Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Nasional
indonesiana-Muhammad Rois
Muhammad Rois Rinaldi
Rabu 04 Januari 2017 17:51 WIB
Dibaca (4123)
Komentar (0)

Mempertanyakan Sultan Banten Ke-18

indonesiana-sketsa-maulana-hasanuddin-banten.jpg

Oleh Muhammad Rois Rinaldi

Sejak saya kecil, keluarga besar saya selalu mengingatkan anak-anaknya yang “kadung” mewarisi gelar “Tubagus” untuk merahasiakan gelar itu dari pengetahuan umum. “Jangan membanggakan keturunanmu sedangkan dirimu sendiri tampak sangat tidak pantas menjadi turunan Sultan,” begitu alasan almarhum kakek saya ketika saya, dulu, bertanya kepadanya. Alasan itu dapat saya terima dengan lapang dada. Toh, memang tidak perlu membanggakan keturunan, yang terpenting menjaga amanah leluhur untuk menjaga ummat manusia dan menebar kebaikan. Tugas itu jauh lebih berat ketimbang berebut “trah”. Walau kadang, saya yang kala itu masih kecil, heran dengan keputusan keluarga besar saya. Mengapa mereka lebih memilih tidak mengambil peran apa-apa padahal bukan saja sebagai keluarga yang “ber-trah” Tubagus, keluarga kami juga memiliki belasan hektar tanah yang menjadi hak milik di wilayah pusat kasultanan, meski tanah itu seperti tidak kami miliki karena banyak pihak yang ingin menguasainya meski mereka tidak punya surat resmi. Tetapi kini saya paham, memang tidak perlu berperan langsung dalam urusan peninggalan Kasultanan Banten.

Celakanya pada akhirnya saya bicara ihwal ini juga. Abah saya tidak tahu. Kalau beliau tahu, pasti tidak suka. Terlebih sebagai salah satu pemegang trah “Tubagus”, keluarga kami terbilang pas-pasan. Akan banyak orang picik yang menganggap tidak cocok orang miskin mengaku bagian dari turunan Sultan. Tetapi biarlah. Lagipula saya tidak pernah merasa perlu bangga atau pun jumawa dengan gelar ini, biasa saja. Dan tidak kalah penting lagi, saya tidak menyebut nama abah serta leluhur-leluhurnya. Tentu selalu ada risiko, tapi kini saya benar-benar harus menanggapi persoalan yang, bagi saya cukup penting, yakni ihwal Hendra Bambang Wisanggeni yang dikukuhkan sebagai Sultan Banten ke-18 di halaman Masjid Banten Lama, Kota Serang (11/12/2016). Saya memaparkan persoalan trah agar dapat dipahami bahwa tanggapan ini dengan kapasitas saya sebagai sesama “Tubagus”, tanpa perlu memperdebatkan trah mana yang lebih dekat dengan sultan terakhir. Tidak penting bagi saya, diakui atau tidak. Belajar jadi manusia saja saya belum khatam.

Saya mengetahui pengukuhan Sultan Banten ke-18 dari seorang kawan, Rizal Arif Baehaqi, ia wartawan di salah satu media massa di Banten. Saat dikabari saya tidak memberi respon berlebih. Karena pada dasarnya saya melihat persoalan Kasultanan Banten bukan persoalan baru. Letupan-letupan semacam ini sudah saya proyeksikan jauh-jauh hari. Meski demikian saya berjanji kepadanya akan membuat tulisan singkat sebagai tanggapan resmi. Walau saya tidak tahu apa pentingnya tanggapan saya ini baginya. Tetapi harus saya akui, saya sempat kaget. Nama Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja tidak asing di telinga saya, karena ia kerap menjadi perbincangan di kalangan “Tubagus” begitu pun upaya-upayanya untuk dikaui sebagai Sultan Banten, sebagai trah Sultan Shafiuddiin yang dibuang ke Surabaya oleh Belanda. Beberapa kali saya bertemu dengannya dalam berbagai kegiatan, walau tidak saling bicara. Saya juga pernah memeriksa berkas-berkasnya berisi sertifikat dari berbagai kasultanan daerah lain dan luar negeri. Beberapa foto leluhurnya juga ada.

Tetapi mendengar bahwa ia dikukuhkan atau didaulat menjadi Sultan Banten ke-18, saya bertanya-tanya: tidakkah salah hitung, Sultan ke-18? Setidaknya ini lebih mengagetkan ketimbang kekisruhan antara Fathul Adzim (kenadiran) dan keluarga Ratu Atut (mantan Gubernur Banten) ihwal trah sultan asli atau palsu. Benarkah dalam catatan sejarah di Kasultanan Banten hanya sampai 17 sultan? Perhitungan ini masih dapat didiskusikan dengan memasukkan beberapa nama sultan yang rupanya tidak diadakan dalam hitungan Bambang. Lalu siapa yang mempunyai hak untuk mendaulat Sultan Banten? Pengadilan Agama Serang tertangggal 22 September 2016 itukah? Jika iya, saya tidak yakin (untuk tidak mengatakan menolak) bahwa Pengadilan Agama dapat mengangkat sultan. Adapun pendapat bahwa ianya hanya penguat dari pengukuhan yang dilakukan oleh Paguyuban Trah Kesultanan Banten, saya kembali bertanya-tanya: LSM ini sudah cukup kuatkah sebagai landasan? Terlebih sepertinya LSM ini tidak dianggotai oleh sebagian besar trah kesultanan.

