Pilkada DKI Jakarta telah usai, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Pilkada tersebut. Pilkada DKI Jakarta memang memakan waktu yang lama dan menghabiskan biaya yang banyak karena berlangsung dua putaran. Dari hasil perhitungan cepat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta mendapatkan pemberitaan yang menyerupai Pilpres, semua media nasional dan Internasional berebut dan memberitakan Pilkada ini.
Dalam proses yang panjang Pilkada putaran DKI Jakarta mengalami beberapa perseteruan yaitu penistaan agama yang dilakuan oleh Ahok (Basuki Cahaya Purnama). Membuat masyaraat terpecah belah, dan membuat beberapa tokoh nasional, para ulama dan Polisi turun tangan untuk mengamanknanya.
Tidak bisa dipungkiri Pilkada DKI ini menyita waktu, pikiran, tenaga dan hampir NKRI menjadi korbannya. Semuanya itu telah berlalu dengan terpilihnya Anies-Sandi versi perhitungan cepat.Kemenangan Anies dan Sandi dari perhitungan cepat itu artinya Jakarta akan memiliki Gubernur yang baru. Kemenangan ini disambut antusias oleh pendukung dan tim kampanye Anies-Sandi. Sementara itu Ahok-Djarot mengakui kekalahannya.
Ada yang menarik dari pernyataan Ahok yaitu bahwa “ Kekuasaan itu adalah Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil semuanya atas se ijin Tuhan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan yang berdaulat atas Kekuasaan dan bumi Indonesia.
Kerendahan hati yang dibalut dengan kejujuran dan berbajujirahkan kebenaran Ahok menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, menerima kekalahan secara lapang dada, memberikan semangat kepada pendukung suapaya tidak berlama-lama bersedih merupakan bagian yang harus di teladani dari seorang Ahok- Djarot. Kedewasaan itu juga terpanjar dari pertemuan antara Ahok- Anies setelah satu hari penjoblosan.
Menurut saya pertemuan antara Ahok – Anies merupakan salah bentuk keseruisan dalam membangun Jakarta, Ahok mengatakan bahwa Jakarta adalah rumah kita bersama, ibu kota republik Indonesia harus dibangun secara bersama. Pertemuan ini memberi sinyal untuk mempersatukan masyarakat Jakarta yang telah terpecah belah di telan Pilkada. Ini adalah tugas gubernur baru, memang sangat berat tetapi semuanya harus dikerjakan dalam waktu yang singkat, supaya terjalin persatuan dan persatuan di Jakarta.
Disamping itu Ada beberapa yang hal bisa di analisa dari Pilkada DKI Jakarta, yang membuat adrelanin para politikus untuk membahasnya, hasil analisa tersebut antara lain:
- 1. Tingkat Kepuasan kinerja tidak berhubungan dengan tingkat kepemilihan
Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dengan kinerja, banyak perusahan di Indonesia bahkan dunia untuk mengukur kesuksesan dalam kepemimpinan dilihat dari kinerja. Kinerja yang baik adalah tolak ukur untuk melihat keberhasilan sebuah pemimpin.
Memang sungguh ironis dalam Pilkada Jakarta tingkat kepuasan kinerja 75% Petahana berbanding terbalik dengan tingkat keterpilihan. Dilema ini sungguh menguras pikiran, dengan apa lagi seorang pemimpin menunjukan bahwa dia layak memimpin, dan dengan apalagi seorang politikus menunjukkan kepiawiannya dalam berpolitik, jika tidak membuktikan kinerja bukan janji.
- 2. Politik Identitas membalut pilkada Jakarta
Hal yang sangat dihindari dalam membangun demokrasi adalah politik identitas, dimana agama, suku dan golongan dilibatkan dalam kancah politik. Demokrasi yang mapan seharusnya sudah bisa terlepas dari primordial.
Banyak pengamat mengatakan bahwa politik identitas telah berlalu di putaran pertama dalam Pilkada DKI Jakarta, dalam putaran pertama banyak mengatakan tidak ada hubungan agama dengan Pilkada Jakarta, karena pada saat itu Ahok- Djarot menang.
Dari pengamatan memang seolah-olah tidak ada hubungan tetapi secara praktek politik identitas mewarnai dan merusak Pilkada Jakarta. Secara awam pun bisa kita melihat bahwa Pilkada diwarnai dengan pengerahan massa, intimidasi dan bentuk kampanye lain yang membuat Pilkada DKI tidak menjadi panutan, panutan dalam pemberitaan tetapi tidak dalam keteladan demokrasi.
- 3. Politik uang
Dalam membangun demokrasi yang mapan dan demokrasi yang bersih dan jujur, politik uang harus dibumihanguskan dalam demokrasi. Politik uang merupakan politik yang rendahan dan kotor. Dihari tenang kampanye, beberapa pemberitaan dalam media cetak dan media online serta media sosial lainnya bahwa terjadi pembagian sembako.
Pembagian sembako merupakan bagian dari politik uang, didaerah lain sering terjadi t yang menyerupai dengan politik uang adalah serangan pajar, sebuah bentuk pembagian sembako, serangan pajar dan lain merupakan politik uang yang mengerdilkan demokrasi itu sendiri.
- 4. Politik Sandiwara
Mungkin pembaca akan bertanya apa itu politik sandiwara, politik sandiwara yang dimaksud adalah politik janji atau kontrak politik yang dilakukan. Kita telah melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur.
Ahok-djarot jargonnya berisi perutnya tebal dompetnya, Anies- Sandi Ramah Kotanya Bahagia Warganya. janji adalah utang kalau Ahok- Djarot memang sudah memberikan bukti bahwa Jakarta mengalami perubahan dalam bergabagi bidang.
Yang menarik dari Jargon Anies – Sandi adalah” DP 0% dan oke Oce” yang diingat masyarakat adalah hanyalah janji, janji harus dipenuhi untuk menjaga kepercayaan masyarkat. Politik sandiwara adalah politik yang tidak baik seharusnya program yang dibuat adalah terukur dan dapat di penuhi.
Diakhir tulisan ini saya menganalisa bahwa masyarakat Jakarta yang selama diakui sebagai pemilih cerdas, teladan da rasional telah berakhir. Pilkada Jakarta menjadi Sejarah yang tidak bisa dilupakan dalam pembangunan demokrasi di negeri ini. Masyarakat Jakarta telah menentukan pilihannya, semua berjalan dengan baik, semoga Jakarta menjadi kota pelopor kemajuan dan persatuan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia
Ikuti tulisan menarik Benni Sinaga lainnya di sini.
