Miris saya menyaksikan saksikan pelaksanaan sidang paripura DPR hari ini. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berlaku otoriter dengan mengetuk palu untuk mengesahkan hak angket untuk KPK. Hujan interupsi dilancarkan oleh Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKB; tetapi pimpinan DPR tidak bergeming. Fraksi-fraksi yang tersisa terkesan memilih bungkam.
Menimbang hal ini, kita bisa menyimpulkan tiga manuver fraksi-fraksi DPR terkait hak angket untuk KPK ini.
Pertama, Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKB secara tegas menolak hak angket ini. Ikhwal ketegasan ini sudah terbayang sebelumnya. Kemarin ketiga fraksi ini sudah ngotot menolak. Yang paling tegas adalah Fraksi Demokrat. Bukan hanya fraksinya, tetapi tidak seorang pun anggota DPR dari fraksi Demokrat yang menandatangani berkas usulan hak angket tersebut.
Hal ini tidak terlepas dari instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak tegas segala upaya pelemahan KPK. Kendati hak angket adalah hak personal anggota DPR, intruksi SBY dilaksanakan secara totalitas. Fraksi dan anggota DPR-nya kompak menolak.
Sementara Fraksi Gerindra dan PKB meskipun menolak, sempat kecolongan. Ada anggotanya yang meneken usulan hak angket. Demi konsistensi, dukungan pasti dicabut. Tetapi ini mengesankan keteledoran Fraksi Gerindra dan PKB, atau pimpinan ketiga parpol tersebut. Apa karena kelewat lama mengkaji, atau menganggap ini urusan receh? Betapapun penolakan mereka harus diapresiasi.
Kedua, Fraksi yang tegas mendukung, yakni PDIP dan Hanura. Ketegasan fraksi PDIP disampaikan oleh Masinton Pasaribu di hadapan sidang paripurna. Sebelumnya, Fraksi Hanura tegas mendukung hak angket KPK untuk mengulik rekaman kesaksian Miryam yang merupakan kadernya.
Ketiga, sisanya barangkali adalah fraksi yang “malu-malu kucing”. Kemarin Fraksi ini bersikap menolak, tetapi tidak menghalangi atau memberi sanksi kepada anggotanya yang mendukung hak angket. Parahnya, pada sidang hari ini, fraksi ini sama sekali tidak bersuara ketika Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bertindak otoriter ketika mengetuk palu persetujuan DPR atas hak angket kepada KPK.
Padahal, belum semua pandangan fraksi disampaikan. Baru Fraksi Demokrat, Gerindra dan PKB yang menyatakan persetujuannya. Atau Fraksi PDIP yang menyatakan dukungannya. Kemana suara fraksi PKS, PAN, PPP, Nasdem? Kenapa mereka diam? Jangan-jangan ini politik cuci tangan? Diam-diam setuju sehingga membiarkan Fahri Hamzah berlaku otoriter?
Menganalisis konstelasi politik ini, saya angkat topi untuk SBY. Instruksi SBY yang dilaksanakan secara totalitas oleh Partai Demokrat kian membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dahulu, pedang pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY tidak tumpul ke atas. Walhasil, selama SBY menjabat, KPK sukses menggelandang para anggota DPR, menteri, kepala daerah sampai dan ketua lembaga tinggi negara. Ketika KPK menciduk beberapa petinggi DPP Partai Demokrat, bahkan besan SBY sendiri, Presiden RI ke-6 ini sama sekali tidak mengintervensi KPK. Lacurnya, komitmen SBY ini justru dipelintir oleh lawan-lawan politiknya.
Ini bukti SBY bukan motivator kacangan. SBY bukan omdo-omong doang. Dia tidak sekedar bicara untuk dilaksanakan orang lain, melainkan melaksanakannya secara nyata. SBY membersihkan lingkarannya sendiri, sebelum melakukan pemberantasan korupsi yang lebih luas.
SBY pun selalu berada di belakang KPK. Sudah beberapa kali SBY dan Fraksi Demokrat di DPR menolak wacana revisi UU KPK. Ketika KPK bersengketa dengan Polri dalam kasus cicak vs buaya, SBY turun langsung untuk mendamaikan kedua nya. Bahkan SBY menyempatkan diri menengok aktivis Indonesia Coruption Wacth (ICW) Tama S Langkun yang dibacok orang tak dikenal. Apakah Jokowi sudah menengok Novel Baswedan?
Wajar kalau sekarang SBY dan Partai Demokrat berdiri paling depan untuk menolak segala upaya melemahkan KPK. Yang mengherankan justru perilaku Megawati dan PDIP. Keduanya terkesan kurang peka terhadap masalah ini.
Padahal Fraksi di DPR adalah kepanjangan tangan parpol. Anggota DPR wajib mematuhi kebijakan fraksi. Lantas, mengapa dengan gampangnya PDIP melepaskan kewenangan ini? Apa karena beberapa kader utamanya disebut dalam sidang tipikor tempo hari? Apa ini politik cuci tangan?
Ikuti tulisan menarik Ridwan Sugianto lainnya di sini.
