Jika diruntut kebelakang, dapat kita lihat bagaimana upaya-upaya pelemahan terhadap KPK selalu dilakukan dengan cara sistematis, intrik yang licik bahkan ada nuansa intelijen didalamnya. Ada peran besar dari The Invisble Hand dalam skenario pelemahan KPK baik dari sisi kelembagaan, kriminalisasi sampai teror fisik.
Kita mulai dengan kasus Antasari Azhar (AA). Kasus kriminal pembunuhan yang melibatkan AA kembali menyita perhatian publik selepas AA keluar dari penjara. Beberapa kejanggalan mulai mencuat. Mulai SMS, proyektil, baju korban dan lain-lain yang kental aroma rekayasa. Dimana segala sesuatunya dirancang dan dikerjakan secara detail, termasuk bagaimana observasi kebiasaan sehari-hari AA hingga interaksi sosial dan personalnya. Sebuah skenario yang mampu menciptakan sebuah motif "bayangan". Cerita cinta segitiga yang dirancang sedemikian rupa untuk mengaburkan motif pelemahan KPK. Tapi satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, pada saat itu KPK dibawah kepemimpinan AA sedang mengusut kasus besar dan terkait nama besar. Yaitu kasus Korupsi Dana Yayasan BI dan Skandal Bank Century.
Selanjutnya, kasus kriminalisasi terhadap Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). AS dan BW harus "tersingkir" dari lembaga KPK dalam waktu yang berdekatan setelah keduanya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri. Keduanya sama-sama terjerat "kasus palsu". Yaitu kasus "kesaksian palsu" dalam sidang sengketa pilkada, dan kasus "data palsu" dalam dokumen kependudukan. Saat itu publik melihat bahwa kasus ini adalah imbas perseteruan antara dua lembaga, yaitu Polri dan KPK. Seolah-olah sebuah aksi balasan dari Polri pasca Budi Gunawan (BG) sebagai Calon Kapolri tunggal ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kepemilikan rekening gendut.
Saya mencoba mengajak pembaca untuk berpikir melawan arus atas motif kriminalisasi terhadap AS dan BW. Dimana setahun sebelumnya, pada penghujung tahun 2013 hingga awal 2014 publik sempat dikagetkan dengan pernyataan AS bahwa ada Koruptor Kakap di Jawa Timur. Sebuah statement yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Para jurnalis yang berusaha mendapatkan gambaran gamblang atas pernyataan AS, jawaban pasti juga tidak pernah terlontar. Bahkan AS sempat melimpahkannya kepada KH. Hasyim Muzadi (almarhum). Yang pasti, bagi saya pernyataan seorang AS bukan tanpa dasar. Tentunya telah melalui proses investigasi yang mendalam oleh lembaganya. Kalau boleh saya terjemahkan lebih lanjut, bisa jadi saat itu KPK sedang mengusut kasus besar yang menyangkut nama besar. Saking besarnya, hingga AS menyeret-nyeret nama KH. Hasyim Muzadi untuk mendapatkan dukungan entah dari KH. Hasyim Muzadi secara pribadi atau dari NU secara kultural atau kelembagaan. Pernyataan AS bisa dimaknai bahwa "lawan" KPK saat itu termasuk dalam kategori kelas berat atau kakap.
Sebuah kabar dikalangan terbatas menyebutkan bahwa saat itu KPK sedang mengusut sebuah program yang nilainya jauh diatas program E KTP. Sebuah program yang bernilai puluhan trilliun rupiah yang bahkan melibatkan tujuh kementerian. Dana yang dikucurkan secara massif, terstruktur, sistematis namun sebagian besarnya adalah fiktif. Istimewanya lagi, skema tersebut berpayung hukum, hingga terkesan legal dan susah diendus. Dan dari temuan KPK, pencairan dana terbesar lewat (berada) di Jawa Timur.
Pertanyaannya, apakah ini yang menjadi dasar bagi AS dalam mengeluarkan statement tersebut? Tapi yang jelas, jika memang modus diatas melibatkan tujuh kementerian, tidaklah keliru jika muncul asumsi bahwa rezim pada saat itu terlibat di dalamnya.
