Hiruk pikuk politik tanah air dalam beberapa bulan terakhir terutama dalam konteks Pilkada serentak yang akan dihelat sebentar lagi, telah menyita waktu dan energi kita sedemikian masif. Kita sibuk dalam “perang opini” melalui berbagai media, sibuk menyebarkan (share) berita positif tentang calon yang kita dukung, atau berita negatif tentang lawan. Pada tahap tertentu, masyarakat Indonesia sekarang “terkotak-kotak” terutama karena maraknya penggunaan isu SARA dalam kampanye politik.
Ada baiknya kita mengambil jeda sejenak sembari merenungkan sudah sampai di manakah kita berjalan sebagai bangsa. Para pengamat dan ahli di berbagai media berkali-kali berbicara tentang nasionalisme yang tampak makin mengendur sehingga kita berada pada situasi sekarang ini. Nasionalisme adalah prasyarat mutlak berdirinya sebuah negara. Tanpa nasionalisme, Indonesia tidak mungkin berdiri. Dalam pemikiran Soedjatmoko, dengan menjalin berbagai kelompok suku yang tersebar di berbagai pulau, dengan sejarah dan agama yang berbeda, nasionalisme telah meletakkan landasan modernisasi. Dengan kata lain, nasionalisme juga merupakan prasyarat kemajuan sebuah negara.
Negara pada hakikatnya adalah bentuk organisasi tertinggi suatu masyarakat yang akan menggapai tujuan-tujuan tertentu. Karenanya, negara adalah alat masyarakat yang membentuknya. Tentu, dalam sebuah masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, aspirasi dan pemahaman tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai berbeda-beda. Perbedaan itu bisa dilatarbelakangi perbedaan suku, rasa, agama atau daerah. Maka dalam sebuah negara, masyarakat membentuk konsensus untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut, yakni Konstitusi. Dalam konteksi ini, Konstitusi yang menjadi dasar negara tidak lain daripada ekspresi kompromi politik antara kelompok-kelompok politik yang mempengaruhi masyarakat. Konstitusi dengan demikian merupakan perjanjian politik tertinggi yang mengikat masyarakat seluruhnya.
Dengan kerangka pemahaman di atas, kita dapat meletakkan suatu tolak ukur sederhana tentang perjalanan kita sebagai sebuah bangsa hingga hari ini. Kasus-kasus intoleransi dan berbagai isu tentang keretakan bangsa yang mencuat akhir-akhir ini merupakan sebuah perjalanan mundur bagi sebuah negara yang telah merumuskan landasan konstitusionalnya selama lebih 71 tahun. Konstitusi menjamin hak setiap suku, agama dan ras setiap warga. Kita bisa melangkah maju sebagai bangsa, hanya jika menghormati dan meyadarai bahwa kita semua terikat pada Konstitusi tersebut.
Kita semestinya menghabiskan energi untuk mewujudkan nasionalisme dengan usaha-usaha memajukan kebudayaan, pengetahuan, pencapaian di bidang teknologi dan pembangunan. Nasionalisme yang dibarengi dengan sentimen suku, ras, agama dan daerah akan dilanda oleh kekuatan modern. Sejatinya, emosi masyarakat terarah pada proses pembangunan yang tengah berjalan. Masyarakat mestinya marah jika ketimpangan ekonomi semakin lebar, marah terhadap praktik korupsi dan mengerahkan segenap kekuatan untuk mendorong pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Sungguh disayangkan jika energi masyarakat terkuras oleh isu-isu primordial yang semestinya sudah kita tinggalkan jauh di belakang.
Maka sudah waktunya kita kembali merapatkan barisan, mengukuhkan Kebhinekaan, menyatukan energi dalam konteks Pilkada serentak ini untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Kofi Annan, mantan Sekjen PBB pernah berkata: “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development”.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
