x

Pekerja mengangkut drum berisi aspal menggunakan alat berat di Pabrik Aspal Gresik (PAG) Pertamina, Gresik, 29 April 2016. Sebanyak 645 drum aspal atau setara dengan 100 MT diekspor ke Timor Leste. ANTARA/Moch Asim

Iklan

Indrato Sumantoro

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Aspal Buton: 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Sekarang tahun 2016 tinggal 2 bulan lagi, dan pelaksanaan instruksi Presiden untuk menghentikan impor aspal minyak masih belum dapat terealisasikan.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla genap dua tahun menjalankan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apa yang sudah beliau-beliau lakukan untuk aspal Buton?Presiden Joko Widodo atau lebih populer dengan nama Jokowi, sudah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian -Kementerian terkait untuk menghentikan impor aspal minyak yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri. Selanjutnya mulai tahun 2016 pasokan aspal dalam negeri akan digantikan dengan aspal Buton. Instruksi Presiden ini disampaikan pada saat menggelar pertemuan dengan para bupati/wali kota se-Indonesia Timur di Istana Bogor awal Januari tahun 2015.

Sekarang tahun 2016 tinggal 2 bulan lagi, dan pelaksanaan instruksi Presiden untuk menghentikan impor aspal minyak masih belum dapat terealisasikan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Yang memberikan instruksi atau yang melaksanakan instruksi? Untuk bisa menghentikan impor aspal minyak, industri aspal Buton harus dibangun terlebih dahulu. Membangun industri aspal Buton tidak bisa dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini perlu dilakukan dengan upaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dengan tujuan yang mulia; yaitu untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Disamping itu perlu juga dirancang strategi yang jitu sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapaitarget sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Kementerian-Kementerian yang terkait sudah berusaha sekuat tenaga melakukan upaya yang maksimal untuk menjalankan instruksi Bapak Presiden Joko Widodotersebut dengan mengadakan berbagai macam kegiatan, seperti seminar, penelitian dan pengembangan teknologi aspal Buton, forum diskusi dan workshopuntuk mencari jawaban atas permasalahan penggunaan aspal Buton dipandang dari sisi penyediaan dan penerapanannya. Namundemikian,semua hasil-hasil diskusi, seminar dan workshop masih selalu saja berkutat dan berputar-putar di sekitar permasalahan-permasalahan tehnis yang sama, yang terjadi di lapangan, dan bukannya menghasilkan sebuah solusi cerdas bagaimana membuat strategi jitu yang harus dilakukan agar bisa menghentikan impor aspal minyak. Dari dulu sampai sekarang, permasalahan-permasalahan yang selalu dibicarakan dan didiskusikan masih dari hal yangitu ke itu juga, sehingga orang merasa tidak ada kemajuan dan bosan mendengarkannya, Masalah-masalah yang dihadapi adalah seperti mahalnya biaya transportasi laut untuk mengirimkan aspal Buton dari Pulau Buton di Sulawesi Tenggara ke Surabaya di Jawa Timur, inkonsistensi kandungan bitumen di dalam aspal Buton butiran, dan keengganan dari Kontraktor-kontraktor jalan untuk menggunakan aspal Buton, karena adanya kesulitan dalam pekerjaan di lapangan dan berbagai resiko yang harus ditanggung, antara lain sulitnya mendapatkan persediaan aspal Buton sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan. Dengan demikian target penggunakan aspal Buton yang sudah ditentukan oleh Pemerintah tidak akan pernah dapat tercapai. Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang ini? Pemerintah mengharapkan adanya masukan-masukan dari Kementerian-Kementerian terkaituntuk Pemerintah dapat membuat kebijakan -kebijakan, peraturan-peraturan, dan Undang-undang untuk mendorong peningkatan penggunaan aspal Buton. Tetapi kelihatannya apabila pemikiran dan paradigma yang digunakan masih menggunakan cara-cara lama, maka hasil yangakan dicapai pun akan selalu masih sama seperti sekarangini, dimana kita masih harus terus menerus mengimpor aspal minyak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia merupakan salah satunegara yang memiliki deposit aspal alam yang terbesar di dunia. Ironisnya sebagian besar kebutuhan aspal dalam negeri masih harus selalu diimpordari luar negeri, berupa aspal minyak. Lebih miris lagi, justru pihak asing seperti Tiongkok yang lebih kreatif dan inovatifuntuk memanfaatkan aspal Buton dengan membeli aspal Buton dalam jumlah besar setiap tahunnya. Padahal dengan adanya UU Minerba No. 4 Tahun 2009 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2014, menyatakan melarang perusahaan tambang mengekspor barang mineral mentah, dan harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi barang jadi atau barang setengah jadi untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dengan demikian kontribusi aspal Buton terhadap perekonomian di Pulau Buton adalah sangat minimal. Mengapa Tiongkok membeli aspal Buton dalam jumlah besar setiap tahunnya? Karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Profesor Shen Jin An, membuktikan bahwa sejak dipakai di Tiongkok pada akhir era 1990an, Buton Rock Asphalt (BRA) ternyata lebih ekonomis dan tahan lama.

