Begitu usai melihat susunan kabinet Jokowi-JK, saya menyusuri lagi daftar nama-nama kementerian ini dari atas: mencari-cari diletakkan di mana ‘spesies ekonomi kreatif’ dalam kabinet ini. Ternyata tidak ada. Pada nama Kementerian Pariwisata tidak lagi tertera Ekonomi Kreatif. Saat mengumumkan susunan kabinetnya, Presiden Jokowi tidak menjelaskan mengapa kata Ekonomi Kreatif dihapus.
Presiden SBY mengadopsi kata ‘ekonomi kreatif’ untuk nama kementerian sebagai pengakuan akan semakin pentingnya peran ekonomi kreatif bagi Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor konvensional, yang dalam beberapa sektor kita keteteran—seperti pertanian dan pangan, ekonomi kreatif justru menawarkan keunggulan.
Anak-anak Indonesia sudah menunjukkan kepiawaiannya dalam membuat aplikasi peranti lunak. Picmix, umpamanya, sudah diunduh oleh jutaan orang di seluruh dunia. Game pun begitu. Kabar mutakhir: di ajang Essen Spiel yang berlangsung di Jerman Oktober ini, Game Mat Goceng yang ‘lokal banget—Betawai campur Sunda’ habis terjual dua hari sebelum pameran berakhir. Animasi anak Indonesia juga diminati Hollywood--sejumlah animator muda kita terlibat dalam pembuatan film Star Wars, Lord of the Rings, dan Iron Man 3. Belum lagi perbusanaan, misalnya Tex Savario. Tahun ini, sejumlah situs seperti Dapurmasak, Tokobagus, dan Tokopedia, berhasil menarik investasi dari luar negeri.
Perbusanaan (fashion), desain, film, kuliner, animasi, digital game, aplikasi peranti lunak, dan lainnya terus memberikan kontribusi. Data pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang menunjukkan bahwa selama tahun 2010-2014 industri kreatif memberi kontribusi rata-rata 7,13% terhadap PDB Indonesia, menyiratkan bahwa Indonesia berkesempatan untuk menjadi bagian dari yang terdepan di tingkat global di industri kreatif. Penyerapan tenaga kerja oleh sektor inipun cukup tinggi, dalam kisaran 11-12 juta orang.
Sayangnya, kata ‘ekonomi kreatif’ hilang dari nama Kementerian Pariwisata Kabinet Kerja. Padahal, dalam debat sesi kedua Pemilihan Presiden, 15 Juni 2014, Jokowi-JK berjanji akan mengembangkan ekonomi kreatif. Apa yang sebenarnya terjadi? Khilaf? Atau apakah Presiden akan membentuk badan tersendiri untuk menangani ekonomi kreatif?
Seandainya ‘ekonomi kreatif’ tetap di Kementerian Pariwisata, sebenarnya sudah pas apa lagi yang mengomandani kementerian ini Arif Yahya, CEO Telkom. Dalam konteks ekonomi kreatif yang berbau digital, Arif bersama Indra Utoyo—salah seorang direktur Telkom—banyak berperan dalam mendorong kemajuan ekosistem digital yang memberi wadah bagi pengembangan ekonomi kreatif.
Sejak tahun 2007, Telkom menjadi motor program inkubator Indigo (Indonesia Digital Community) tempat perusahaan digital start-up mengembangkan diri. Berkat kapasitasnya sebagai pelaku industri TIMES, BUMN ini memfasilitasi proses produksi, distribusi, hingga promosi. Indigo juga menggelar ajang kompetisi bagi digital start-up dan mendukung program Bandung Digital Valley. Bila 'ekonomi kreatif' masih bersama Kementerian Pariwisata, Arif sebenarnya bisa lebih efektif dalam menggandeng 'almamater'-nya untuk lebih terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Ekosistem digital merupakan salah satu isyu penting bagi pengembangan industri kreatif maupun pariwisata. Kehadiran Arif Yahya di kementerian ini, lewat pendekatan paradox marketing-nya, semestinya bisa mendorong laju pertumbuhan industri pariwisata maupun ekonomi kreatif. Hilangnya ‘ekonomi kreatif’ dari nama Kementerian Pariwisata mudah-mudahan bukan karena lupa. Jikalaupun lupa, mudah-mudahan segera dibentuk badan tersendiri yang mengurusi perkembangan ekonomi kreatif. (Gambar: Kunfu Quest: The Jade Tower karya IPlayAllDay) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
