Bung Hatta adalah kisah kejujuran. Namanya diabadikan sebagai penghargaan kepada tokoh-tokoh antikorupsi saat ini, Bung Hatta Anticorruption Award. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Hatta didaulat sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang masih muda. Namun, sikapnya yang teguh membuatnya berpisah jalan dengan Bung Karno yang semakin menggeser bandul kekuasaannya pada kediktatoran. Sejak itu, Hatta adalah pengkritik Penguasa Orde Lama tersebut. Siapa yang tak kenal Hatta dengan reputasi kejujurannya, sekaligus sikap antikorupsinya. Sang Proklamator bahkan tak sanggup membeli sepatu bally. Jangankan sepatu bally, membayar tagihan listrik rumahnya pun Si Bung terengah-engah. Ia tak berhenti menulis dan mengajar untuk menebar ilmu, sekaligus menghidupi keluarganya.
Tapi, Bung Hatta sejatinya adalah orang-orang kalah dalam lingkaran kekuasaan. Pada 1955, Hatta menyatakan ingin mengundurkan diri sebagai wakil presiden karena bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat terbentu, maka lembaga kepresidenan hanya simbol. DPR menolak secara halus dengan mengabaikan permintaan Hatta, yang mengirimkan surat yang sama kedua kalinya. Meski, pada akhirnya, jabatan wakil presiden ditanggalkan Hatta pada 30 November 1956. Ditambah, ia tak lagi sejalan dengan Bung Karno yang memasukkan unsur komunis ke dalam kabinetnya. Pengabdian Hatta berlanjut pada masa Orde Baru sebagai penasihat presiden untuk pemberantasan korupsi pada 1970 melalui Komisi Empat yang diketuai oleh Wilopo, SH, dengan anggota-anggota: IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, H. Anwar Tjokroaminoto, dengan sekretaris Kepala Bakin/Sekretaris Kopkamtib, Mayjen. Sutopo Juwono. Komisi yang kemudian mati suri karena ketidakseriusan pemerintah Suharto memberantas korupsi. Sekali, Hatta “kalah” namun dicatat dalam sejarah.
Seorang kawan pernah berkisah tentang figur lain yang dikenal karena integritas dan kejujurannya di masa awal Orde Baru. Ketika sedang berkendara mobil bersama Sang Ayah, ada mobil lain yang berpapasan dengannya. Pengendaranya, lelaki tua dan istrinya. Sambil berteriak menyapa Ayah kawan saya tadi, lelaki itu setengah berteriak sambil menyeringai dari dalam mobil tuanya, “Suharto ngutang lagi ke Jepang!” Lelaki yang berpapasan dengan Ayah kawan saya itu adalah Hoegeng Imam Santoso, mantan Kepala Polisi Republik Indonesia (1968-1971). Sang purnawirawan jenderal itu menghabiskan masa pensiunnya dengan cara yang tak lazim: membentuk grup band The Hawaiian Seniors yang rutin manggung di TVRI. Lelaki itu konsisten: menolak tawaran berbisnis –sesuatu yang berpeluang besar ia rengkuh karena empat bintang di pundak.
Hoegeng adalah sejarah indah perlawanan bangsa ini pada praktik-praktik korupsi. Konon, ia “membanting” lencana polisi di hadapan Presiden Suharto karena menolak berkompromi dengan salah satu penyelundup mobil mewah yang dilindungi penguasa Orde Baru itu. Bagi Hoegeng, jabatan adalah soal titipan. Karena itu, ia rendah hati. Jika melihat perawakannya, mungkin kita segera mencibirnya, “tak ada potongan pejabat”. Tubuhnya yang berperawakan tinggi-kurus dengan wajah yang ndeso, sama sekali jauh dari citra seorang aparat penegak hukum yang garang. “Meski saya kepala polisi, sebenarnya saya ini polisi biasa,” ujarnya dalam sebuah rekaman film dokumenter berjudul Wet Earth and Warm People (1971) karya Micahel Rubbo.
