Tujuh tahun lalu, media sosial seperti blog, facebook, dan twitter menjadi sarana warga masyarakat untuk menyuarakan tuntutan keadilan ketika dua komisioner KPK, Bibit Riyanto dan Chandra Hamzah, ditahan oleh polisi maupun dalam kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni Internasional. Kedua isu ini memperoleh penguatan (amplifikasi) oleh media konvensional, seperti surat kabar, majalah, dan televisi.
Pada tahun-tahun itu, banyak pihak berharap bahwa Internet akan membuka peluang bagi partisipasi warga secara luasa dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Harapan ini muncul karena masyarakat luas tidak memiliki cukup akses untuk memengaruhi keputusan strategis yang dibuat oleh institusi negara mengingat kepentingan partai politik dan para elitenya lebih mengemuka. Rakyat sulit menjangkau ‘wakil-wakilnya’ di DPR, karena anggota parlemen ini lebih bertindak sebagai petugas partai.
Media konvensional, khususnya media cetak dan televisi, sebelumnya berada di barisan depan dalam membentuk opini publik. Peran media publik sebagai ‘kaki keempat’ demokrasi menghadapi tantangan berat manakala sebagian besar media ini dimiliki oleh pelaku bisnis besar yang terjun ke dunia politik. Bias pemberitaan sukar dihindari karena para pemilik ikut campur hingga ke ruang redaksi. Karena itulah, pada tahun-tahun itu, masyarakat berharap bahwa semakin bagusnya infrastruktur internet di sini maupun kemudahan akses oleh berbagai unsur masyarakat dapat mengimbangi dominasi para elite itu.
Sayangnya, para elite politik-bisnis-media ini tak mau membiarkan internet dan media sosial yang semakin beragam jenisnya lepas dari genggaman mereka. Para baron media ini tidak mau melewatkan kesempatan sedikitpun untuk terjun ke media online. Sinergi antar jenis media, dengan memanfaatkan newsroom yang saling terkoneksi, memungkinkan media-media ini membangun agenda isu dengan lebih leluasa. Persoalan klasik yang ditemui dalam industri media konvensional (buku The Right to Tell, diterbitkan oleh World Bank, mengkaji secara komprehensif isu-isu ini) kembali berulang.
Media online pun semakin jelas menunjukkan preferensinya kepada kepentingan politik tertentu. Ruang-ruang redaksi yang diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengimbang peran institusi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, semakin terkontaminasi oleh preferensi politik. Bias-bias dalam pemberitaan semakin terlihat.
Bahkan, para elite politik yang bersekutu dengan elite bisnis-ekonomi (atau bahkan orang yang sama) bukan hanya menguasai media online, tapi tangan-tangan mereka sudah merambah ke media sosial. Sejak masa pemilihan presiden beberapa tahun lalu hingga pemilihan kepala daerah saat ini, media online dan media sosial menjadi sarana yang keunggulannya dieksplorasi betul untuk mendukung kepentingan politik dan ekonomi para elite. Kolom komentar pada media-media online diisi dengan pendapat yang homogen dan menyerang pendapat yang berbeda. Kritik rasional dianggap sebagai ungkapan rasa benci sehingga dikomentari dengan sangat kasar.
Silat lidah yang berlangsung di twitter tak kalah tajam. Pendapat yang berbeda mengundang risiko untuk dikeroyok, atau bahkan dirisak. Bahkan, untuk isu-isu yang sangat jelas dimensi ketidakadilannya, masyarakat mudah terbelah atau dibelah. Apa lagi untuk isu-isu yang di dalamnya memuat unsur-unsur preferensi politik. Opini yang berlalu lalang di media sosial berkembang menjadi semakin partisan dan menganggap diri atau kelompoknya yang paling benar, sementara tidak ada kebenaran sedikitpun pada pendapat orang atau kelompok lain. Warga terseret dan terbelah oleh kepentingan para oligark yang tidak ingin masyarakat memiliki satu suara—suara yang menandingi suara para elite ini.
Media online dan media sosial yang semula diharapkan menjadi alternatif bagi warga untuk menyuarakan kepentingan mereka kini malah mengalami kekacauan. Masyarakat agaknya tidak menyadari bahwa situasi ini sangat menguntungkan para elite politik dan ekonomi serta melemahkan kekuatan masyarakat sendiri. Harapan bahwa media online dan sosial akan semakin kuat menyuarakan kepentingan rakyat secara bersama-sama tampaknya menghadapi tantangan yang berat karena media ini semakin dihegemoni oleh para oligark yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan kapital mereka. (sumber ilustrasi: bowtiepress.com) **
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
