Media seperti tak henti-henti memberitakan tindak kekerasan dalam masyarakat: di dalam rumah maupun di luar. Cara-caranya pun semakin mengerikan. Kekerasan menjadi semakin banal dan kian cenderung dipandang lumrah. Pelakunya pun banyak orang yang sangat dekat: orang tua, anak, keponakan, paman, sahabat, murid, guru. Baru saja diberitakan, seorang murid kelas 1 SD masuk sekolah dengan luka-luka di tubuhnya; ibu tirinya dipanggil ke sekolah; esok paginya murid itu tidak masuk sekolah dengan alasan sakit dan sore harinya diperoleh kabar murid itu meninggal. Kabar lainnya, yang berulang, polisi bunuh diri.
Apakah kita, sebagai warga masyarakat—dan sebagai manusia, tidak bahagia?
Media juga kian kerap mengabarkan ihwal bunuh diri, dengan cara yang kian beragam. Aksi kekerasan terhadap diri sendiri juga cenderung semakin jamak. Laporan WHO tahun 2012 menyebutkan angka bunuh diri di Indonesia diperkirakan mencapai 10 ribu jiwa per tahun. Angka ini merupakan peningkatan dua kali lipat dibandingkan data WHO tahun 2010 atau 5 ribu jiwa per tahun. Dan kini, kita sudah berada di tahun 2016.
Apakah kita semakin tidak bahagia?
Berbeda dengan warga masyarakat Jepang yang kabarnya memilih bunuh diri sebagai jalan untuk menutupi rasa malu. Misalnya, karena korupsi. Di sini, begitu disebutkan, warga mencabut jiwanya sendiri karena tekanan sosial-ekonomi. Mungkinkah ini pertanda keputusasaan, ketiadaan harapan, ketidakmampuan untuk menanggung penderitaan yang sudah berada di ambang batas?
Kebahagiaan warga, secara individu maupun sosial, rasanya memang luput dari perhatian orang-orang yang telah diberi amanah mengurus masyarakat. Mereka lebih banyak bicara tentang angka-angka ekonomi, menebar janji-janji di saat pemilu, tapi tak peduli pada perkara “mengapa semakin banyak orang Indonesia bunuh diri?” “Mengapa kekerasan menjadi pilihan untuk menyelesaikan perselisihan?”
Apakah kita tidak bahagia?
Survei mutakhir, yang hasilnya diterbitkan oleh United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN) dalam laporan The World Happiness Report 2016 Update, menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-79 dari 157 negara, berada di bawah Somalia (76), Kosovo (77), dan Turki (78). Posisi Indonesia ini lebih rendah tiga tingkat dibandingkan dengan laporan tahun 2013—ketika itu Indonesia persis di bawah Jamaika. Dalam laporan 2016 ini, Jamaika menempati peringkat ke 73 atau naik dua tingkat dari 2013.
Ukuran yang digunakan dalam survei tentang kebahagiaan warga ini meliputi: harapan untuk hidup sehat, GDP per kapita, dukungan sosial, persepsi tentang korupsi, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, dan kedermawanan. Dukungan sosial dan kedermawanan merupakan indikator yang sangat penting terkait dengan kehidupan individu warga di tengah masyarakatnya: apakah ikatan sosial semakin kuat, apakah rasa empati masih berkembang, apakah sikap saling menolong masih dianut, apakah kedermawanan masih dianggap sebagai kebajikan?
Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa penyakit mental merupakan penyebab tunggal terpenting bagi ketidakbahagiaan. Sayangnya, seperti dikaji oleh UN-SDSN, isu ini diabaikan oleh para pembuat kebijakan publik—di banyak negara, termasuk di sini. Laporan ini mengingatkan pentingnya mengembalikan ‘etika kebajikan’ (rasa empati, sikap saling menolong, dermawan, di antaranya) sebagai jalan untuk mengembalikan kebahagiaan warga di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan inilah yang kerap diabaikan pengambil keputusan dalam membuat kebijakan. Padahal, itulah nilai-nilai intrisik yang melandasi hubungan antarmanusia, yang tanpa nilai-nilai itu kehidupan manusia tidak akan sepenuhnya berkembang. ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
