Dari kisruh penunjukan para pejabat untuk mengisi pos-pos dalam kabinet Donald Trump, yang paling menarik bagi negara-negara lain adalah Menteri Luar Negerinya. Tapi saya yakin, kekisruhan itu akan segera selesai. Dan siapapun Menlu yang terpilih, kebijakan luar negeri Amerika tidak akan bergeser jauh, paling berbeda pada cara dan gaya eksekusinya.
Jika merujuk pada sejarah sejak Perang Dunia-II, minimal terdapat lima prinsip dasar kebijakan luar negeri, yang diusung semua pemerintahan, siapapun presidennya, dan siapapun Menlunya.
Pertama, melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar asal Amerika di negara manapun. Dan boleh dibilang, prinsip pertama inilah yang menjadi jangkar utama kebijakan luar negeri Amerika. Dan yang dimaksud dengan perusahaan Amerika di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produsen senjata.
Untuk kasus Indonesia misalnya, Amerika tidak akan membiarkan adanya gangguan serius terhadap Freeport di Papua atau di wilayah operasional Chevron di Riau. Jangan heran pula, bila Amerika sesekali harus mengintervensi penunjukan pejabat yang menangani pertambangan. Juga jangan kaget bila kawasan dua perusahaan itu di Papua dan Riau, akan tampak seperti “negara dalam negara”.
Kedua, khusus untuk negara-negara produsen minyak, semua kebijakan Amerika bertujuan menjamin keberlangsungan pasokan minyak. Untuk prinsip kedua ini, Indonesia sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan. Khususnya setelah Indonesia keluar dari OPEC. Dalam hal ini, Amerika akan menjaga hubungan dengan semua negara-negara Teluk (anggota Gulf Cooperation Council), terutam Arab Saudi.
Tidak heran juga, ketika Irak misalnya mencaplok Kuwait pada 1991, Amerika mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mengusir pasukan Saddam Hussein dari Kuwait.
Ketiga, melindungi kepentingan sekutu ekonomi utamanya. Untuk Asia Timur dan Asia Tenggara misalnya, Amerika tidak akan membiarkan terjadinya gangguan yang signifikan terhadap tiga negara Asia: Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Untuk Eropa Barat, Amerika tidak akan pernah membiarkan gangguan terhadap Inggris, Jerman, Perancis.
Keempat, satu-satunya kebijakan luar negeri Amerika yang paling spesifik adalah melindungi kepentingan dan keamanan Israel. Kebijakan ini boleh dibilang bersifat harga mati, siapapun presidennya dan siapapun Menlunya. Dan poin ini panjang ceritanya.
Kelima, menghambat semua upaya yang bertujuan menggerogoti dignity (wibawa dan harga diri) Amerika sebagai negara adidaya. Dari sini kemudian Amerika terlibat secara tidak langsung dalam potensi konflik di Laut China Selatan, berhadapan dengan klaim teritorial China. Begitu juga yang terjadi di Suriah, ketika Rusia melakukan intervensi dan kerjasama penuh dengan Presiden Bashar Assad.
Selain kelima prinsip dasar itu, ada beberapa isu yang di permukaan terkesan menjadi prioritas kebijakan luar negeri Amerika, padahal sebenarnya tidak. Misalnya, Amerika mendukung semua gerakan pro demokrasi di seluruh dunia. Tapi bila gerakan demokrasi itu justru bisa membahayakan lima prinsip dasar di atas, Amerika akan dengan tegas menghardik: forget it!.
Selain itu, belakangan juga muncul isu terorisme Islam, yang menjadi prioritas kebijakan luar ngeri Amerika. Hanya isu terorisme tidak berdiri sendiri, tapi berada di bawah kebijakan perlindungan keamanan warga negara dan kepentingan Amerika secara umum.
Oleh karena terorisme merupakan gerakan pemikiran dan gerakan aksi – yang memposisikan diri sebagai antitesis terhadap semua tesis kebijakan luar negeri Amerika – jangan heran, jika kebijakan Amerika terhadap kelompok ISIS atau Al-Qaeda dan semua kelompok turunannya, persis sama dengan perlakuannya terhadap Korea Utara dan Iran.
Simpulnya, kalau ditarik lebih jauh, semua jenis senjata canggih yang diproduski, segala inovasi tekonologi informasi, juga penyebaran Armada militer di tujuh Samudera, pembangunan pangkalan militer darat ataupun laut di berbagai kawasan, semuanya bertujuan untuk mendukung dan memperjuangkan lima prinsip dasar kebijakan Amerika di atas.
Dengan kata lain, kalau mendalami satu per satu setiap kebijakan luar negeri Amerika, umumnya bisa dirujuk kepada salah satu dari lima prinsip dasar kebijakan tersebut di atas.
Syarifuddin Abdullah | Kamis, 02 Februari 2017 / 06 Jumadil-ula 1438H
Ikuti tulisan menarik Syarifuddin Abdullah lainnya di sini.
