstruktur, sistematis, dan masif di negeri ini.
Oleh karena itu, paska Jokowi mengumumkan program Revolusi mental-nya, maka para mafia yang jelas mental malingnya sudah mendarah daging pun tdak akan tinggal diam. Mereka memutar otak untuk mengganjal, sekaligus menggagalkannya.
Itu sudah pasti. Bila selama ini mafia-mafia tersebut dengan leluasanya menggerogoti wibawa dan kekayaan negara demi kepentingan diri dan golongannya, tiba-tiba muncul upaya untuk menghentikannya. Bak seekor anjing yang sedang menggerogoti tulang, maka bila tulangnya direbut sudah tentu akan berusaha mati-matian untuk merebutnya kembali.
Anjing saja sudah demikian, apalagi manusia yang acapkali memiliki watak lebih daripada hewan buas, karena jiwanya telah dirasuki nafsu, dan akal sehatnya telah dienyahkan, seperti mafia-mafia tersebut . Sebagaimana yang diingatkan dalam kitab suci, bahwa orang yang telah mengagungkan dunia di dalam hidupnya, maka dia akan melupakan kebenaran yang sesungguhnya.
Yang paling mengerikan sekaligus memprihatinkan, bila mafia-mafia itu berkeliaran di lembaga penegak hukum. Lembaga yang semestinya bersikap adil, mengatakan benar adalah benar, dan salah adalah salah sebagaimana undang-undang yang berlaku, malah justru dijungkirbalikkan. Masih hangat di dalam ingatan, Akil Mochtar, seorang hakim konstitusi. Bisa jadi seperti yang disebutkan di atas tadi. Keadilan pun malah diperjualbelikan demi keuntungan dirinya sendiri.
Tidak hanya kasus Akil Mochtar saja yang terjadi di Indonesia ini. Tidak hanya di kehakiman saja adanya mafia tersebut. Ternyata – sudah menjadi rahasia umum, pada lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, dan Polri pun sama saja. Mafia-mafia itu banyak berkeliaran.
Oleh karena itu, agar program Revolusi Mental ala jokowi dapat berjalan lancar, sebaiknya Jokowi-JK segera mengganti pucuk pimpinan Lembaga Penegak Hukum itu sendiri terlebih dahulu. Carilah calon Menteri Hukum HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri yang memiliki kredibilitas, memiliki karakter yang kuat, dan memiliki keberanian untuk siap memberantas para mafia tersebut.
Sehingga paling tidak sebelum memberantas mafia di luar sana, cokok terlebih dahulu mafia-mafia yang gentayangan di lembaga internal masing-masing. Sapu bersih semuanya. Maka untuk membersihkan mafia yang lainpun rasanya tidak akan kesulitan lagi.
Semoga. ***
Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.
