Kado 19 tahun reformasi dari pemerintah sangat mengejutkan. Kado itu adalah wacana pembubaran organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.

Di era Orde Baru, pembubaran ormas adalah hal yang biasa. Bahkan Orde Baru sendiri didirikan atas puing-puing pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) berserta organisasi yang dinilai terkait dengan mereka. Di saat Orde Baru berkuasa, PKI dan ormas yang dinilai terkait dengan partai itu, tidak hanya dilarang. Aktivisnya dikejar-kejar, dipenjara bahkan dibunuh tanpa proses pengadilan.

Dari sisi itu dapat dilihat sebenarnya HTI masih untung hidup di Indonesia setelah reformasi 1998. Kini, Indonesia telah memasuki era demokrasi meskipun belum sempurna. Layaknya, di negeri demokrasi lainnya, pembubaran organisasi adalah hal yang sulit.

Di Indonesia pembubaran organsasi harus dilakukan melalui proses pengadilan. Hal itu disebabkan hak berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Pembubaran HTI  di Indonesia harus melalui proses pengadilan. Bila kemudian di pengadilan, pemerintah kalah, HTI masih berhak hidup di Indonesia. Inilah konsekuensi hidup di negeri demokrasi. Meskipun demokrasi ini pula yang sering menjadi sasaran hujatan HTI, namun justru di negeri demokrasi, hak hidup HTI bisa terjamin.

Mungkin bila HTI hidup di negeri seperti yang dicita-citakannya, pembubaran organisasi tidaklah serumit di negeri demokrasi. Tak perlu melalui proses pengadilan yang ribet. Meskipun begitu, wacana pembubaran HTI ini akan menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Jokowi, apakah pemerintah akan mempertahankan demokrasi atau kembali ke rejim otoritarian Orde Baru? Jika kemudian pemerintah masih konsisten mempertahankan demokrasi maka acungan jempol pantas kita berikan kepada pemerintahan Jokowi.

Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.