Tahun 2017, masyarakat ingin ada pembuktian bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga menata polanya, sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran bisa berkurang.

Permasalahannya, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan akan mendapat tantangan. Dari sisi eksternal, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 yang pro-proteksionisme akan semakin meningkatkan ketidakpastian dan memperlambat laju perdagangan global.

Karena itu, sisi ekspor tetap akan menjadi titik lemah dari kinerja perekonomian Indonesia. Target ekspor non-migas 2017 sebesar 10,4 persen terkesan ambisius. Sebab, selain AS, beberapa negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Cina, masih berkutat dengan persoalan internal. Pertumbuhan ekonomi Cina menurun, bahkan terendah dalam 25 tahun terakhir. Demikian halnya, pasca-Brexit, beberapa negara Uni Eropa seperti Prancis menghadapi isu anti-globalisasi dan mendukung pembatasan tenaga kerja migran.

Namun Indonesia bisa bermanuver untuk keluar dari problema global. Simulasi yang dilakukan Pusat Peneliti Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) memperlihatkan, jika Indonesia mampu mengoptimalkan modal yang dimilikinya, pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai 5,5 persen.

Daya Beli

Penguatan ekonomi domestik dengan mempertahankan dan memperkuat peran konsumsi dalam perekonomian akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 2017. Simulasi yang dilakukan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI) menunjukkan bahwa daya beli masyarakat akan terjaga pada level sekitar 4 persen, dengan asumsi pemerintah mampu menjaga inflasi. Konsumsi akan berkontribusi 3,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi 2017.

Hanya, upaya menjaga inflasi dihadapkan pada dua tantangan besar. Pertama, keputusan The Fed yang secara bertahap meningkatkan The Fed Rate tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya pelarian modal dari pasar uang domestik, tapi juga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor akan membuat pelemahan mata uang rupiah mendorong inflasi melalui mekanisme imported inflation. Mengurangi ketergantungan impor, terutama barang-barang konsumsi, menjadi krusial untuk menekan munculnya imported inflation.

Kedua, analisis P2E-LIPI memperlihatkan harga pangan dan energi cenderung bergerak secara bersamaan. Sejak 2000, korelasi gerakan harga pangan dan energi cukup kuat dengan koefisien korelasi mencapai 0,88 persen. Implikasinya, kenaikan harga pangan atau energi menjadi pendorong utama inflasi dan bisa menstimulasi komoditas lain. Masalahnya, ada indikasi pada 2017 harga pangan dan energi, khususnya minyak, akan meningkat. Harga minyak pada 2017 akan bergerak di kisaran US$ 50-60 per barel.

Untuk merespons kemungkinan kenaikan harga minyak, pemerintah dituntut untuk mengembangkan energi non-BBM. Dalam dua tahun terakhir, komitmen pemerintah dalam pengembangan energi non-BBM kelihatannya terhenti seiring dengan era harga minyak murah. Soal pangan, pemerintah harus mampu memastikan bahwa program-program seperti dana desa bisa berdampak positif terhadap stabilisasi harga dan terbangunnya ketahanan pangan yang solid.

Masa Memanen

Semakin protektifnya tata perdagangan global memunculkan blessing in disguise bagi sektor investasi. Indonesia akan merespons tata perdagangan global yang semakin protektif dengan menerapkan aturan-aturan yang juga protektif. Kesulitan memasuki pasar Indonesia yang besar dan menjanjikan melalui sektor perdagangan akan meningkatkan investasi langsung, terutama dari penanaman modal asing.

Peningkatan investasi pada 2017 juga berjalan beriringan dengan tibanya masa panen 15 paket kebijakan stimulus yang disemai selama 2016. Peningkatan peringkat kemudahan melakukan bisnis dari 106 menjadi 91 dan peningkatan rating Fitch outlook sovereign credit dari stabil menjadi positif merupakan indikasi awal masa memanen paket kebijakan segera tiba. Karena itu, ada keyakinan bahwa investasi pada 2017 akan tumbuh sesuai atau bahkan melebihi target pemerintah sebesar 12,6 persen menjadi Rp 670 triliun. Investasi ini berpotensi menyumbang 1,8 persen terhadap 5,5 persen pertumbuhan ekonomi 2017.

Masa panen ini juga akan dinikmati oleh pengelolaan APBN. Setelah mereformasi sisi belanja dengan memangkas subsidi BBM, pada 2016 pemerintah meluncurkan program amnesti pajak yang bermanfaat untuk membangun basis perpajakan lebih solid. Tidak mengherankan jika proyeksi penerimaan pajak pada 2017 lebih kredibel dan realistis sebesar Rp 1.499 triliun (naik 13,5 persen dari proyeksi penerimaan pajak 2016). Proyeksi penerimaan pajak yang lebih realistis pada 2017 akan membuat pemerintah leluasa menyusun dan membiayai pos belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang bisa memberikan multiplier effect lebih optimal untuk mendorong perekonomian. *