x

Kiri-kanan: Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Negara Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman, Riza

Iklan

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Kegaduhan Rizal Ramli

Rizal Ramli, diangkat menjadi Menko Kemaritiman, bidang yang sangat startegis dan menjadi isu hangat saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Presiden.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Setelah dilantik menjadi Menko Kemaritiman, Rizal Ramli langsung angkat bicara mengenai berbagai proyek strategis. Sebut saja, kritiknya terhadap proyek listrik 30 ribu MW, dan rencana pembelian pesawat terbang untuk Garuda Indonesia. Terakhir, situasi makin gaduh, manakala Rizal Ramli menantang Jusuf Kalla berdebat di depan publik.

Bukan Rizal Ramli kalau tak bersuara keras. Keberanian dan sikap kritisnya memang telah dikenal publik sebelumnya. Maka, bagi publik yang mengenal Rizal Ramli, Menteri pada masa pemerintahan Gus Dur itu, tentu akan terkejut-kejut.

Membaca fenomena Rizal Ramli, harus keluar dari nalar harmoni dan ritme kekuasaan normatif. Tak bisa dibaca dengan nalar linier. Sebab, kritiknya pada listrik, tak cukup dibaca dengan menguji gagasan dan kepahamannya terhadap persoalan kelistrikan. Misalnya, kita harus menengok posisi listrik sebagai sumber daya vital, sehingga akan banyak pemain yang memerebutkannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soal listrik, dengan demikian, adalah soal kepentingan banyak pihak, termasuk para pemilik modal untuk terlibat dalam proyek besar ini. Dalam pembacaan seperti ini, bisa jadi, bukan saja Rizal Ramli, memahami soal listrik, sehingga berani menantang Jusuf Kalla berdebat. Sangat mungkin ia memahami peta pergerakan di sekitar mega proyek itu. Pernyataan Rizal Ramli mengenai listrik bisa jadi sebagai shock therapy bagi banyak pihak.

Logika Keliru

Dalam tradisi kekuasaan yang demokratis, perbedaan pendapat antara Menteri dengan Presiden atau Wakilnya seharusnya tak menjadi persoalan yang harus dianggap tabu. Memberi ruang perbedaan pendapat ini justru menjadi keuntungan bagi Presiden, titik masuk untuk mengetahui peta kepentingan di seputar proyek-proyek yang dikembangkannya.

Sebab, sangat mungkin Presiden tak benar-benar mendapatkan informasi yang cukup detail, terlebih dalam bidang sumber daya alam. Sebuah situasi yang semua orang memahami carut marutnya dalam pengelolaan dan perebutan kepentingan.

Rizal Ramli dan kegaduhan yang diciptakannya sudah semestinya diletakkan pada cara pandang semacam ini. Bukan dilihat sebagai perlawanan orang yang tak memahami posisi sebagai Menko Kemaritiman, bukan dipahami sebagai orang yang masih merasa sebagai aktivis organisasi non pemerintah. Maka, penjinakkan Rizal Ramli karena kritik tajam dan perlawanan terhadap Jusuf Kalla, bukanlah jalan bijak.

Apalagi serangan untuk mendapatkan keuntungan oplag seperti yang dilakukan sebuah tabloid nasional dengan membuat laporan kedekatan Rizal Ramli dan seorang artis. Celakanya, untuk sumber berita itu, bukan dari Rizal Ramli langsung, tetapi hanya dari seorang teman. Sungguh bikin geleng-geleng kepala.

Ikuti tulisan menarik Mukhotib MD lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB