Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat mutlak sekaligus cara paling efektif dalam penanggulangan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan berbagai aspeknya. Tanpa good governance, agenda-agenda pembangunan dan segala upaya perbaikan kehidupan masyarakat akan kehilangan arah kemudian menemui jalan buntu. Karena itu, momentum Pilkada serentak kali ini pertama-tama dan paling utama mesti dilihat sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang memiliki kapasitas mewujudkan good governance.
Secara lebih spesifik, saya tertarik membahas isu ini dalam konteks Pilkada DKI. Survey terbaru Pilkada DKI yang diselenggarakan Litbang Kompas menempatkan pasangan Agus-Sylvi pada urutan pertama dari segi tingkat elektabilitas, mengkonfirmasi hasil 4 survey sebelumnya. Dalam 6 kali penyelenggaraan survey, pasangan Agus-Sylvi 5 kali ditempat pada posisi teratas (Kompas, Indikator, LSI Denny JA, Charta Politica, Poltracking) dan hanya sekali berada pada urutan kedua (LSI). Sebagai pemenang survey, menurut hemat saya pasangan ini paling legitimate untuk dikupas lebih dalam berkaitan dengan peluang mewujudkan good governance. Cukup menarik bahwa mayoritas masyarakat Jakarta dengan jeli memberi kepercayaan kepada pasangan yang mengawinkan latar belakang militer dengan birokrat. Berbagai survey menunjukkan tingkat kesukaan publik sangat tinggi terhadap kobinasi ini.
Dengan latar belakang disiplin militer yang ketat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak perlu diragukan lagi dalam komitmen, integritas, keteguhan prinsip dan disiplin kepemimpinan. Good governace hanya dapat terwujud di bawah kendali pemimpin dengan kepribadian yang kuat. Tanpa kualifikasi itu, seorang pemimpin akan kesulitan menghadapi tingginya tarik menarik kepentingan, tensi politik dan dinamika sosial di sekitar pemerintahan DKI Jakarta. AHY dengan perjalanan karier militernya yang cemerlang telah membuktikan diri memiliki kualifikasi tersebut.
Sylviana Murni memiliki pengalaman panjang dan kaya dalam tata kelola Pemerintahan Jakarta. Dia telah mengabdi selama 32 tahun di bawah pemerintahan 7 Gubernur dan menduduki 11 Jabatan dalam birokrasi Jakarta. Pengalaman panjang tersebut akan menjadi modal tak ternilai dalam membangun komunikasi dan kerja sama antar instansi, penglolaan birokrasi, memetakan kebutuhan masyarakat Jakarta dan berbagai tugas penting lainya. Sosok seperti inilah yang paling tepat untuk mendampingi AHY untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif.
Duet pemimpin berkepribadian kuat dan pemimpin berpengalaman membuat masyarakat membangun asa akan masa depan yang lebih baik terwujudnya good governcance, yang sekurang-kurangnya akan dapat diukur melalui 4 indikator. Pertama, transparansi yakni adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat tentang jalannya pemerintahan; Akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban atas segala keputusan dan pelaksanaan pemerintahan; Efektifitas, yang merujuk pada program-program pembangunan dan kinerja birokrasi yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat; Koordinasi, yakni terciptanya dengan baik sistem check and balance yang mensyaratkan adanya komunikasi dan kejasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Ikuti tulisan menarik Putu Suasta lainnya di sini.