Ia biasa berkeliling dengan sepeda ontelnya untuk memantau lapangan seorang diri. Berbekal radio panggil, ia kerap menghubungi bawahannya untuk berkoordinasi. Suatu kali, ia memberikan arahan di hadapan puluhan tukang becak yang dirazia karena membandel. Intonasi Hoegeng seperti bapak yang bijak memberi pelajaran tata-krama kepada anak-anaknya. Dialek Jawanya yang kental bercampur gaya persuasifnya. Hoegeng masih dicintai (diam-diam) hingga hari ini. Kejujurannya begitu melegenda, hingga anekdot tentang polisi pun membawa namanya. Polisi jujur itu cuma ada tiga: polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hoegeng. Sosoknya adalah oase.
Tapi, bagi Orde Baru, Suharto adalah puncak piramida kekuasaan. Menyanjung Hoegeng, menjadikannya populer, dan dicintai adalah cela di mata penguasa. Suharto menyingkirkannya. Hoegeng pamit dari Polisi. Tanpa beban, ia pun “bersenang-senang” dengan grup bandnya di masa purnabaktinya. Hoegeng pun tersingkir jauh dari lingkaran kekuasaan. Beberapa upayanya untuk menyuarakan aspirasinya melalui Petisi 50, bersama beberapa tokoh seperti Ali Sadikin, M. Jasin, Burhanudin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, dan Kris Siner Key Timu. Seperti Hatta, Hoegeng adalah orang-orang kalah yang dicatat sejarah karena integritasnya yang mewah bagi bangsa ini.
Nasib yang tak jauh berbeda dengan Ali Sadikin. Sebagai Gubernur DKI Jakarta 1966-1977, Ali adalah inovator kota kumuh ini untuk bertransformasi menjadi kota modern. Ia dikenal “tukang gusur” dan konfrontatif dalam menjalankan kebijakannya. Publik Jakarta kala itu tak bulat mencintainya. Tapi kini, namanya dikenang sebagai gubernur ibukota terbaik yang pernah ada. Namun, setelah tak lagi menjabat, Ali begitu jauh dari lingkaran kekuasaan. Ia bersama-sama dengan Hoegeng menjadi pengkritik keras Orde Baru melalui Petisi 50. Bang Ali, panggilan populernya, tersingkir jauh dan kalah. Tapi melihat Jakarta hari ini, tentu tak bisa dilepaskan dari bayang-bayangnya.
Kaum kalah hari ini adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Gubernur DKI Jakarta periode 2015-2017 ini kalah dalam kontestasi Pilkada 2017. Ahok, lelaki bermulut besar, suka mengumpat, dan “main gusur” itu harus mengakui bahwa sebagian rakyat Jakarta menginginkan orang lain sebagai gubernur. Selain persoalan agama juga anggapan bahwa kebijakannya yang tidak berpihak pada wong cilik, tata-krama Ahok dianggap melewati garis “kesantunan” sebagian besar publik Jakarta. Meski kinerjanya dipuji dan diakui, sebagian besar warga Jakarta memilih untuk memilih kompetitor petahana, Anies Baswedan. Anies, seperti halnya Ahok, memiliki rekam jejak yang baik dalam melawan korupsi. Anies, gubernur terpilih, pernah menjadi anggota Tim Delapan KPK dan Ketua Komite Etik KPK untuk mengawal lembaga antirasuah itu di hari-hari sulit. Hari ini, Anies pemenang, dan Ahok adalah orang kalah.
Apakah Ahok, peraih Bung Hatta Anti-corruption Award 2013, layak bersanding dengan orang-orang kalah seperti Hatta, Hoegeng, dan Bang Ali? Hanya waktu yang menguji, seberapa baik kerja orang-orang kalah di masa lalu hingga ia dibicarakan dan (diam-diam) dikenang. Seperti kalian yang merindukan Suharto, tak ada salahnya para pecinta Basuki kelak berkata, “Piye Kabare, Enak Jamanku, Tho?” jika jejak sang penerus tak lebih baik darinya.
sumber ilustrasi: wawanteamlo|deviantart
Ikuti tulisan menarik Yugha Erlangga lainnya di sini.
