Masih ingat jargon revolusi mental? Sebenarnya jargon tersebut sudah pas sekali untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang ada. Mental-mental para pengeluh yang hanya bisa mengeluhkan keadaan tanpa mau melihat akar permasalahan. Sayangnya, sekali lagi, kadangkala jargon hanya tinggal jargon. Karena tidak semua yang meneriakkan jargon tersebut paham dengan artinya.

Seperti para pengeluh yang mengeluhkan harga beras yang sedang melambung tinggi saat ini. Mentan sudah memberi pernyataan bahwa bulog masih mampu mensuplai kebutuhan yang ada, pun negara tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri, walaupun petani sendiri sudah tidak memiliki persediaan beras, Beras sudah ditangan para tengkulak, para petani sudah tidak memilikinya. Jadi, di masa panen raya ini, hanya ada 20% petani yang memiliki padi hasil produksi lahan pertaniannya.

Kenapa?

Sudah bukan rahasia lagi kalau para petani sejak dahulu sering gambling dengan sistem ijon. Mereka menjual padi yang masih belum ada kepada para tengkulak, dengan asumsi, jika kelak hasil panennya jelek, mereka toh tidak rugi-rugi amat. Yang sayangnya, karena terbiasa dengan sistem ijon, petani jadi enggan untuk mengurus sendiri hasil produksi sawahnya. Padahal, jika hasilnya bagus, pasti nilai jualnya jauh sekali di atas nilai yang dibayar tengkulak pengijon. Di sini terkadang membuat saya berfikir, apa petani tidak melihat cuaca yang ada? Kok tetap saja menjual kepada pengijon, bukannya menunggu hingga padi berhasil dipanen?

Dan, dari fakta tersebut pulalah, ada pertanyaan yang tertinggal di kepala saya. Apa kabarnya dengan KUD ? Bukankah salah satu fungsi KUD adalah meminimalisasi ketergantungan petani terhadap tengkulak pengijon?

KUD, atau Koperasi Unit Desa. Sebuah lembaga ekonomi mikro yang sangat bagus konsepnya. Apalagi seperti kita tahu, koperasi adalah soko guru perekonomian negara kita. Tanpa sistem koperasi, rasanya perekonomian negara yang ada sekarang, akan jauh dari kata stabil dan dekat dengan kata monopoli dagang kapitalis. Tapi sayang seribu sayang, dari data yang ada di Kemenkop dan UKM, dari 10.300 unit KUD yang ada di seluruh negeri, hanya tersisa 6.800 yang masih aktif. Itupun tidak semuanya merupakan KUD Koperta atau koperasi pertanian.

Benar-benar sebuah cerita miris saat kita bicara tentang koperasi unit desa atau KUD. Jika ditilik permasalahan yang mendasar dari cerita-cerita gulung tikarnya KUD Koperta, rerata sumber masalahnya adalah sama. Yaitu kinerja pengurusnya yang jauh dari kata kompeten, Kompeten disini dalam artian mereka bukannya tidak mumpuni mengelola KUD. Mereka mumpuni, hanya saja mental mereka yanng tidak mumpuni. Seperti satu contoh kasus dari ribuan kasus yang serupa. Saat ada anggota yang membutuhkan dana, mereka lari ke KUD, berharap mendapatkan pinjaman, yang toh nantinya mereka kembalikan. Tapi sayangnya seringkali si pengurus KUD tidak memberikan pinjaman itu tanpa uang pelicin. Disini kadang-kadang saya merasa hati manusia tak ubahnya mesin mobil, butuh oli hahahahaha.

Belum lagi seringkali para pengelola atau pengurusnya tidak transparan terhadap anggota mengenai pembukuan keuangan. Anggota terkadang hanya menerima SHU tanpa tahu rincian yang jelas. Dan seabreg masalah lainnya yang seringkali tak jauh dari kata KKN.

Saat ini BULOG mengakui kesulitan mendapatkan suplai beras dari para petani. Karena memang di masa panen raya ini, kartu truf sudah di tangan tengkulak. Si pemilik harga yanng beredar di pasar. Pemerintah kecolongan? Hahahaha, saya rasa antara iya dan tidak. Kenapa? Karena ya itu tadi, tanpa back up yang kuat dari pemerintah, wajar saja banyak KUD terlantar juga. Belum lagi juga bukan rahasia lagi, jika BULOG pun di beberapa tempat disuplai hanya oleh satu dua nama pengepul, bukan petani. Lagi-lagi bukan tanpa cerita kenapa hanya ada satu dua nama penyuplai BULOG di beberapa daerah. Padahal suplier tersebut juga belum tentu punya lahan pertanian, mereka hanya punya dana, uang, modal untuk jadi tengkulak.

Belum lagi, kenyataan bahwa perijinan untuk pembuatan perumahan yang terkesan jor-joran di tahun-tahun sebelumnya. Menggerus lahan-lahan produktif yang sejatinya merupakan tabungan juga lumbung makanan bagi anak cucu. Apakah si pemilik tanah salah, jika mereka menjual tanahnya kepada para developer? Toh mereka pemilik sah atas tanah-tanah mereka? Kita tidak bisa serta merta menyalahkan mereka. Toh nyatanya jikalaupun si developer bisa membeli tanah sekian hektar dari para petani, tanpa keluar ijin dari pemerintah, sama juga bohong, alias tidak mungkin mereka bisa membangun sebuah perumahan. Tengoklah sekitar kita, berapa banyak lahan yang dulunya sawah berubah menjadi bangunan? Entah itu perumahan, entah itu ruko..

Jadi, memang pr besar bagi pemerintah sekarang, untuk kembali melihat jargon kampanye mereka kemarin, revolusi mental. Maka, revolusilah mental para pejabat BULOGnya dulu, yang gemar bagi-bagi jatah suplai beras kepada tengkulak. Kemudian lebih perhatikanlah petani, lihat lagi, berapa KUD yang produktif, support mereka agar petani lebih struggle juga lebih nyaman mengolah hasil pertaniannya sendiri. Dan support pula KUD-KUD yang mulai sekarat, agar bangkit, dan bisa dikelola dengan baik.

BUkan hal yang mudah memang, tapi bukan berarti susah, merubah cara pandang masyarakat kita. Tapi, pangan adalah satu hal mutlak yang harus diperhatikan. Dan untuk hal ini, wajib hukumnya.