Koordinator intelijen Kanselir Jerman Angela Merkel, Klaus-Dieter Fritsche, tampak sedang dirundung masalah saat ia tiba di ruangan 2400 gedung parlemen Jerman. "Ini adalah yang terakhir," kata Fritsche kepada anggota sejumlah anggota parlemen, dengan suara berat dan ekspresi suram. Karena pengkhianatan terus berlangsung atas rahasia pemerintah, kata Fritsche, pemerintah Jerman akan mengajukan gugatan pidana. Situasi di mana informasi rahasia berulang kali jatuh ke domain publik tidak dapat dibiarkan terus, ia menambahkan.
Para anggota parlemen, anggota panel rahasia yang mengawasi badan intelijen negara ini, bereaksi dengan nada prihatin. Beberapa minggu sebelumnya, kepala staf Merkel, Peter Altmaier, mengucapkan ancaman serupa kepada parlemen Jerman, Bundestag. Hal ini disampaikan setelah surat-surat internal dari komite investigasi National Security Agency (NSA) jatuh ke tangan media. "Jika itu terjadi lagi," kata Peter, "Pemerintah akan mencari jalan lain untuk membawanya ke wilayah pidana."
Komite investigasi NSA Parlemen Jerman saat ini sedang menyelidiki Amerika Serikat yang melakukan aksi mata-mata di negara ini. Komite ini dibentuk setelah ada pengungkapan oleh Edward Snowden bahwa NSA, badan intelijen sinyal Amerika Serikat, memata-matai warga Jerman, dan juga memonitor komunikasi kanselir Angela Merkel. Snowden adalah mantan analis di NSA.
Der Spiegel, dalam edisi 1 Desember 2014, menyebut bahwa pernyataan Fritsche dan Peter ini menunjukkan adanya tekad sama pemerintahan Merkel, yaitu mencegah agar tak ada lagi rahasia pemerintah yang jatuh ke tangan media. Pada awal Desember, gugatan pidana terhadap orang yang tidak diketahui namanya itu akan dikirim ke jaksa penuntut umum di Berlin. Penyidik nanti akan berusaha menemukan bagaimana informasi rahasia pemerintah bisa jatuh ke tangan wartawan dan muncul di media.
Gugatan hukum itu tentu akan meluas, yang ditujukan kepada semua informan, apakah mereka anggota parlemen atau pejabat pemerintah. Tapi anggota parlemen, khususnya orang-orang di komite investigasi NSA dan orang-orang di Panel Kontrol Parlemen, yang memonitor aktivitas intelijen Jerman, kemungkinan akan menganggap mereka sebagai yang pertama untuk dicurigai.
Der Spiegel menyebut langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk mengintimidasi orang-orang, entah pejabat atau pun anggota parlemen, yang mungkin memasok informasi atau dokumen rahasia kepada media. Langkah semacam ini mungkin biasa terjadi di Amerika Serikat, tapi ini langkah yang belum pernah terlihat dalam beberapa tahun ini di Jerman.
Selain itu, kabinet Merkel menunjukkan bahwa mereka tidak puas hanya mengandalkan pengadilan. Pemerintah juga sering menyulitkan parlemen dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Saksi kunci komite investigasi NSA seringkali hanya diperbolehkan untuk memberikan kesaksian secara tertutup dan file yang berisi kesaksiannya banyak disunting karena kekhawatiran bahwa isinya akan jatuh ke tangan wartawan dan muncul di surat kabar.
Perubahan sikap kabinet Angela Merkel ini meningkat sebagai hasil dari beberapa pengungkapan yang berbeda, mulai dari soal adanya kerjasama badan-badan intelijen Jerman dengan NSA hingga rencana pengiriman tank tempur ke Arab Saudi. Pemerintah memiliki kesan bahwa jumlah dokumen rahasia yang bocor ke media telah meningkat secara signifikan.
Pemicu gugatan pidana yang diajukan pemerintah ini adalah karena laporan terbaru Spiegel dan harian Süddeutsche Zeitung. Pada 20 Oktober, Spiegel melaporkan bahwa badan intelijen luar negeri Jerman, Bundesnachrichtendienst (BND), yakin bahwa separatis pro-Rusia di Ukraina timur bertanggung jawab atas ditembak jatuhnya pesawat MH17.
Laporan tersebut mengutip sebuah sesi rahasia Parliamentary Control Panel oleh Kepala BND Gerhard Schindler yang mempresentasikan citra satelit dan foto sebagai bukti untuk menguatkan pandangan badan intelijen atas insiden MH17 itu. Sedangkan Süddeutsche Zeitung menerbitkan laporan tentang kemampuan teknis badan intelijen negara ini, BND.
Setelah gugatan diajukan, jaksa penuntut umum akan dihadapkan dengan tantangan tak mudah untuk mengidentifikasi siapa informan potensial dari kalangan pejabat dan mereka yang bekerja di badan intelijen.
Para penyelidik bukan satu-satunya orang yang akan mencari pembocor rahasia di dalam badan pemerintahan. Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri telah meluncurkan upaya untuk mengidentifikasi sumber-sumber kebocoran atas materi-materi rahasia. Kedua kementerian ini prihatin setelah beberapa dokumen internal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) jatuh ke tangan pers Jerman dalam beberapa bulan terakhir.
Beberapa negara sekutu Jerman mengeluhkan soal ini ke pemerintahan di Berlin. Mereka memperingatkan bahwa nasib kerjasama mereka dapat berdampak negatif jika pelaporan soal dokumen rahasia NATO itu tidak berhenti di suratkabar. Sebuah investigasi internal NATO juga sedang dilakukan untuk mengusut masalah ini.
Kesabaran dua kementerian Jerman itu tampaknya habis setelah resolusi rahasia NATO mengenai intensifikasi patroli udara di atas kawasan Baltik dalam menanggapi krisis di Ukraina bocor ke media. Seorang wartawan Spiegel menulis tentang resolusi itu di twiter. Kementerian Luar Negeri bereaksi atas bocornya resolusi itu dengan memperingatkan Departemen Pertahanan agar lebih berhati-hati menangani dokumen rahasia.
Kementerian Luar Negeri menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari kemungkinan asal kebocoran, dengan meminta personelnya harus memberikan pernyataan resmi bahwa mereka tidak berbagi dokumen yang menjadi tanggung jawab mereka. Pada saat yang sama, jumlah personel kementerian yang bisa mengakses dokumen-dokumen tertentu berkurang dan beberapa dokumen juga dinaikkan tingkat kerahasiaannya.
Beberapa pejabat di Kementerian Pertahanan juga diminta menandatangani deklarasi. Setelah sorotan pers negatif berkepanjangan atas program drone (pesawat tak berawak) Euro Hawk, proyek penerusnya diklasifikasikan sebagai rahasia. Langkah-langkah tersebut membuat lebih sulit bagi parlemen Jerman mengawasi kementerian. Ini juga mempengaruhi pekerjaan media, yang selama ini menulis informasi-informasi rahasia untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Ikuti tulisan menarik Abdul Manan lainnya di sini.