Nah, jika memang pernyataan AS dan kasus kakap yang ditangani KPK saat itu melatar belakangi kriminalisasi terhadap AS dan BW, tentu butuh waktu cukup panjang (setahun lebih) bagi "Invisible Hand" untuk menemukan atau bahkan menciptakan motif bayangan agar motif sebenarnya menjadi kabur. Penangkapan Bupati Bangkalan Fuad Amin seolah-olah sebagai personifikasi pernyataan AS. Ditambah Kasus "Rekening Gendut" BG menjadi pintu masuk, yang kemudian disusul penolakan Fraksi Demokrat dan PAN yang notabene sebagai warisan fraksi pendukung utama rezim sebelumnya atas pencalonan BG semakin mempertajam pertikaian cicak vs buaya. Yang kemudian berujung pada kriminalisasi terhadap AS dan BW. Strategi jitu dari "Invisible Hand"pun berjalan mulus. Polri dan KPK berhasil "diadu". Korupsi Kakap belum terungkap, dan bingo ! KPK untuk sementara "berhasil" dilemahkan.
Dan yang teraktual adalah kasus teror terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan (NB). Seperti diketahui bahwa intimidasi terhadap NB sudah sering dialami. Mulai upaya kriminalisasi hingga teror fisik telah terjadi. Yg terbaru adalah kasus penyiraman air keras hanya selang beberapa jam setelah KPK mengeluarkan surat cekal terhadap Setya Novanto (SN). Sebagaimana banyak diberitakan, bahwa KPK saat ini sedang mengusut kasus korupsi E KTP. Sebuah skandal besar yang juga banyak menyeret nama besar. Sementara SN adalah salah satu saksi kunci untuk membongkar skandal tersebut.
Penganiayaan terhadap NB spontan menjadi perhatian publik. Bahkan Presiden Jokowi langsung memberi instruksi kepada Polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Harapan rakyat Indonesia kini bertumpu kepada Polri untuk menyelesaikannya. Namun yang menjadi saran dan harus dicatat oleh Kepolisian untuk mengungkap kasus teror terhadap NB ini, sesekali Polri harus mencoba berpikir melawan arus opini yang berkembang bahwa kasus teror tersebut di picu oleh Surat Cekal. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atas skenario pelemahan KPK, bisa jadi ada "Invisible Hand" yang lagi-lagi ikut andil dalam kasus teror ini. Bahwa Surat Cekal hanya dijadikan momentum, bahkan seolah-olah sebagai motif utama kasus ini. Sehingga SN saat ini menjadi sosok sorotan utama yang dihubung-hubungkan dengan kejadian ini. Padahal, bisa jadi ada penumpang gelap yang memanfaatkan sosok SN yang memang akhir-akhir ini sering mendapat stigma negatif. Coba sekali-kali kita berfikir bahwa posisi SN seperti Nasrudin Zulkarnaen yang "dibunuh" Antasari sebagai "motif bayangan", bisa sebagai Fuad Amin sebagai pengalih perhatian, atau bahkan rekening gendut Budi Gunawan sebagai momentum pelemahan KPK . Bisa jadi analoginya tidak sama persis jika berpijak pada posisi dan perannya. Namun bisa berlaku dalam konteks pintu masuk pelemahan KPK atau bahkan alibi untuk mengaburkan motif dan pelaku sebenarnya.
Sekali lagi, Polisi harus jeli dan memasukkan variabel si ahli strategi "Invisible Hand" dalam proses pengusutan. Jangan terjebak pada pengalih perhatian. Termasuk politisasi yang dikaitkan dengan Pilkada DKI 2017. Yang mana kebetulan NB masih saudara sepupu dengan Anie Baswedan sebagai Cagub di Pilkada DKI 2017. Apalagi teror terhadap NB sampai di kaitkan dengan motif persaingan bisnis jual beli online usaha kerudung isteri NB yang akhir-akhir ini juga menjadi pemberitaan. Masak figur berintegritas sekelas NB seharga busana muslim dan kerudung? Sangat tidak masuk akal komandan!
FAZ
Ikuti tulisan menarik Fadly Abu Zayyan lainnya di sini.
