APKI (Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia) merupakan wadah berhimpunnya para pengusaha, industriawan, para ahli dan pakar di bidang industri pulp dan kertas. Sebagai organisasi nasional yang merepresentasikan anggotanya yang mencapai 64 industri, APKI menyelenggarakan kongres nasional 5 tahun sekali.
Dari sebanyak 64 industri yang tergabung, menurut catatan APKI, jumlah perusahaan pulp dan kertas di Indonesia ada lebih banyak dari anggota yang terdaftar, yakni total 93 industri nasional dengan rincian 14 industri pulp berkapasitas 7,9 juta ton pulp per tahun, dan 79 industri kertas berkapasitas 12,17 juta ton kertas per tahun.
Sesuai dengan AD/ART APKI sebagai konstitusi organisasi, maka tujuan pembentukan APKI adalah untuk memajukan dan mengembangkan industri pulp dan kertas, dalam sumbangannya terhadap pembangunan negara dan bangsa Indonesia.
Dengan berpijak pada pedoman organisasi tersebut, Kongres Nasional APKI 2016 terselenggara pada 18-19 Oktober 2016 di Grand Mercure Hotel Jakarta, yang berisikan beberapa pembahasan penting, yakni laporan pertanggung jawaban APKI 2011-2016, pembahasan garis-garis kebijakan dan program kerja APKI 2016-2021, serta pemilihan dan penetapan ketua umum APKI masa bakti 2016-2021.
Kongres Nasional APKI menjadi media berdiskusi dan mencari jalan keluar masalah di industri pulp dan kertas, antara lain tingginya harga gas, trade remedies, hambatan regulasi, dan lain sebagainya, seperti dikutip Harian Kompas, Kamis 20 Oktober 2016.
“APKI sebagai organisasi berperan aktif dalam memberi masukan terhadap penyusunan regulasi, sekaligus mengawal kebijakan-kebijakan yang telah disusun pemerintah terkait dengan industri pulp dan kertas,” kata Misbahul Huda, Ketua APKI demisioner (periode 2011-2016).
Secara lebih rinci, Huda menambahkan peran APKI menjadi mitra dialog bagi pemerintah seperti dalam kebijakan penurunan harga gas, SNI kemasan pangan, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kebijakan ekspor import, kebijakan import kertas daur ulang dan beberapa kebijakan lainnya.
Sepanjang lima tahun ini, APKI sebagai organisasi sudah melakukan beberapa capaian, antara lain:
1. Tansparansi organisasi termasuk pelaporan kegiatan.
2. Adanya pendampingan untuk mediasi ataupun advokasi, bila anggota mengalami masalah, misalnya ketika anggota APKI mengalami hambatan Indonesian Nasional Single Window (INSW), APKI memfasiltasi pertemuan dengan INSW tersebut.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di industri pulp dan kertas menyambut persaingan MEA yang sudah berlangsung sejak 2015, melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terbentuk tahun lalu dan sekarang masih dalam proses pengajuan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
APKI melalui Misbahul Huda menyatakan apresiasinya kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang telah meluncurkan Kebijakan Ekonomi I-XIII yang sebagian besar isinya terkait deregulasi aturan yang cenderung pro-bisnis, termasuk kepada industri pulp dan kertas.
Di sisi lain, pemerintah juga menghendaki adanya roadmap terpadu antara industri hulu dan hilir APKI dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang diharapkan akan dilanjutkan oleh pengurus baru demi meningkatkan daya saing global industri pulp dan kertas.
Teriring harapan baru dari segenap anggota, asosiasi yang kini berada di bawah naungan tiga kementerian, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, telah mengakhiri program kerja yang lalu, dan segera beralih pada kepengurusan berikutnya.
Pada sesi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus APKI 2011-2016, setelah mendapat tanggapan dan masukan, peserta sidang menerima laporan yang sekaligus menandai berakhirnya kepengurusan yang lama.
Selanjutnya, Ir. Aryan Warga Dalam, MA menjadi kandidat tunggal Ketua Umum APKI untuk periode 2016-2021, dan kemudian terpilih secara aklamasi. Kongres Nasional APKI 2016 kali ini berlangsung sukses, lancar, dan demokratis, bahkan selesai dua jam lebih cepat dari jadwal penutupan.
“Industri pulp dan kertas merupakan industri jangka panjang yang posisinya tak lepas dari pengaruh geoekonomi dan geopolotik internasional. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus harmonis dengan sistem pendukung dari hulu sampai hilir, termasuk pemasok bahan baku, hingga masyarakat sekitar,” tutur Aryan dalam sambutan perdananya sebagai Ketua Umum APKI yang baru.
Aryan Warga Dalam memiliki 30 tahun pengalaman di bidang industri. Pria kelahiran Palembang, 21 Februari 1954 ini menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1979), dan Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville-Tennesse-USA (1989).
Aryan telah berkecimpung di industri alat berat sejak awal 1980-an. Ia menjabat sebagai Dewan Komisaris PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) terhitung sejak tahun 2013.
Jabatan terakhir Aryan adalah Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Ditjen Industri Agro di Kementerian Perindustrian RI sampai dengan pensiun di tahun 2014. Terakhir, Aryan mengabdikan dirinya sebagai staf khusus Menteri Perindustrian.
Sebagai asosiasi yang memiliki peran signifikan di tingkat nasional, melalui kepengurusan yang baru ini, APKI diharapkan menjadi organisasi modern dan semakin profesional dalam menghadapi segala tantangan untuk membawa industri pulp dan kertas ke jenjang yang lebih baik lagi.
Ikuti tulisan menarik Erin Noviara lainnya di sini.
