*Foto; Sebuah jalan rusak parah di Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya, Jawa Barat (doc/pri)
Janji Presiden Jokowi untuk memperbaiki berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia setelah menaikan harga BBM, yang sempat menuai kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, kini mulasi ditagih. Rakyat Indonesia menunggu upaya realisasi ucapan presiden yang terkenal dengan julukan sebagai presiden yang suka blusukan tersebut.
Bulan-bulan awal masa pemerintahannya adalah masa yang berat bagi seluruh kabinet yang dipimpinnya. Godaan dan rintangan berat dihadapi kabinet yang dipimpinnya itu. Presiden kita ini kadang-kadang terlihat kalang-kabut dengan segala kebijakan yang diterapkannya. Pernyataan yang dilontarkannya pun sering menuai kontroversi yang bikin telinga warga negara Indonesia jadi bising. Hal inilah yang memunculkan sikap pesimis di sebagian warga terhadap realisasi janji Jokowi.
Presiden Joko Widodo berjanji segera menuntaskan permasalahan bangsa Indonesia di bidang infrastruktur. Sementara di daerah-daerah dan kampung-kampung, masih banyak jalan hancur sama sekali belum terjamah oleh pembangunan dari pemerintah. Upaya menuju ke arah diperbaikinya infrastruktur jalan yang akan pertama kita “sentil” dari tulisan ini.
Di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya masih banyak jalan jelek yang menunggu diperbaiki. Namun, santer terdengar nada sumbang tentang minimnya upaya pemerintahan kabupaten setempat. Beberapa perusahaan rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan Proyek perbaikan jalan menyatakan bahwa dana bantuan provinsi (banprov) Jawa Barat sangat sulit dicairkan.
Penulis sempat menemui pihak perusahaan pemborong perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Enggan disebut nama dan perusahaannya, pemimpin perusahaan menyebutkan bahwa pencairan dana Banprov membuatnya stres.
“Dana Banprov Jabar itu membuat saya jadi stres. Sampai saat ini saya belum bisa mencairkan dana sisa itu dari kas Daerah karena ternyata setelah dicek belum juga masuk ke rekening perusahaan. Saya merasa hal ini sangat mengganggu kinerja saya sebagai bagian yang merealisasikan bantuan pengerjaan jalan. Dan, upaya pencairan itu ternyata mentok ketika pegawai-pegawai saya meminta gaji harian kerjanya. Kini saya telah berusaha untuk menutupi kebutuhan pengerjaan jalan yang tengah dikerjakan ini dengan dana talang hasil pinjaman kami pada sebuah Bank,” ucapnya.
Sebagai bahan ulasan, dana pengerjaan berupa bantuan provinsi ataupun dana bantuan infrastruktur berasal dari APBD Kabupaten, yang sumbernya dari dana APBN juga. Jadi muaranya tetap dari pusat sana bukan?
Nah, hal itu kini tengah jadi pembicaraan di antara perusahaan pemborong dan pihak Pemerintahan Daerah. Keseriusan Pemerintahan Pusatlah yang menjadi tolak ukur “obrolan” pesimis para pihak pengerja proyek-proyek bantuan ataupun dari berbagai program yang digelontorkan ke Daerah.
Mungkin kita semua mengetahui bahwa nilai tukar satu Dolar AS bisa mencapai Rp.14.000 akhir tahun ini. Berubah atau tidaknya harga Dolar nanti, mungkin saja akan semakin merunyamkan kebijakan anggaran yang akan digelontorkan pemerintah untuk program-program prioritas.
Gonjang-ganjing pun berlanjut ke janji Pemerintahan Jokowi/JK yang akan menaikan gaji para kepala daerah. Kalau kita bahas secara dangkal saja, janji tentang infrastruktur saja belum terpenuhi dan terkesan lambat realisasinya, sudah pula punya janji baru lagi. Yang jadi pertanyaannya adalah, mampukah Presiden Jokowi merealisasikan janjinya?
*Kabupaten Tasikmalaya,Indonesiana Tempo.co (18/12/2014).
Asep Muhammad Rizal
Ikuti tulisan menarik Asep Rizal lainnya di sini.
