Ignatius Haryanto
Peneliti senior LSPP
Menarik sekali membaca pernyataan Rocky Gerung dalam artikel "Hoax dan Demokrasi" di ruang ini pada 6 Januari lalu. Artikel itu menggelitik saya untuk membuat tanggapan. Pertama-tama, saya hendak menyatakan bahwa hoax bukanlah bagian dari demokrasi dan hoax adalah suatu cedera bagi demokrasi. Jika kita percaya pada diktum kebebasan informasi, bahwa informasi adalah oksigen bagi demokrasi, hoax adalah hawa racun yang akan merusak demokrasi itu sendiri.
Jika menurut Rocky, "Hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan dst..", saya merasa Rocky seharusnya menuliskan hal tersebut untuk pemerintah otoriter yang pernah ada, ketika semua informasi dikontrol ketat, apa yang hendak ditulis dikendalikan, pelanggarnya harus dipenjara, ada sensor serta bredel, dan lain-lain.
Saya merasa pemerintah sekarang adalah pemerintah yang demokratis, yang tentu tak luput dari berbagai kekurangannya. Kritik-kritik tetap dimungkinkan, dan itulah bukti konkret bagaimana negara demokrasi berjalan. Dalam kaitan dengan hoax atau berita bohong, kita harus melihatnya sebagai hal yang harus dibereskan. Yang perlu dibereskan memang berbagai lini: media (abal-abal) yang menjadi produsen, penulis di media sosial yang kerap tak memikirkan etika tentang apa yang mereka hendak sampaikan, mereka yang mengumbar kebencian lewat media sosial ke berbagai pihak, serta publik yang harus diajak cerdas mengkonsumsi informasi dari pelbagai media hari ini.
Di sini, saya kira ada persoalan serius yang tak dilihat oleh Rocky bahwa ada sejumlah pihak yang memang menjadi produsen berita palsu, bahkan memetik keuntungan dari produksi berita tersebut. Entah cara ia bergerak didasari motif ekonomi semata entah motif politik, yang pasti berita palsu telah mencoreng dan membuat demokrasi tak berjalan dengan baik. Publik banyak terkecoh oleh berita yang seolah-olah betul, padahal bohong belaka. Ada pekerjaan rumah untuk membuat masyarakat lebih cerdas mengkonsumsi media di era tumpahnya informasi seperti sekarang.
Adapun ihwal langkah pemerintah memblokir sejumlah situs tertentu memang bisa menjadi perdebatan tersendiri. Tapi, paling tidak, pemerintah berupaya menyaring mana situs yang bisa dipercaya masyarakat dan mana yang tidak. Regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun internasional (terkait dengan ujaran kebencian, misalnya), memberi kesempatan kepada kekuasaan untuk menindak produsen informasi penyebar kebencian.
Saya bukan orang pemerintah, tapi saya setuju bahwa pemerintah (juga Dewan Pers yang melakukan hal yang sama) melindungi masyarakat dari media yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu artinya pemerintah jadi antikritik? Menurut saya, tidak. Kritik tiap hari masih bisa kita temukan di berbagai media: media massa mainstream maupun non-mainstream. Yang penting, kritik itu menunjukkan fakta tertentu, bukan berbasis pada kebencian semata.
Sebenarnya, kata "mainstream" yang Rocky gunakan dalam tulisannya harus dibaca dengan hati-hati. Mana media mainstream hari ini? Pembedaan itu tidak menyebutkan kategori lain yang seharusnya dikatakan: media online, media sosial. Dan, saya pun masih hendak memilah antara media online yang dapat dipercaya dan yang tak dapat dipercaya (abal-abal). Jika kita percaya pada hasil survei global bahwa konsumsi informasi saat ini lebih banyak dilakukan lewat gadget atau telepon seluler, maka media cetak atau televisi, yang kita golongkan sebagai media mainstream, sudah banyak tergerus oleh media online dan media sosial.
Karena itu, pernyataan Rocky bahwa "sumber informasi 'bukan mainstream' harus dicurigai sebagai hoax" menjadi tidak benar. Media non-mainstream pun banyak yang memuat informasi benar, tapi banyak juga media serupa (media online dan media sosial) yang mengandung informasi tidak benar. Kita pun tahu bahwa teknologi komputer atau gadget mempermudah orang memanipulasi berita, bahkan foto. Orang yang menguasai keterampilan seperti itu pun banyak kita temukan karyanya.
Jadi, pernyataan Rocky bahwa "…justru melalui media mainstream itulah kekuasaan menyelundupkan kepentingan hegemoninya" menjadi patut dipertanyakan juga. Lagi-lagi harus saya menulis bahwa kondisi yang Rocky sebutkan adalah kondisi negara yang otoriter, ketika media mainstream bersepakat dengan negara (atau dipaksa negara) untuk menampilkan informasi yang diinginkan negara. Saya kira dalam 19 tahun ini kita hidup di alam demokrasi, kala media cukup bebas untuk menyatakan setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
Karena ruang yang terbatas, saya batasi tanggapan ini terhadap tiga pernyataan Rocky yang bermasalah itu. Mungkin tulisan ini dapat memberikan kejernihan dalam melihat fenomena hoax dan demokrasi di negeri ini.
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 10 Januari 2017
Ikuti tulisan menarik ignatius haryanto lainnya di sini.
