Mahfum melihat kondisi negeri ini yang tidak dapat jauh dari persoalan pandangan tentang nilai perbedaan. Realitas demokrasi yang di anut memungkinkan Indonesia memantapkan simbol tunggal ika dalam kebhinekaan. Multikulturalisme merupakan nilai berharga bagi negeri ini, memulai definisinya merupakan penjelasan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan, kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut.
Membaca Multikulturalisme
Sebagian orang memahami multikulturalisme sebagai penerimaan segala hal perbedaan, tidak memandang nilai yang dikandungnya apakah baik dalam definisi si penerima atau tidak. Bahkan, beberapa kelompok aktifis multikultural menyuarakan adanya legalitas, regulasi yang dibuat sebagai kekuatan hukum untuk kebebasan bertindak dan berekspresi bagi kelompok minoritas. Semisal legalitas pernikahan beda agama, sesama jenis.
Pandangan tersebut, hemat penulis kurang bijaksana –untuk tidak mengatakan keliru— karena multikultural harus bernilai mutual understanding, yakni kesamaan persepsi antara dua kelompok yang berbeda. Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mudah menerima sesuatu hal yang dalam anggapan mereka tidak lazim. Selain itu, dalam ranah menjaga kearifan lokal seyogyanya kelompok minoritas tidak memaksakan kepada kelompok mayoritas untuk menerimanya. Begitupun sebaliknya.
Meminjam definisi yang di uraikan Azyumardi Azra, ia menyebutkan multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).
Penekanan pada kesadaran multikultural tidak sertamerta masyarakat dipaksa untuk menerima sesuatu hal baru yang tidak ada dalam konteks kehidupan mereka. Ini merupakan kesalahan kecil yang dapat menciderai budaya lokal masyarakat tersebut. Penekanan penting lahirnya multikulturalisme adalah adanya kesadaran kedua kelompok yang berbeda untuk saling memberi ruang pemahaman tanpa adanya penolakan ekstrim.
Contoh lain yang seringkali bernuansa Agama, kisruh Ahmadiyah, Syiah di Sampang Madura, bahkan isu pelarangan Jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan), merupakan isu-isu multikultural yang harus di pahami sebagai kegagalan pemahaman dasar tentang kehidupan bermasyarakat, bahkan gagal menjadi manusia Indonesia.
Masyarakat multicultural setidaknya harus mampu membedakan ruang private dan ruang publik. Ruang private adalah di mana masyarakat tidak goyah dengan keberagaman budaya yang silih hadir menghampiri. Sedang ruang publik merupakan implementasi bahwa dalam tataran hidup bermasyarakat, harus ada penghormatan antar kelompok tanpa harus menjadi bagian dari kelompok yang dihormati.
Simpulnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbentuk atas beberapa ragam kumunitas budaya dengan segala kelebihan dan kekuarangan, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan kesehariannya. Sekali lagi, akar multikulturalisme adalah kebudayaan.
Demokrasi dan Multikulturalisme
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, terlebih sebagai masyarakat yang pandai menjaga budaya asli. Dengan asusmi dasar itulah masyarakat kita dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Perbedaan yang kompleks tidak mendistorsi kesatuan dan ide gotong royong. Ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbaik secara sistem bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.
Demokrasi sebagai sistem politik Indonesia terbilang cukup berhasil mengakomodir keberagaman bagsa ini. Hanya saja, kelemahan kita adalah tidak adanya kebijakan publik dalam memfasilitasi multikultural. Sehingga seringkali konflik yang terjadi menjadi bola api. Ambil satu contoh pengakuan Agama di Indonesia yang hanya Enam kelompok agama. Nalar sederhana bagi masyaraklat adalah ketika ada agama di luar itu, maka “sesat” lah kelompok itu. Sebaliknya, jika pemerintah mengakui semua agama yang ada di Indonesia tentu semua akan sama-sama mendapat hak yang sama sebagaimana masyarakat lainnya.
Berkaca pada konteks Demokrasi, model masyarakat multikultural ini telah digunakan para pendiri bangsa Indonesia dalam mendefinisikan kebudayaan bangsa, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Model masyarakat multikultural ini merupakan sebuah masyarakat yang dilihat karena memiliki sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut.
Meminjam dari amanat yang disampaikan ulang oleh ketua DPR RI Marzuki Alie, masyarakat multikultural ini harus dipahami dan memaknai dalam konteks masa kini dan masa depan yang harus terus ditanamkan. Masyarakat multikultural dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika adalah salah satu dari empat pilar kehidupan bernegara yakni Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah falsafah dan dasar negara yang menjadi landasan ideal bangsa Indonesia. UUD 1945 adalah landasarn konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. NKRI adalah pemersatu bangsa dan Bhineka Tunggal Ika adalah perekat persatuan dalam untaiam kemajemukan.
*Penulis adalah Analis Demokrasi dan Isu Politik dari The Centre for Media Gender and Democracy. Tinggal di Ciputat
Ikuti tulisan menarik Dedi Kurnia Syah Putra lainnya di sini.
