Momen kisruhnya perpolitikan nasional karena issue yang sudah dibawa ke ranah hukum, yaitu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak yang tersingkir dari tampuk kekuasaan untuk bisa kembali eksis di kancah politik nasional.

Berdasarkan informasi yang diterima penulis, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 20 Nopember 2016, telah dilangsungkan rapat FPI yang dipimpin oleh Habib Rizieq.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh politik di luar pemerintahan yang sebelumnya mereka merupakan pejabat politik di era yang lalu.

Rapat digelar di daerah Bambu Apus, dihadiri Habib Zehan, Ustadz Helmi Maskaty dan pengurus DPP FPI lainnya. Rapat selesai pukul 15.45 WIB

Hasil pembahasan rapat pada sore hari itu adalah bahwa Front Pembela Islam sebagai ormas (organisasi masyarakat) akan berubah status menjadi partai baru bernama: Partai Islam.

Melalui kendaraan politik yang sedang dibentuk tersebut, Habib Rizieq digadang-gadang akan dicalonkan sebagai Calon Presiden dari Partai Islam pada Pilpres 2019. Dan sosok yang akan mendampingi Habib Rizieq adalah Rachmawati Soekarnoputri untuk maju bersama Habib Rizieq di Pilpres 2019.

Undang-undang menjamin siapapun untuk bisa ikut dalam kompetisi politik yang konstitusional. Jika memang selama ini kegiatan FPI jauh lebih cenderung ke ranah politik dan memiliki hasrat untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan politik, memang harus jelas bentuknya, dan tidak lagi menjadi ormas yang sepak terjangnya selama ini dianggap masyarakat sebagai radikal.

Ikuti tulisan menarik Erri Subakti lainnya di sini.