Jumat, 20 November 2015, malam makin merambat, di sebuah ruangan pertemuan di komplek Hotel Neo +, di kawasan perumahan Sentul City, Sentul, Jawa Barat. Malam itu, digelar sebuah diskusi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A Temenggung jadi pembicara tunggalnya.
Dengan gaya santai, orang nomor dua di Kementerian Dalam Negeri itu, bicara tentang netralitas pegawai plat merah, terutama dalam kontek pemilihan kepala daerah yang bakal digelar serentak di 269 daerah pada 9 Desember 2015. Yuswandi sendiri, selain sebagai Sekretaris Jenderal, ia juga untuk masalah Pilkada serentak didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas Netralitas PNS yang dibentuk Kementerian Dalam Negeri.
Dalam diskusi itu, Yuswandi menerangkan tugas Satgas yang dipimpinnya. Kata dia, Satgas bertugas menerima laporan tentant dugaan keterlibatan pejabat negara yang tak netral dalam Pilkada. Setelah laporan masuk, Satgas akan menurunkan tim mengklarifikasi dan memverifikasi laporan tersebut. Kemudian hasil klarifikasi dan verifikasi itu jadi rekomendasi yang akan diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian, dimana pejabat yang dilaporkan bertugas.
" Tugas Satgas netralitas selama satu tahun," katanya.
Kenapa harus satu tahun, kata Yuswandi, karena Satgas juga harus memastikan apakah rekomendasi yang sudah diberikan itu dilaksanakan atau tidak. Yuswandi juga mengungkapkan, bahwa hingga saat ini, sudah ada 30 case yang dilaporkan ke Satgas.
" Ada yang melaporkan penjabat kepala daerah yang diduga tidak netral. Kebanyakan terkait dengan mutasi pegawai yang dilakukan si penjabat kepala daerah," kata Yuswandi.
Tapi, ada juga yang melaporkan Pelaksana tugas kepala daerah atau Plt Gubernur. Namun, Satgas sendiri tak berhak melakukan verifikasi atas laporan yang terkait dengan Plt Gubernur, karena seorang Plt, statusnya beda dengan seorang pejabat Gubernur. Seorang Plt Gubernur adalah pejabat politik, bukan pejabat negara. Jadi, tak masuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara atau ASN.
Tentang Plt Gubernur, Yuswandi punya cerita menarik. Cerita menarik itu kata Yuswandi terjadi di Riau. Ceritanya tentang kisah tidur Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang kemudian dipersoalkan. " Ini ada cerita Plt Gubernur Riau yang sedang ramai," kata Yuswandi.
Cerita tidur Plt Gubernur Riau yang berujung masalah itu, sempat dilaporkan ke Satgas netralitas ASN yang dipimpinnya. Namun, kata Yuswandi, Satgas ASN sendiri tak berwenang menindaklanjuti, karena status Arsyadjuliandi yang bukan pejabat negara, tapi seorang pejabat politik. Yuswandi kemudian memulai ceritanya tentang tidur Arsyadjuliandi yang berujung masalah.
Yuswandi berkisah, ketika itu sang Plt Gubernur Riau, hendak menghadiri sebuah acara peringatan HUT satu kabupaten di Riau. Acara peringatan ulang tahun kabupaten itu sendiri, masuk dalam agenda sidang paripurna DPRD kabupaten bersangkutan. Maka, berangkatlah Arsyadjuliandi ke kabupaten itu.
Kata Yuswandi, berdasarkan cerita dari Plt Gubernur Riau, selama perjalanan menuju ke kabupaten yang akan menggelar peringatan hari jadinya, Arsyadjuliandi tertidur. " Katannya dia terbiasa kalau di mobil itu tertidur," kata Yuswandi.
Nah, singkat cerita, si supir Plt Gubernur Riau, membangunkan bosnya di tengah perjalanan. Kala itu, Arsyadjuliandi memakai pakaian dinas. Dan, ia berencana memakai pakaian adat dalam acara peringatan HUT kabupaten yang akan dihadirinya.
"Lalu turunlah Plt Gubernur Riau itu, masih memakai pakaian dinas. Dan masuklah dia ke sebuah rumah. Katanya sih, ia singgah di rumah itu sekedar untuk berganti pakaian dari pakaian dinas ke pakaian adat," kata Yuswandi.
Namun, singgahnya Plt Gubernur Riau ke rumah itu kemudian jadi masalah. Arsyadjuliandi, dilaporkan dan dituding berpihak atau tak netral dalam Pilkada. Ternyata, rumah yang disinggahi itu, adalah rumah tim sukses salah satu pasangan calon yang hendak bertarung dalam Pilkada serentak di kabupaten tersebut.
"Jadi masalahlah, karena Plt Gubernur Riau itu memakai pakaian dinas, saat masuk ke rumah tersebut. Dia dituding berkampanye menggunakan fasilitas negara," kata Yuswandi.
Jadi, kata Yuswandi, setengah berseloroh, hati-hati dalam tidur. Dan, hati-hati juga memasuki rumah orang, terutama bagi para penjabat atau Plt kepala daerah. Bisa-bisa nasib seperti Arsyadjuliandi, gara-gara tertidur pulas, lalu setelah bangun, asal masuk saja rumah orang, sekedar berganti pakaian. Terlebih di musim politik saat ini.
" Tapi itu menurut pengakuan si Plt yah.." ujar Yuswandi.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
