Di sebuah media massa elektronik, pemerintah pusat, melalui Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan akan memperjuangkan reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diperuntukan bagi penambahan lahan kawasan komersial dan pemukiman mewah segelintir orang kaya itu, kini terancam batal, setelah Ahok kalah di pilkada DKI Jakarta.
Anies Baswedan, pemenang pilkada DKI, dalam kampanyenya berjanji akan membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Pernyataan Luhut, sebagai Menko Maritim, yang terkesan memaksakan kelanjutan dari proyek yang berorientasi daratan, bukan kelautan, itu adalah wujud nyata tindakan yang memunggungi lautan. Model pembangunan yang memunggungi lautan inilah, dulu dikritik dalam pidato pelantikan Jokowi menjadi presiden. Ironisnya, kini pemerintah pusat, melalui Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, justru berupaya memutar jarum jam ke belakang, ke model pembangunan yang memunggungi lautan.
Ahmad Safrudin dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability/TS Reader on Evironmental Quality mengungkapkan melalui akun media sosialnya bahwa AMDAL Kawasan project Reklamasi Pantura Jakarta ditolak oleh Sidang Komisi Penilai AMDAL Pusat pd 2003 dan tidak pernah dilakukan perbaikan utk diajukan kembali, tetapi justru membuat tandingan berupa AMDAL Lokal dg dalih bisa disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah yg bs diatur-atur oleh Gubernur DKI. Project dengan status (1) di atas ruang laut, (2) di kawasan strategis (ibukota), (3) mencakup lebih dr satu provinsi; maka mutlak harus dg prasyarat AMDAL kawasan. Jadi izin reklamasi yg dikeluarkan Gubernur pd Des 2014 dilandaskan pd AMDAL Lokal yg membangkang amanat PP 27/1999. Pembatalan izin Gubernur oleh PTUN sudah menjadi keharusan.
Menurut pakar lingkungan Universitas Indonesia (UI), Tarsoen Waryono, paling tidak ada lima dampak buruk reklamasi Teluk Jakarta. Pertama, membuat air laut menjadi naik. Hal itu berarti akan menambah banjir rob, dan akan membunuh pepohonan yang tidak mampu beradaptasi dengan air asin.
Kedua, sumur-sumur penduduk di sekitar pantai yang tadinya payau akan menjadi asin.
Ketiga, tumbuh dan berkembangnya bakteri e-coli secara masif. Bakteri e-coli berkembang jika air tawar di Jakarta berkurang. Akibatnya, warga akan rentan terkena penyakit disentri, diare dan sebagainya.
Keempat, jika kanal tidak dibuat dengan baik, pengaruh bau akan besar sekali terhadap warga sekitar pulau-pulau hasil reklamasi itu. Sebab, air asin mengendap, terkena panas dan terjadi proses kontaminasi secara kimia.
Kelima, reklamasi berdampak buruk untuk mangrove. Sebab, pasang surut air laut menyebabkan habitat dan kualitas tanah berubah. Sehingga, jenis tanaman tertentu tidak dapat tumbuh, termasuk mangrove.
Bukan hanya berpotensi merusak lingkungan, proyek reklamasi itu juga berpotensi menyingkirkan nelayan dari sumber-sumber kehidupannya. Ekonomi nelayan akan tersingkir dan digantikan oleh ekonomi yang didominasi perusahaan properti perumahan mewah dan kawasan komersial untuk kelas atas.
Jika diibaratkan manusia, Jakarta telah mengalami obesitas. Dan reklamasi pantai ada lah cara penyelesaian kamuflase seseorang yang memiliki penyakit obesitas dengan cara memakai baju yang lebih besar dari ukuran badannya. Karena solusi kamuflase, dapat dipastikan bahwa itu akan berdampak buruk bagi Jakarta dalam jangka panjang.
Entah mengapa, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, yang seharusnya menjaga visi poros maritim Presiden Jokowi, justru begitu keras memperjuangkan visi poros reklamasi yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya.
Jika memang benar Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet, mungkin Presiden Indonesia ke-7 itu perlu mengevaluasi kinerja dari Menko Kemaritiman. Adalah sebuah lelucon yang kering jika Kemenko Maritim justru memperjuangkan visi daratan melalui reklamasi Teluk Jakarta dan bukan kelautan yang berpihak pada nelayan.
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
