Memiliki sebuah komunitas yang harmonis merupakan cita-cita ideal bagi setiap individu. Manusia yang didefinisikan sebagai khayawanun naatiqun -hewan berakal- memiliki kecenderungan untuk hidup bersama. Lebih jauh, kecenderungan ini berasal dari satu penyebab utama, yaitu ketidakmampuan memenuhi hajat hidupnya secara personal.
Sebuah komunitas, lembaga atau bahkan masyarakat sendiri akan berusaha mewujudkan idealismenya ini secara nyata dengan berbagai cara. Anwar Ibrahim, mantan perdana menteri Malaysia memberikan suatu konsep dan menyebutnya dengan sebutan masyarakat madani. Masyarakat madani sendiri merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.
Secara etimologi, madani merupakan bentuk penisbatan terhadap kota Madinah pada era kerasulan Muhammad S.A.W sampai kematian menjemputnya. Penisbatan ini bukan tanpa sebab, tapi adalah bentuk cita-cita nyata dalam pikiran Anwar Ibrahim di kala itu. Madinah pada era Muhammad adalah bentuk suatu masyarakat yang ideal, harmonis, maju lagi beradab.Hal ini dapat ditengarai dalam berbagai aspek yang coba ditonjolkan dalam piagam Madinah. Beberapa inti dari piagam ini dijadikan unsur suatu masyarakat hingga ia dapat dikatakan sebagai masyarakat madani.
Sebagai contoh, piagam madinah menyebutkan bahwa Kaum Yahudi Al-‘Aws dan sekutunya memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain yang mendukung piagam itu. Selain itu, dalam piagam juga menyebutkan bahwa orang Yahudi yang menyetujuinya berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang ia tidak menyakiti dan menganiyaya orang islam.
Setidaknya ada tiga unsur yang bisa dipahami dari kedua pasal diatas. Ketiganya ialah kemajemukan, toleransi dan keadilan sosial. Ketiga unsur inilah yang seyogyanya dimiliki oleh suatu tatanan masyarakat demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan.
Sayang, nampaknya cita-cita ini masih jauh tercapai manakala kita memandang masyarakat kita dewasa ini. Beberapa minggu yang lalu, citra Indonesia sebagai negara majemuk nan toleran tercoreng di muka umum. Alih-alih menghormati yang lain, oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mewakili golongan mayoritas di negara ini justru memamerkan sikap kejam lagi bengis. Rumah-rumah ibadah dibakar hanya lantaran teguran kasar dari golongan minoritas. Pun demikian, mulai bermunculan pula kelompok dan pemikiran-pemikiran yang begitu intoleran dan hanya menganggap kebenaran dan surga miliknya seorang.
Mundur sedikit lebih jauh, ruang publik kita sempat pula dihebohkan dengan tindakan blokade dan rasis terhadap golongan tertentu. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terganggunya kedaulatan NKRI. Padahal, golongan yang dimaksud di sini hanya mencoba bersuara. Meminta keadilan sosial terhadap pemerintah yang sampai sekarang belum dirasa.
Memang, membentuk suatu masyarakat yang adil lagi beradab tidak semudah yang dicita-citakan. Namun, bukan berarti hal itu mustahil untuk dilaksanakan.Berbagai upaya muncul demi tercapainya cita-cita yang mulia ini. Usaha paling nyata adalah munculnya Pilar-pilar penegak masyarakat madani di tengah-tengah kehidupan. mereka adalah institusi-institusi –semisal LSM dan pers- yang menjadi bagian dari sosial kontrol dan berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat tertindas.
Hanya saja itu tidaklah cukup. Perlu pula upaya nyata dari pemerintah sendiri. Jika berbagai klan, ras dan suku di Madinah -masa itu-mampu tunduk pada piagam Madinah sehingga terwujudlah masyarakat ideal lagi beradab, mengapa di Indonesia tidak?
Merujuk kembali pada kondisi kota Madinah kala itu, keberadaan nabi Muhammad sebagi pemimpin sekaligus pemersatu umat sangatlah vital. Ia tidak hanya adil, tapi juga seorang pemurah dan lagi, suri tauladan kita bersama pula.
Faktor kedua yang mempengaruhi terciptanya masyarakat madani kala itu adalah intervensi agama dalam kehidupan duniawi. Islam, sebagai dogma agamanya nyatanya tidak hanya mengatur urusan ibadah, namun ternyata ia juga mengatur segala hal yang bersangkut-pautan dengan hajat hidup orang banyak.
Kedua faktor diatas bisa jadi sebuah cerminan seperti apa pemerintah kita harus bertindak demi terciptanya masyarakat yang ideal. Pemerintah, sebagai wakil yang diberi amanat mengurusi hajat hidup orang banyak haruslah bersikap adil, santun, lagi bisa dijadikan teladan. Selain itu, cerminan realita intervensi agama juga suatu hal yang perlu dipertimbangkan.
Bila kedua faktor ini dipadukan dan diiringi dengan antusias dan semangat bersama masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik, tentulah sangat bisa terwujud. Keluarga secara pasti memegang peran yang luar biasa dalam mendidik calon-calon tokoh masyarakat. Namun, lembaga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat semisal seminar dan ceramah keagamaan tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Maka dari itu, mari kita sengkuyung bersama rencana besar ini demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang ideal, harmonis lagi beradab seperti sebuah tatanan masyarakat idaman yang pernah digariskan alquran. Baldatun toyyibun wa robbun ghofur.negara yang makmur lagi dalam ampunan dan kasih sayang Tuhan.
*oleh : Munandar Harits Wicaksono
alumnus Mapk Surakarta
Peraih beasiswa S1 universitas Alahqoff Hadramaut Yaman.
Ikuti tulisan menarik Cak Mun lainnya di sini.