Sebenarnya apa yang telah dilakukan terhadap aspal Buton di Tiongkok, sehingga akhirnya dapat kesimpulan bahwa aspal Buton adalah lebih ekonomis dan tahan lama? Jawabannya adalah bahwa di Tiongkok aspal Buton telah diproses menjadi aspal Buton "full" ekstraksi yang setara dengan aspal minyak, atau bahkan lebih baik lagi. Mengapa di Indonesia kita tidak membuat aspal Buton "full" ekstraksi juga untuk menggantikan aspal minyak import? Ternyata sejarah pengolahan aspal Buton untuk menjadi aspal Buton "full" ekstraksi ini di Indonesia sudah ada sejak lama, tetapi sampai saat ini masih belum ada realisasinya, karena produk aspal Buton "full" ekstraksi dinilai masih tidak ekonomis dan harganya masih lebih mahal daripada harga aspal minyak impor.Padahal sebenarnya sekarang ini sudah ada teknologi "Hydrocarbon Recovery" dari Eco Logic Environmental Engineering Inc. yang sudah mampu membuat aspal Buton "full" ekstraksi secara ekonomis dengan harga yang lebih murah daripada harga aspal minyak impor. Sayangnya masih belum ada Investor yang berminat untuk mengembangkan industri aspal Buton ini, karena berbagai macam kendala-kendala yang dihadapi di lapangan; seperti belum adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk mengembangkan industri aspal Buton, khususnya untuk memproduksi aspal Buton "full" ekstraksi guna menggantikan aspal minyak impor. Kendala-kendala lain yang perlu dibenahi adalah masalah perizinan konsesi pertambangan, kurangnya infrastruktur, dan mahalnya transportasi laut, dll.

Pemerintahan Jokowi-JK tinggal 3 tahun lagi. Solusi yang paling jitu untuk aspal Buton adalah aspal Buton "full" ekstraksi. Dengan adanya produk aspal Buton "full" ekstraksi, maka semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat ini akan terjawab sudah. Aspal Buton "full" ekstraksi adalah paradigma baru, dan merupakan satu-satunya solusi jitu untuk dapat menghentikan aspal minyak impor, walaupun hanya sebagian.

2 tahun pemerintahan Jokowi-JK Indonesia masih mengimpor aspal minyak. Apa kata dunia? Siapakah yang harus dipersalahkan? Yang memberikan instruksi atau yang melaksanakan instruksi? Yang memberikan instruksi tidak salah, karena beliau masih belum mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai paradigma baru aspal Buton "full" ekstraksi yang dapat menggantikan aspal minyak impor dengan harga yang lebih murah daripada harga aspal minyak impor. Oleh karena itu sekarang adalah tugas dari yang melaksanakan instruksi atau Kementerian-Kementerian terkait untuk dapat memberikan masukan dan informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap kepada Bapak Presiden Joko Widodo mengenai paradigma baru aspal Buton "full" ekstraksi agar beliau dapat memberikan instruksi yang cerdas dan realitis bagaimana dan kapan seharusnya aspal Buton "full" ekstraksi dapat menggantikan aspal minyak impor. Apalagi sekarang Bapak Ignasius Jonan dan Bapak Archandra Tahar, masing-masing sudah diberi amanah sebagai Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM yang baru, maka beliau-beliau dapat diharapkan akan dapat menjadi "ujung tombak" dan pelopor untuk mengembangkan industri aspal Buton. Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian ESDM, beliau- beliau dapat melihat permasalahan pengembangan industri aspal Buton dari sudut pandang yang berbeda dari Menteri-Menteri ESDM yang sebelumnya, khususnya dalam menterjemahkan arti "Nawacita" yang merupakan visi dan misi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Pandangan yang dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan aspal Buton yang sudah hampir 1 abad belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah adalah pengembangan industri aspal Buton harus dilakukan oleh Perusahaan BUMN yang fokus kepada pengembangan industri aspal Buton, karena Pemerintah wajib hadir untuk kepentingan Bangsa dan Negaraguna menyejahterakan rakyatnya.

Ikuti tulisan menarik Indrato Sumantoro lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Terkini

Terpopuler