x

Iklan

edriana noerdin

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Transportasi Terintegrasi Ahok Hanya Isapan Jempol

Lagi-lagi kenyataan membuktikan bahwa klaim Pak Ahok itu hanya sekedar isapan jempol kampanye saja.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

By: Edriana Noerdin

Saya bersama beberapa orang teman sehari setelah debat pasangan Cagub Jakarta mengunjungi Pulau Pari, Kepulauan Seribu, untuk membuktikan apakah kata-kata Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam debat bahwa transportasi menuju Kep. Seribu sudah terintegrasi itu memang benar adanya. Lagi-lagi kenyataan membuktikan bahwa klaim Pak Ahok itu hanya sekedar isapan jempol kampanye saja. Hati-hat lho Pak nanti jempolnya putus karena dihisap-hisap terus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Realitasnya sampai saat ini masyarakat Pulau Seribu yang kurang lebih 20.000 jiwa dengan total pemilih pada Februari  lalu cukup besar: 14.274 suara masih terisolir.

Ada tiga (3) persoalan  utama yang dihadapi masyarakat Kep. Seribu yang membuat kehidupan ekonomi mereka tidak pernah membaik, yaitu transportasi, transportasi dan transportasi.

1. Transportasi terintegrasi antara Kepulauan Seribu dengan Jakarta masih langka yang membuat masyarakat hidup terisolir.

Mobilitas terhambat sehingga akses mereka pada kegiatan ekonomi dan aktifitas lainnya juga menjadi sangat terbatas. Akibatnya kesenjangan sosial sangat tinggi tercermin dalam PDB Regional atas dasar harga konstan di Kep. Seribu menurun drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012  PDB Kep. Seribu mengalami kenaikan cuma 0.41% dan tahun 2015 hanya tinggal 0.12%. Bandingkan dengan kenaikan PDB Regional yang paling tinggi, yaitu Jakarta Pusat, pada tahun 2012 mencapai 7.06% dan menurun ke 6.60% pada tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Jakarta turun cukup serius di bawah kepemimpinan Ahok.

2. Kebijakan transportasi yang ada selama ini tidak berpihak pada masyarakat kecil termasuk masyarakat di Kep.  Seribu. Untuk membangun jalan layang Semanggi yang ratusan milyar yangk hanya akan dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi, Pak Ahok dengan cepat bisa mencarikan uangnya dari dana CSR pengembang. Tapi untuk warga terpencil yang justru sangat butuh bantuan CSR, Pemprov malah abai.

3. Subsidi transportasi hanya dinikmati penumpang Transjakarta, tapi masyarakat kelas bawah yang lebih banyak beraktifitas di pinggiran dan menggunakan jenis angkot lainnya malah tidak diperhatikan dan tidak disubsidi.

4. Tiap tahun pendapatan asli daerah Pemprov dari penerimaan rumpun pajak kendaraan bermotor paling besar. Tahun 2015 realisasi pajak tersebut mencapai 12 Triliun atau 41% dari keseluruhan PAD, dan ditargetkan naik menjadi Rp 14 Triliun pada tahun 2016. Dengan begitu mestinya subsidi utk public transport juga besar termasuk transportasi menuju Kep. Seribu. Artinya selama ini  Pak Ahok hanya fokus memberikan subsidi yang hanya dinikmati oleh masyarakat kelas menengah, tapi yg kelas bawah malah tidak disubsidi. Padahal penyediaan sarana mobilitas warga negara merupakan  kewajiban pemerintah terhadap pemunuhan hak ekonomi dan sosial warga.

5. Jadwal dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Kep. Seribu bila akan ke Jakarta adalah sebagai berikut:  

A. Jadwal Kapal dari Kali Adem (Muara Angke) berangkat ke P. Pari jam 8 pagi dan dari P. Pari ke Jakarta hanya ada jam 10.00 pagi dengan ongkos Rp, 80.000/orang/pp.

B. Dari Ancol berangkat jam 8 pagi dan balik jam 3 sore dengan ongkos 250.000 pp + tiket masuk Ancol 25.000/orang.

C. Dari P. Pari ke Rawa Saban, Tangerang (Kamal) Jam 6.15 pagi dan dari Rawa Saban ke P. Pari jam 11.00 dengan ongkos 50.000/ orang pp.

Selain biaya transportasi yang sangat mahal juga kendaraan tersebut tidak tersedia setiap saat, sehingga kalau masyarakat ingin ke Jakarta mereka harus menginap dulu di Jakarta karena kendaraan pada hari itu tidak ada yg bisa mengangkut mereka balik ke rumah. Tidak jarang masyarakat hanya menginap dikapal atau di dermaga karena mereka tidak punya uang untuk membayar penginapan. Padahak masyarakat Kep. Seribu sudah tinggal disana selama turun temurun bahkan ada yang sudah tinggal di sana selama 7 generasi.

Yang tidak kalah pentingnya adalah transportasi antar pulau yang belum tersedia kecuali kalau mereka  mau menyewa kapal sendiri. Bila ada anak-anak yang harus pergi sekolah ke Pulau Tidung maka mereka akan patungan untuk menyewa kapal bersama-sama agar bisa meringankan beban biaya mereka. Untuk pergi sekolah pun biaya transportasinya sangat tinggi.

Kebijakan petahana tersebut sangat kontras dengan prinsip OK OTrip dari AniesSandi yang akan memeratakan subsidi ke setiap masyarakat pengguna angkutan umum terutama masyarakat kelas bawah.

Selamat memilih calon Gubernur yang berpihak pada Rakyat banyak.

Ikuti tulisan menarik edriana noerdin lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB

Terkini

Terpopuler

Elaborasi

Oleh: Taufan S. Chandranegara

3 hari lalu

Dalam Gerbong

Oleh: Fabian Satya Rabani

Jumat, 22 Maret 2024 17:59 WIB