Politik dan pendidikan merupakan dua aspek yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Pada umumnya kedua aspek ini selalu dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan yang lain. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan, tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan sebaliknya, bila tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang Negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan.
Kebijakan politik menentukan berjalannya proses pendidikan. Selain saling berpengaruh, politik dan pendidikan juga memiliki hubungan fungsional. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan modern ini banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi pendidikan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan materi pembelajaran, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu, menambahkan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka. Keduanya memiliki hubungan yang dinamis.
Hubungan erat antara politik dengan pendidikan dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.
Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, politik sudah merajalela dalam keseharian aktifitas manusia, bagaimana politik sudah di interperestasikan dengan berbagai ideologi-ideologi baru. Kekuasaan dan kekuasaan yang menjadi inti dalam politik itu sendiri sudah menjadi berlian yang sangat berharga untuk diburu dengan cara apapun sehingga kekuasaan itu dapat di dapatkan. Banyak sekali praktek-praktek politik dalam dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan politik dalam konsep keidealannya tak bisa begitu saja di satukan, banyak aspek yang membuat semua itu berlaku, yang mana guru tidak bisa ikut serta dalam politik dan bagaimana pegawai dinas yang terikat dalam birokrat pendidikan dilarang mengambil andil dalam segala macam praktek politik lainnya. Politik dalam pendidikan memang bisa dikatakan sangat sulit untuk di dapatkan titik ke idealannya, selain dikarenakan bagaimana tokoh-tokoh pendidikan yang memang aktif dan seakan tidak tahu bahwa mereka sedang berada di jalur yang salah dan juga pada dasarnya politik dalam artian kekuasaan ini sudah merenggut konsep prinsip dan ideologi orang-orang tentang bagaimana tetap akan adanya permainan politik kekuasaan di dalamnya.
Maka dari itu hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.
Ikuti tulisan menarik Yohanes Helmi lainnya di sini.
