Dalam wawancara televisi pertama sebagai Presiden pada Senin malam, Jokowi mengaku ada harapan besar yang dibebankan kepadanya. Ia meminta agar rakyat tidak mengharapkan hasil yang seketika.
“Rakyat ingin perubahan besar,” ujarnya. “Tapi kita harus ingat, harus ada proses untuk semuanya. Tidak bisa dalam semalam.”
Bisa jadi karena setelah dilantik, jutaan rakyat menanti dengan harap-harap cemas Jokowi akan segera mengumumkan kabinetnya. Kemudian langsung bekerja menata negara, demi terwujudnya Indonesia Hebat yang menjadi slogannya selama ini.
Begitulah watak bangsa Indonesia. Seringkali tidak sabar, dan terkadang mengenyahkan segala nalar. Kemungkinan besar masih terpengaruh oleh legenda di sekitar yang masih sering terdengar. Semisal terjadinya gunung Tangkuban Parahu yang konon bermula dari perahunya Sangkuriang atas pesanan Dayang Sumbi, dalam legenda Jawa Barat yang jadi hanya dalam satu malam. Sama seperti juga legenda candi Prambanan yang mengisahkan Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang.
Memang mustinya kita memahami, kabinet jokowi yang akan bekerja selama lima tahun ke depan, paling tidak harus memenuhi kriteria yang juga menjadi harapan kita. Bukankah mulai hari ini ke depan kita berharap negeri ini terbebas dari korupsi yang telah menggurita selama ini.
Oleh karena itu – sesuai dengan program Revolusi Mental-nya, Jokowi memahami benar kehendak rakyatnya. Catatan daptar calon-calon punggawanya terlebih dahulu diserahkan kepada KPK dan PPATK. Tujuannya tak lain untuk dideteksi, apakah di antara mereka ada yang terindikasi noda korupsi, atau memiliki rekening gendut yang tidak jelas asal-usulnya.
Jelas. Kalau tidak demikian, bisa jadi Jokowi sendiri yang akan kena getahnya nanti. Bukankah Koalisi Merah Putih yang berkuasa di DPR dan MPR sedari dini sedang mengintip-intip kelemahan dan kekeliruan mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI itu. Sehingga sudah semestinya Jokowi sendiri berhati-hati, dan bekerja dengan teliti.
Bahkan kalau boleh mengingatkan, tanda merah dan kuning yang diberikan KPK kepadanya harus disikapi dengan tegas dan tanpa kompromi. Misalnya saja meskipun orang yang dicalonkan tersebut berasal dari PDIP sendiri, kalau memang terindikasi korupsi jangan sungkan-sungkan untuk mencoretnya.
Begitu juga seorang yang semula dianggap paling dekat sekalipun dengan lingkaran dirinya, semisal mereka yang berada di Tim Transisi sekalipun, manakala dalam arsip dokumen lembaga anti rasuah ditemukan catatan hitam, apa boleh buat Jokowi musti berani mengambil sikap.
Apalagi seandainya ada calon menteri yang digadang-gadang karena merupakan ‘titipan’ pihak kedua, hal itupun sudah tentu tidak sesuai lagi dengan ruh Revolusi Mental pula. Bukankah ‘titipan’ masih satu paket dengan KKN.
Sehingga untuk mengkaji tiga puluhan lebih calon menteri yang disiapkan, memerlukan waktu cukup lama – tentu saja. Apalagi dengan kriteria utama: terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang penting asal jangan sampai molor dari 14 hari saja.
Jangan-jangan nanti kena penalti.
Semoga***
Sumber photo: Tempo
Ikuti tulisan menarik Adjat R. Sudradjat lainnya di sini.
