Gugusan pulau sebanyak 17 ribu lebih yang disatukan oleh lautan dengan garis pantai 14.000 terpanjang di Asia tenggara menandai begitu beragam sumber daya alam yang tersimpan di daratan dan lautan Indonesia.
Pemerintah berkewajiban menkonversikan semua sumber daya alam tersebut kemudian menjadi sumber kemakmuran rakyat yang sebesar sebesarnya, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Namun pada faktanya Indonesia hampir setiap tahun kehilangan 20 juta ton hasil pangan, kita hanya bisa memanen sekitar 4.5 juta sampai 6 juta ton. Mahal biaya logistik berupa jalan, kendaraan/truk, dan minimnya infrastruktur pada sektor irigasi menyebabkan hal ini kemudian terjadi. Permintaan pangan jelas tak dapat dibendung, kran impor menjadi jalan pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan.
Tercatat, impor bahan pangan seperti beras, jagung, dan kedelai, terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Kenaikan impor beras selama 4 tahun mencapai 12,4%, jagung 20%, dan kedelai 27%. Sementara dilain sisi total konsumsi terus melebar dan tidak dapat berirama dengan peningkatan produksi yang hanya sekitar 10-15% per tahun.
Singkat kata “pengelolaan” menjadi kata kunci. Salah satu faktor dari fungsi kesuksesan pengelolaan SDA adalah infrastruktur, baik fisik, modal, dan keahlian dalam SDM petani kita. Wewenang untuk mengakselerasi solusi tersebut tak lain bertumpu pada rencana pemerintah, lewat janji janji politik ketika mereka diamanahkan.
Telah terlihat beberapa rencana pemerintah yang sudah dijalankan dan patut untuk diapresiasi. Penyehatan ruang fiskal dengan mengurangi subsidi BBM memberikan kelonggaran yang begitu luas, dari anggaran subsidi yang semula pada APBN 2015 sekitar 276 triliun kini berkurang 195 triliun pada APBN-P 2015. Angka terendah dalam 8 tahun. Harga minyak dunia yang terus terpantau turun memungkinkan anggaran subsidi BBM dapat pula terus turun.
Alhasil dari kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tambahan anggaran 33 triliun, Kementerian perhubungan 20 triliun, dan Kementerian Pertanian 16 triliun. Kemudian belanja infrastruktur pemerintah meningkat 190 trilun menjadi 290 triliun. Penuturan Taufik Widyono (Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bahwa sebesar 33 triliun tersebut akan digunakan untuk program ketahanan pangan dengan rincian pengembangan dan pengelolaan irigasi 8,45 triliun, 5,8 triliun untuk rehabilitasi waduk dan embung, serta sebesar 1,1 triliun untuk pengendalian banjir, serta pengamanan pantai sebesar 1,5 triliun. Lebih lanjut ada 15,75 triliun dialokasikan untuk membangun konektivitas dari tambahan anggaran tersebut.
Di lain tempat lewat APBN 2015 pemerintah juga menganggarkan sekitar 20 triliun untuk 73.000 desa yang ada di Indonesia, dengan daerah Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat masing masing mendapatkan 1,173 triliun, 1,065 triliun, 1,061 triliun, dan 1,064 triliun. Desa akan menjadi tupoksi untuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Di lain sektor Indonesia membutuhkan investasi besar di Minyak dan Gas, baik untuk infrastruktur utama seperti Kilang Minyak dan Refiling gas. Infrastruktur kilang khususnya dibutuhkan agar mengoptimalkan minyak mentah yang di-lifting dapat langsung diproses, menghindari pemrosesan di Singapura atau Thailand. Proses tsb berimplikasi pembayaran dollar yang relatif lebih mahal, akibat melemahnya nilai rupiah, terpantau pada hari 16 Januari ada pada angka 12,590 per 1 dollar.
Rencana rencana tersebut jelas tidak membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sepekan lalu Indonesia mendapatkan suntikan dana dari ADB sebesar 15 trilun. Dana dalam bentuk utang ini dialokasikan khusus untuk infrastruktur, termasuk mendanai rencana pemerintah yang tersebutkan diatas. Sebagai tambahan Pemerintah sendiri lewat Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak hingga 1,250 trilun, naik lebih dari 30% dari realisasi pada 2014. Optimisme ini timbul dengan alasan praktik transfer pricingyang dilakukan objek pajak badan akan menjadi isu krusial Dirjen Pajak untuk diberantas untuk optimalisasi penerimaan pajak.
Untuk semua rencana dan itikad baik pemerintah diatas, mengawal adalah kata kunci semua elemen negara yang peduli. Masyarakat bersama mahasiswa- agen agen intelektual harus terus mengingatkan pemerintah untuk terus bekerja, memenuhi janji janji yang terlontarkan. Jangan sampai kita biarkan demokrasi hanya pesta 5 tahun belaka, padahal yang terpenting adalah mengawali terus selama pemerintahan itu berjalan. Bukankah demikian hakikat hidup berbangsa dan bernegara?
Kini, pemerintah telah melakukan salah satu bagian kewajibannya dengan memformulasikan konsep dan masalah dan melahirkan rencana rencana solusi, maka sebagai masyarakat, LSM, mahasiswa, semua dalam balutan warga negara Indonesia kita patut untuk melaksanakan kewajiban kita dengan terus mengawal dan mengelola komitmen politik pemerintah.
Ikuti tulisan menarik Muhammad Mulyawan Tuankotta lainnya di sini.