Persoalan cara atau sebut saja “etika” pengangkatan Sultan Banten bukan persoalan mudah yang dapat ditangani dengan sesuka-suka hati. Kasultanan Banten telah tiada semenjak 1820, artinya sudah 197 tahun hilang jejak. Menjejaki kembali galur-galur sejarah berusia 197 tahun merupakan tantangan besar bagi siapa saja, terlebih yang hendak ditemukan adalah untuk akar umbi trah Sultan Banten yang paling kuat. Satu sultan dari turunan sultan yang mana? Dari sultan yang dijadikan rujukan ia memiliki berapa anak? Anak-anak sultan memiliki berapa anak? Anak-anak dari anaknya sultan itu memiliki berapa anak? Dan seterusnya dan seterusnya. Jika yang dijadikan pijakan adalah Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin lantaran disebut sebagai sultan berdaulat terakhir, apakah turunan-turunannya—yang sudah tersebar selama 197 tahun itu—dapat dikerucutkan kepada satu orang dengan dalil trah terdekat?

Secara umum saya tidak sama sekali meragukan keilmuan Mufti Ali, P.hD sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mengamini kejelasan trah Bambang, tapi tidakkah kemudian akan melahirkan persoalan baru ketika pihak kenadziran—sebagai pengurus wilayah peninggalan Kasultanan Banten Lama—menolak atau menganggap pengukuhan ini tidak sah? Bagaimana pun pihak kenadziran secara alamiah telah dinilai masyarakat sebagai pengurus peninggalan Sultan Banten, setidaknya itu dimulai sejak KH. TB Ahmad Chatib menjadi Residen di Banten Lama pada 8 September 1946 M. Meski Keresidenan merupakan pembagian administratif dalam sebuah provinsi di masa Hindia Belanda, artinya tidak ada sangkut pautnya dengan mandat Sultan Banten, pihak ini harus tetap diajak bicara. Sebagai orang Banten, etika sangat dijunjung tinggi.

Jika hendak lebih aman dan menyeluruh, tidakkah lebih bijak jika sebelum pendaulatan dilakukan musyawarah besar dengan pihak-pihak terkait? Kalau perlu seluruh “Tubagus” dari berbagai wilayah dan jalur trah diundang, minimal ada perwakilannya. Sehingga lebih manusiawi dan sesuai dengan fungsi Sultan Banten masa kini, yakni pimpinan atau ketua atau tokoh adat. Cara ini memang sangat rumit dan butuh waktu yang sangat panjang, tapi jalan semacam ini layak ditempuh untuk kemaslahatan bersama. Jadi di sini saya tidak lagi mempersoalkan ke-valid-an bukti-bukti yang mengantarkan Bambang menjadi sultan atau pun mengenai cara pengangkatan dalam Undang-undang Indonesia, melainkan mengenai cara yang lebih memperhatikan local wisdom sehingga sesuai dengan kultur masyarakat Banten.

Mengingat persoalan Sultan Banten masa kini senyap-senyap tapi bergolak, yang saya khawatirkan bukanlah salah mendaulat orang sebagai sultan, tapi terjadi pertarungan yang tidak membikin Banten lebih maju, bahkan sebaliknya. Apa yang diharapkan Bambang mengenai Banten yang berahlak menuju Banten baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa berbalik arah. Juga ujarannya ihwal menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, bukankah Rasulullah selalu mengedepankan keterbukaan dan hikmah di hadapan manusia. Mendaulat atau didaulat menjadi sultan dengan cara sebegini tiba-tiba tentulah akan membuat banyak pihak terkejut, mungkin sebagian resah, seperti saya.

Banten yang sedang disakiti oleh Pilkada dengan berbagai pertarungan arus atas dan arus bawah ini baiknya tidak disakiti lagi dengan polemik baru di wilayah yang jauh lebih mulia, yakni sejarah dan kebudayaan. Bagi saya tidaklah terlalu mendesak bicara siapa yang layak didaulat menjadi Sultan Banten masa kini, meski konsekuensi penyesatan sejarah akan ada jika salah menentukan. Persoalan hari ini adalah bagaimana bersama-sama membangun Banten tidak sekadar dengan kata-kata atau wacana. Para tokoh Banten, jika benar-benar mencintai Banten, harus rela bergerak bersama tanpa ada tendensi kekuasaan. Tendensi tokoh Banten harus terarah kepada kemaslahatan ummat. Berbicara kemaslahatan ummat mungkin saja sangat mudah, semudah lidah bergerak ke atas atau ke bawah, tapi pelaksanaan kata-kata itu bukanlah perkara mudah, tidak semudah mendaulat seseorang menjadi sultan seperti yang telah berlaku.

Cita-cita mengembalikan kejayaan Banten merupakan cita-cita mulia, layak didukung. Kuncinya adalah mengembalikan intelektualitas dan religiusitas Banten. Karena kejayaan Banten yang pernah menjadi pelabuhan kerajaan Islam paling modern di dunia ini kuncinya adalah dua hal tersebut. Kecerdasan tanpa ketaatan akan melahirkan orang-orang ingkar yang tidak amanah dan orang-orang amanah saja tidak cukup, butuh kecerdasan untuk membawa Banten pada peradaban cemerlang seperti dulu. Termasuk para “jawara” yang senantiasa melindungi ummat, bukan jawara sebagaimana pandangan orang-orang picik yang mengartikan jawara sebagai centeng penguasa. Untuk sampai pada tujuan mulia itu tentu saja tidak boleh gegabah. Tujuan baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jika benar apa yang sedang dipersoalkan hari ini karena rasa cinta kepada Banten, tentu tidak sulit bagi para tokoh Banten untuk bertemu dengan rasa cinta. Terkecuali ada kehendak lain.

Banten, 2016




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.