Drama sering muncul dalam pergantian petinggi polisi. Setelah awal tahun ini gonjang-ganjing menggiringi pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, sekarang orang menyoroti mutasi Komisaris Jenderal Budi Waseso. Ia digeser dari Badan Reserse Kriminal Polri ke Badan Narkotika Nasional.

Khalayak ramai tentu berharap pergantian petinggi kepolisian bertujuan menjadikan lembaga ini semakin profesional dan bersih. Tapi, yang lebih sering terjadi pergantian atau pergeseran banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik.

Lihatlah kasus pencalonan Budi Gunawan yang disokong banyak kubu, termasuk oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan PDIP Perjuangan. Proses pencalonan Budi di Dewan Perwakilan Rakyat tak juga dicabut kendati saat itu ia telah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tarik ulur berlangsung lama dan timbul gesekan keras dengan KPK. Budi Gunawan akhirnya menang di pra-peradilan sehingga statusnya sebagai tersangka dibatalkan. Ia kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Polri, bukan Kapolri.

Budi Waseso yang biasa disapa Buwas tampil sebagai figur yang diperhitungkan di tengah drama itu. Ia merupakan anak buah Budi Gunawan saat bertugas di Lembaga Pendidikan Polri. Buwas diangkat menjadi Kepala Bareskrim Kepolisian RI pada Januari 2015. Dan kini, setelah baru menjabat kurang dari 8 bulan, Buwas dimutasi lagi.

Tak serumit dalam praktek, rumus pengangkatan petinggi polisi sebetulnya simpel. Sesuai Undang-undang Kepolisian Negara, calon Kapolri diangkat oleh Presiden dengan sepertujuan DPR. Adapun aturan untuk jabatan eleson satu seperti Kabareskrim lain lagi. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Kepala Polri tapi dengan konsultasi Presiden. Hanya, kenyataannya banyak aktor di luar Kapolri dan Presiden yang selalu bisa ikut bermain.

Dalam kasus Budi Waseso, momentum itu seakan-akan muncul begitu saja. Ia dianggap kebablasan mengusut kasus pengadaan di Pelindo II. Kabinet Jokowi-Kalla gerah. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan, menelepon langsung Buwas. Tak lama kemudian mutasi terjadi kendati sempat diprotes oleh kalangan politikus PDI Perjuangan.

Berbeda dengan saat kisruh pencalonan Budi Gunawan, kali ini Presiden Joko Widodo dan Kalla terlihat lebih kompak. Jokowi juga terkesan lebih percaya diri. Mungkinkah posisi Jokowi telah menguat, terutama menghadapi kubu PDIP yang dipimpin Megawati? Kalau pun itu terjadi, masihlah dalam konteks percaturan politik, yang bisa jadi jauh dari urusan memerangi korupsi. *

Ikuti tulisan menarik Gendur Sudarsono lainnya di sini.