Presiden Joko Widodo baru saja merombak kabinetnya. Ada menteri baru, ada menteri lama yang bertahan.
Kata "reshuffle" terdengar akrab sejak reformasi. Pada masa Orde Baru, Soeharto menamainya penyempurnaan kabinet, seperti yang dimuat majalah Tempo edisi 21 Februari 1981 dengan judul "Tiga Pembersih". Jaksa Agung Ali Said, Menteri Kehakiman Moedjono, dan Pejabat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Ismail Saleh dipanggil Soeharto ke rumahnya di Jalan Cendana pada 25 Januari 1981.
Di sana, Soeharto bertitah bahwa mereka akan mendapat jabatan baru. Moedjono akan menjadi Ketua Mahkamah Agung, Ali Said Menteri Kehakiman, dan Ismail Saleh Jaksa Agung. Mereka bertiga disumpah pada Rabu pekan ini di Istana Negara.
Desas-desus tentang bakal adanya penyempurnaan Kabinet Pembangunan III yang pertama kalinya ini memang dimulai tiga bulan lalu setelah DPP Golkar mengusulkan nama ketiga pejabat itu. Pensiunnya Ketua MA Oemar Seno Adji menimbulkan lowongan yang harus diisi. Banyak yang mengira penyempurnaan ini sebagai langkah lanjut pembersihan aparat penegak hukum, yang gencar dilakukan Moedjono di lingkungan peradilan.
Sampai awal pekan ini, tidak ada keterangan resmi tentang latar belakang pergeseran jabatan itu. Menteri Sekretaris Negara Sudharmono menolak memberi penjelasan. "Terserah interpretasi Saudara," katanya.
Yang menarik, ketiga tokoh ini adalah alumnus Perguruan Tinggi Hukum Militer, seperti Mensesneg Sudharmono dan Ketua Umum DPP Golkar Amir Murtono. Ketiganya juga mengawali karier di peradilan militer. Ali Said pernah menjadi Ketua Mahkamah Militer Luar Biasa dalam perkara Subandrio, Moedjono Ketua Pengadilan Tentara Jakarta dan Medan, sementara Ismail Saleh pernah menjadi oditur militer di Jawa Barat dan Manado. Tidak berlebihan kalau timbul harapan kerja sama di antara instansi penegak hukum akan lebih terjalin melalui trio ini.
Moedjono menganggap jabatan barunya itu semata-mata kehendak Allah. Karena itu, sebelum mengetuai peradilan tertinggi tersebut, ia disuruh belajar dulu di Departemen Kehakiman. "Karena sudah sekolah tiga tahun di Departemen Kehakiman, saya yakin bekalnya sudah cukup untuk melaksanakan amanat bangsa di peradilan tertinggi itu," ujarnya.
Ia menjanjikan kerja sama yang lebih baik antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman nantinya. "Kalau masih saja tidak lancar, berarti saya tidak lulus sekolah," katanya. Caranya, Mahkamah Agung tidak akan mencampuri wewenang departemen yang selama ini ia pimpin.
Moedjono dikenal sebagai pekerja keras. Setiap hari ia pulang larut malam, bahkan dinihari, dan paginya sudah berada kembali di kantornya. Nama bekas Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat itu beberapa pekan terakhir ini membubung tinggi setelah ia menghantam kecurangan di lembaga peradilan selama tiga tahun masa jabatannya. Tidak kurang 22 hakim diberhentikan dan puluhan orang lainnya ditindak.
Rekannya yang akan menggantikannya, Ali Said, punya kemampuan konsepsional yang kuat. Menjadi Jaksa Agung semenjak 1973, ia dinilai sukses memimpin operasi pemberantasan penyelundupan yang dikenal sebagai "Operasi 902". Dalam kasus penyelundupan ini, Ali sempat kecewa terhadap putusan hakim yang meringankan penyelundup.
Mayor Jenderal Ismail Saleh oleh banyak kalangan dianggap penjebol kesulitan. Dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978, ia memainkan peran penting mewakili Fraksi ABRI. Ismail juga salah satu dari tiga orang dari tim peneliti kasus Pertamina. Ia memang bukan orang baru dalam bidang pengusutan, karena pernah menjadi jaksa militer. Kariernya kemudian meloncat ke Sekretaris Kabinet dan Direktur LKBN Antara.
*) Tulisan ini sebelumnya terbit di Majalah Tempo edisi 18 Juli 2016
Ikuti tulisan menarik Iwan Kurniawan lainnya di sini.
