Sebagaimana diberitakan, pokok persoalannya adalah Gubernur DKI Jakarta Ahok menemukan nilai APBD 2015 yang dibikin oleh Dewan RP 12 trilyun lebih tinggi (markup) ketimbang versi Pemerintah DKI yang dirancang melalui sistem e-budgeting. Ahok lantas mencoret jumlah siluman yang Rp 12 trilyun itu, kemudian langsung membawa versi e-Budgetingnya ke Kemendagri tanpa membahasnya ulang dengan DPRD DKI. Menurut M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra, seharusnya temuan itu dikomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota dewan.
"Tapi kan Ahok menyerahkan dokumen yang tidak dibahas, itu problemnya. Kalau pun aneh, kenapa tidak dikomunikasikan, ini dia malah anterin yang belum dibahas. Itu berarti kan tidak ada itikad baik," kata M Taufik.
M Taufik lantas mengatakan semua proyek yang dicurigai siluman itu usulan anak buah Ahok sendiri, eksekutif di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Begini, itu proyek kan usulan pemda DKI sendiri. Tidak mungkin kami meneliti nilainya satu per satu. Sudah dibahas bersama SKPD. Ini sah. Tapi RAPBD ini yang nggak dibawa Ahok ke Kemendagri," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis (26/2/2015) menjawab wartawan.
Sementara itu, paling menggelikan dan mengocok perut adalah bagaimana bisa menyetujui jika barang dan harganya saja tidak tahu. M Taufik "mengira" UPS yang harga satuannya ketahuan dimarkup menjadi 6 milyar rupiah itu adalah Genset. Menurutnya, itu bisa saja (mahal) tergantung spesifikasi gensetnya, jika memang berspesifikasi bagus.
"Soal harga nggak tahu, tapi tergantung, kalau gensetnya berjenis tanpa bunyi bagaimana? Kan ada genset yang tanpa bunyi itu," kata Taufik ketika ditanya bagaimana mungkin harga UPS semahal itu.
Kenapa mengatakan tidak mungkin Panitia Anggaran DPRD DKI meneliti rincian proyek satu per satu, lalu untuk apa digaji segitu besarnya? Kenapa M Taufik mesti berkata itu usulan Pemda DKI? Kalau pikirannya tidak sedang kalut paska persoalan ini diseret Ahok ke KPK tentu dia paham bahwa, pertama, tanpa dia ngomong seperti itu pun orang sudah tahu prosedurnya memang begitu; kedua, sasaran utama anti korupsi Ahok selama ini justru adalah jajarannya sendiri, para PNS yang berperilaku kutukupret seperti itu. Bagi Ahok itu bukan kabar baru, beliau sendiri beberapa hari sebelumnya sudah membeberkan modus itu ketika ditanya wartawan soal implementasi e-Budgeting. "Selama ini mereka (Anggota Dewan) 'nitip' (markup) ke SKPD," lapor Ahok.
Sudah sekian banyak kesempatan digunakan Ahok untuk secara terbuka membajing-bajingkan oknum PNS nakal di jajarannya sendiri, semakin banyak PNS DKI yang nanti terbukti terlibat patgulipat justru semakin Ahok senang karena dia punya alasan hukum untuk memecat mereka. Maka tidak ada pengaruh omongan M Taufik yang terkesan asal berkelit itu kecuali menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan jajarannya: kenapa usulan proyek siluman itu disetujui.
*) Foto M Taufik oleh lensaindonesia.com
Ikuti tulisan menarik Eko Armunanto lainnya di sini.
