Kasus korupsi super Jombo elektronik E KTP, mau tidak mau telah menyedot perhatian publik di seluruh Indonesia. Kini masyarakat Indonesia prihatin dan galau melihat begitu entengnya elit politik papan atas mengangkangi dan merampok uang rakyat. Timbul pertanyaan yang meragukan, kedepan, mungkin kah negeri ini akan dapat memenuhi harapan pendiri bangsa yang terkenal dengan semboyan “gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo“ atau malah sebaliknya negeri ini tak lepas terus menerus menjadi bajakkan oleh para koruptor.
Seperti yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa penuntut umum pada Sidang perdana Tindak Korupsi di Pengadilan Negeri jakarta (9/3/2017), disebut sebut nama nama pejabat papan atas yang perampok uang Proyek E KTP. Mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, badan usaha milik negara hingga swasta. Setidaknya ada 26 anggota DPR periode 2009-2014 dari sembilan partai politik yang disebut namanya. Di antara mereka itu saat ini ada yang sudah menjabat sebagai gubernur, menteri, bahkan Ketua DPR RI.
Untunglah di tengah keprihatinan dan kegalauan rakyat Indonesia, ternyata masih ada secercah harapan. Keprihatinan rakyat itu kini sedikit banyak terasa terobati dengan pernyataan tegas Presiden Jokowi yang meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melibas tuntas pelaku penilap uang mega Korupsi tersebut.
Selanjutnya dengan jiwa besar pula , Presiden Joko Widodo pun mengakui dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait adanya gangguan pelayanan pengurusan administrasi KTP elektronik sebagai dampak kasus korupsi proyek dokumen kependudukan itu.
"Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, kita mohon maaf," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta,
Jokowi juga mengakui "KTP elektronik itu ini memang problem besar. Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan pilkada, semuanya kalau sistem yang kita bangun bener ini sudah rampung," tambah Jokowi. (Kompas,com 11/3/2017).
Namun apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur, menurut Jokowi, proyek E KTP yang tujuannya mulya dan menelan uang rakyat Rp.6 triliun tersebut, jadinya hanya sekepimg KTP yang semula berbentuk kertas dan sekarang berubah bentuk plastik. Hanya itu saja, sementara sistem nya belum.
Presiden juga mengakui akibat korupsi di proyek e-KTP semuanya menjadi berantakan. "Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup," ujarnya Jokowi kesal.
Fahri minta keadilan
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyatakan resah dengan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret sejumlah nama politisi di parlemen.
Fahri, menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Untuk itu dia minta keadilan, KPK harus berani membuktikan, semua nama yang sudah disebut dalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum tindak pidana korupsi tersebut,, seluruhnya di adili. Jangan tebang pilih.
Fahri sempat meanalogkan apa yang dilakukan KPK saat ini, tidak jauh berbeda ketika KPK menangani kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis. Tapi nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.
.Kasus mega proyek E KTP ini sudah menciderai rasa keradilan . Presiden Jokowi harus berperan. Pembiaran kasus korupsi ini, akan membuat kesabaran rakyat habis dan dikhawatirkan bisa menggunakan cara caranya sendiri. Rakyat sebagai pemberi mandat sudah barang tentu kecewa dan tidak akan lagi mempercayai orang orang mereka pilih mengurus negeri ini.
Disini jokowi harus mengambil peran aktif. Jokowi tidak cukup hanya membuat statemen atau pernyataan. Jokowi harus tegas. Jokwi harus mengambil inisiatif guna memobilitas rakyat Indonesia bahu membahu memberantas korupsi sampai ke akar akarnya, Rakyat tidak bisa menteloransi korupsi lagi. Umtuk itu Jokowi harus menjadi teladan pertama dengan cara melaksanakan peraturan perundang undangan selurus lurusnya sesuai dengan bunyi sumpah jabatannya ketika pelantikan presiden tempo hari
Dengan terkuaknya korupsi mega E KTP , telah membuka mata hati masyarakat Indonesia. Banyak korupsi yang dilakukan pejabat pemerintahan sejak dari daerah hingga kepusat belum terungkap. Korupsi oleh pejabat pemerintahan inilah yang menjadikan harga Semen di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua mencapai Rp 2 juta per/zak, tak hanya itu korupsi pula yang menjadikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium disana harga selangit, yakni mencapai Rp 70.000 per liter.
Sementara elit politik dengan mudahnya merampok uang rakyat tak kurang dari Rp.2,3 Triliun seperti yang terjadi pada kasus teranyar Korupsi Proyek E KTP.
Mau tidak mau Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia harus tegas dalam pemberansasan korupsi . Jokowi tidak boleh melakukan pembiaran terhadap elit politik pelaku korupsi. Kini rakyat dari Sabang hingga Papua menunggumu.
Ikuti tulisan menarik Andi Ansyori lainnya di sini.
