Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Hukum
indonesiana-Acep Iwan Saidi
Acep Iwan Saidi 
Senin 13 Februari 2017 18:45 WIB
Dibaca (1661)
Komentar (1)

Kontroversi Pengaktifkan Gubernur Ahok ~ Acep Iwan Saidi

indonesiana-569362

Kematian Hukum

Acep Iwan Saidi

Pakar Semiotika

Dalam kasus pengaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, pakar hukum Refly Harun berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk memberhentikan Ahok. Refly mengacu pada pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya mengenai klausa "paling singkat 5 tahun". Di pasal ini memang dijelaskan bahwa pejabat yang harus dinonaktifkan adalah ia yang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman PALING SINGKAT 5 tahun (kejahatan berat), sedangkan Ahok diancam PALING LAMA 5 tahun (kejahatan ringan).

Tafsir Refly sekilas tampak benar. Tapi, mari kita lakukan kajian bahasa yang lebih mendalam.

Pada dua frase yang saling bertentangan itu (paling singkat versus paling lama) terdapat ketarangan 5 tahun yang mengikatnya. Angka pengikat ini merupakan probabilitas bagi kedua belah pihak. Artinya, pelaku kejahatan ringan sangat mungkin dihukum 5 tahun (maksimal), demikian pula pelaku kejahatan berat, sangat mungkin dihukum 5 tahun (minimal). Jika begitu, angka tersebut menjadi sisi yang tidak pasti di dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, ia tidak bisa dijadikan acuan untuk sebuah keputusan. Kata yang paling pasti adalah TERDAKWA. Bukankah dua-duanya sama-sama terdakwa! Walhasil, baik yang melakukan kejahatan ringan maupun berat, IA HARUS DIBERHENTIKAN.

Saran: Sebaiknya pakar hukum tidak menjadikan atau memilih bagian dari undang-undang yang mengarah pada kedakpastian hukum! Kecuali jika Anda memang mau membunuh hukum itu sendiri.

Sekarang mari kita periksa pandangan Cahyo Kumolo. Menteri ini bersikukuh beragumen bahwa penonaktifan itu harus menunggu tuntutan. Tersurat bahwa jika Ahok dituntut maksimal (5 tahun) ia bisa dinonaktifkan. Sebaliknya, jika tidak Ahok bisa tetap menjabat.

Jika argumennya demikian, maka semua pejabat yang menjadi terdakwa, tak peduli ringan-berat, korupsi, narkoba, atau apa pun, baru bisa nonaktif setelah adanya tuntutan. Masalahnya, bukankah hukum kita menganut keyakinan "Praduga Tidak Bersalah". Artinya, semua orang memiliki kemungkinan divonis bebas seberat apa pun kejahatan yang didakwakan kepadanya! "Saya harus adil", kata Pak Menteri. Dan itulah keadilan versinya.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.

0
0
2017-02-13 20:11:14
Acep Iwan Saidi : Dasar hukum yang anda kutip kurang kuat. Mohon lihat di KONTROVERSI MASA JABATAN AHOK : https://indonesiana.tempo.co/read/107966/2017/02/13/soetiknowendierazif/kontroversi-masa-jabatan-ahok
soetiknowendierazif menulis artikel terbaru: Blalck Campaign dan Negative Campaign, Perlukah?