"Sebaiknya Presiden mencopot orang-orang yang membuat kegaduhan. Orang seperti itu layak dicopot dari jabatannya," kalimat itu diucapkan tegas oleh Menteri Dalam Negeri, Pak Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2015.
Pernyataan Pak Tjahjo itu sendiri dilontarkan untuk menanggapi cerita simpang siur dijadikannya Tri Rismaharini atau Bu Risma, calon Wali Kota Surabaya sebagai tersangka. Seperti diketahui, orang pertama yang membuat ramai berita Bu Risma jadi tersangka adalah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Arizyanto. Pernyataan Pak Romy pun langsung meledak jadi berita yang membuat gaduh ruang publik.
Publik pun bertanya-tanya apa benar Bu Risma jadi tersangka? Bahkan tak hanya bertanya, publik pun bersyakwasangka, ditersangka-kannya Bu Risma adalah bagian dari sebuah skenario untuk menjegal Wali Kota Surabaya tersebut. Namun alih-alih dapat jawaban, publik malah dibuat kian bingung. Elit di Jakarta ikut memberi komentar.
Kapolri Pak Jenderal Badrodin Haiti, menegaskan, polisi tak pernah menetapkan Bu Risma jadi tersangka. Bahkan menurut Pak Badrodin, dalam kasus Pasar Turi, yang membuat Ibu Risma jadi tersangka seperti yang diungkapkan Pak Romy dari Kejati Jatim, polisi sudah menghentikan kasus tersebut. Lha, bagaimana tak bingung, karena Jaksa Agung, HM Prasetyo berkata sebaliknya. Kata Pak Prasetyo, aneh bila polisi tak mengakui bila Bu Risma sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya, kalau menilik pernyataannya, Pak Prasetyo seperti ingin menguatkan pernyataan Pak Romy, anak buahya di Kejati Jawa Timur.
Makin riuh, karena Kepala Polda Jawa Timur, Pak Irjen Anton Setiadji satu suara dengan Pak Badrodin. Pak Anton juga menegaskan, polisi tak pernah tetapkan Bu Risma jadi tersangka. Publik pun dibuat bingung oleh keriuhan tersebut. Terlebih, pihak Kejati Jawa Timur kemudian menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tutup mulut alias tak boleh memberi komentar atas kasus Bu Risma.
Yang menarik, kenapa Pak Mendagri meminta Presiden mencopot si pembuat gaduh? Kenapa harus Presiden yang mencopot? Adakah si pembuat gaduh itu bagian dari kabinet, sehingga perlu Presiden yang mencopotnya?
Kalau menilik awal mula kegaduhan, Pak Romy dari Kejati Jawa Timur, yang mungkin bisa dianggap sebagai penabuh gendang pertama. Sisanya hanya menyahut gendang yang ditabuh Pak Romy. Pak Badrodin misalnya coba meredam bunyi tabuh gendang Pak Romy. Lumayan berhasil, bunyi gendang kian melemah. Namun bunyi gendang Pak Romy kembali terdengar kuat, kala Pak HM Prasetyo melontarkan pernyataannya. Dan, Pak Kapolda Jawa Timur, kembali beraksi meredamkan bunyi gendang. Sementara pihak Kejati Jawa Timur dan Pak Romy sepertinya tak berani lagi menabuh gendang lanjutan. Mereka memilih tiarap dan bungkam.
Jadi siapakah si penabuh gaduh itu? Pak Romy-kah? Bila benar Pak Romy, kenapa mesti sekelas Presiden yang memberhentikannya? Karena kalau sekedar untuk mencopot Pak Romy, tak perlu Presiden yang turun tangan. Cukup atasannya saja, misalnya Kepala Kejati Jawa Timur, atau Jaksa Agung.
Atau si pembuat gaduh itu Pak Badrodin? Saya kira bila melihat rangkaian cerita ditersangka-kannya Bu Risma, Pak Badrodin, bukan penabuh gaduh. Tapi justru Pak Badrodin coba meredam gaduh.
Pak Prasetyo-kah? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun yang pasti, pernyataan Pak Prasetyo memang terkesan menguatkan apa yang sudah diungkapkan Pak Romy. Pak Prestyo-kah? Bukankah Pak Prestyo adalah pejabat yang dipilih dan diangkat Presiden? Jadi, pemberhentian atau pencopotannya adalah hak Presiden.
Pak Prasetyo-kah? Pertanyaan itu mengayut di benak saya. Dan, mungkin bukan saya saja yang bertanya-tanya tentang itu. Siapa penabuh gaduh yang perlu dicopot Presiden itu? Saya kira, Pak Mendagri pasti tahu siapa dia.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
