Salah satu tolok ukur kematangan sebuah negara dalam berdemokrasi adalah adanya kesetaraan bagi semua golongan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Negara-negara berkembang atau negara yang relatif baru menerapkan sistem demokrasi, pada umumnya menemui kesulitan dalam menerapkan kesetaraan gender. Budaya patriarki yang telah dihidupi masyarakat selama berabad-abad seperti tembok tebal yang sulit ditembus untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan terutama dalam bidang politik dan pemerintahan sebagaimana tampak nyata di berbagai negara berkembang.
Indonesia dalam berbagai indikator telah mengalami perkembangan siginifikan di bidang demokrasi. Tapi dengan menggunakan indikator kesetaraan gender, terutama di bidang politik, masih banyak agenda yang belum terealisasi. Dalam kaitan ini, Pilkada DKI Jakarta memiliki arti penting untuk membuka jalan lebih lebar bagi peran signifikan perempuan dalam kehidupan politik.
Posisi strategis Jakarta sebagai locus politik lokal yang mendapat sorotan nasional, dapat menjadi panggung megah bagi kaum perempuan untuk mempertontonkan kapasitas mereka dalam politik dan pemerintahan. Perempuan yang berpatisipasi dalam politik dan pemerintahan di DKI Jakarta dapat menjadi sumber inspirasi dan dorongan moral yang kuat bagi kaum perempuan di daerah-daerah lain. Dengan demikian, semangat kesetaraan gender akan bergaung lebih nyaring dan akan membuka jalan kaum perempuan dalam meniti tangga politik yang lebih tinggi. Karena itu, dalam konteks perjuangan kesetaraan gender, masyarakat menaruh harapan pada pasangan Agus-Silvy, satu-satunya pasangan Cagub-Cawagub DKI yang mengakomodir keterwakilan perempuan.
Hukum dan Undang-Undang di Indonesia memang telah menjamin hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Namun, jika kita mengacu pada statistik, partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah. Menurut catatan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dalam Pilkada 2015 jumlah perempuan yang berpartisipasi hanya 7 % dari total 1614 calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat, yang tersebar di 90 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak.
Angka minor di atas memberi bukti bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak cukup diwadahi melalui hukum dan peraturan saja. Perlu pendekatan budaya, pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan untuk mengubah cara pandang masyarakat yang terpaku oleh budaya patriarki. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa perjuangan kesetaraan gender tidak bertujuan untuk mengistimewakan perempuan di atas laki-laki. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
Salah satu cara paling efektif dalam pendidikan dan sosialisasi kesetaraan gender adalah dengan memunculkan tokoh-tokoh perempuan yang akan menjadi panutan, rujukan dan contoh nyata bagi masyarakat bahwa perempuan juga dapat diadalkan untuk kerja-kerja politik dan birokrasi. Dalam kaitan inilah, sekali lagi, Pilkada DKI Jakarta memiliki peran penting. Keberhasilan perempuaan berjuang di jalur Politik dan Pemerintahan Jakarta akan menjadi bahan pendidikan, sosialisasi dan promosi penting ke seluruh Indonesia bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki di bidang politik dan pemerintahan. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan pasangan Agus-Silvy dari pasangan lain.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
