Drama itu belum selesai. Permainan masih berlangsung terus. Babak setelah vonis hakim 2 tahun akan segera mulai. Perhatian dunia internasional mengakumulasi. Banding yang dilakukan Ahok akan memperpanjang proses yang menguras energi bangsa ini.
Ini hanya sebuah permainan. Ahok hanya kebetulan memiliki semuanya untuk bisa dipermainkan dalam game yang sudah kuno ini. Game perebutan kekuasaan. Karena kekuasaan itu memang sangat nikmat. Kekuasaan itu menjanjikan banyak keuntungan. Oleh karenanya kekuasaan itu akan selalu direbut terutama oleh mereka yang sangat haus akan kekuasaan itu.
Perebutan kekuasaan selalu harus menimbulkan korban. Tidak ada perebutan kekuasaan yang tidak memakan korban. Korban tidak selalu sebagai korban jiwa. Kerusakan bangsa itu sendiri adalah korban yang paling fundamental.
Buktinya, di Amerika Serikat setelah ujaran kebencian yang diuarkan Trump ke udara dan ditelan bulat-bulat oleh para pendukungnya, yang percaya dengan ucapan-ucapannya, terjadi polarisasi yang kuat di tingkat masyarakat. Buahnya, perpecahan itu terjadi. Bahkan gaungnya tidak berakhir di batas-batas geografis negara Uncle Sam ini.
Gaungnya bahkan sampai ke negara-negara Eropa yang dikenal sebagai benua dengan peradaban tinggi. Untunglah, rakyat tiga negara masih memilih menjadi waras - Austria, Belanda dan Prancis, untuk tidak memilih para pemimpin populis yang pikirannya dimuati kebencian dan ketakutan yang diciptakan sendiri. Sementara Jerman akan melihat nasibnya di September 2017.
Jualan penegasan identitas menjadi komoditas yang sangat laku. Identitas bisa berupa suku, agama, ras dan golongan. Di Amerika Serikat konten identitasnya yakni pribumi dan non-pribumi. Di Austria dan Belanda, antara pribumi dan migran. Kaum migran yang distigmatisi dengan berbagai label yang berkaitan dengan keburukan. Kaum migran diproyeksikan sebagai pembawa ‘bencana’ ke dalam negeri.
Dalam narasi Trump, para migran adalah penjahat, pembunuh, pemerkosa, penjual narkoba dan pencuri pekerjaan warganya. “Untuk ‘membasmi’ kaum migran ini, aku harus menjadi presiden” ujaran itu, kira-kira, yang diserukan Donald Trump. Ujaran-ujaran itu yang membawanya ke tahta tertinggi manusia di bumi ini. Setidaknya stigma Presiden Amerika Serikat sebagai manusia nomor satu di planet ini diterima banyak pihak. Jualannya laku keras.
Di Indonesia, hal yang sama terjadi. Komoditas identitas yang dijual agama dan ras. Agama dalam operasi senyap digunakan sebagai alat untuk menegaskan antara aku dan bukan aku. Ras digunakan juga untuk memberikan garis pembatas antara kami dan bukan kami. Semuanya terjadi dalam kontestasi politik di proses pemilihan kepala daerah Jakarta. Proses pilkada yang mendapatkan sorotan dari segala penjuru, tidak hanya di Indonesia.
Ada pertanyaan yang muncul kemudian. Mengapa proses pilkada di Jakarta ini mendapatkan sorotan begitu luas? Jawabannya karena Ahok dan demokrasi di Indonesia. Karena Ahok dengan segala atributnya dan Indonesia yang digadang-gadang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Indonesia.
Apa itu atribut yang melekat pada diri Ahok? Sebut saja, Ahok memiliki quadruple minority – Christian, Chinese, Non-Jakartan and Anti Corruption. Kombinasi empat atribut ini mengharuskan, dan seharusnya, Ahok menunjukkan ‘kehebatannya’ dalam menjalankan fungsi publiknya sebagai gubernur. Dia berhasil dan diganjar banyak penghargaan serta diakui oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan hingga lebih dari 70%. Tetapi, kalah dalam dua kontestasi, pilkada dan pengadilan, karena keempat atribut yang melekat pada dirinya.
Banyak pihak kemudian mempertanyakan kedemokrasian Indonesia. Kebhinekaan yang selalu digaungkan ke seluruh dunia. Bangsa, yang oleh para pemimpin negara yang berkunjung ke Indonesia, di cap sebagai bangsa yang sangat toleran. Fakta, setidaknya yang mereka persepsikan, adalah sebaliknya, pasca putusan Ahok ini.
Dulu, Soeharto memiliki kesadaran bahwa suku, agama, ras dan golongan adalah isi dari pandora box, yang tidak boleh dimunculkan ke permukaan. Kemunculannya ke permukaan akan mengakibatkan ketidakstabilan. Dengan demikian, keempat unsur tadi disimpan rapat-rapat selama 32 tahun.
Sekarang, tesis Soeharto itu bisa sedikit terkonfirmasi. Ketika masing-masing menonjolkan identitasnya, terjadi benturan. Identitas yang membangun jurang itu sepertinya akan terus disorongkan dan dibenturkan dengan kepentingan dan kekuasaan. Itu menjadi alat pamungkas yang bisa digunakan dalam memenangkan ‘pertempuran’. Dengan atribut itu, pertempuran memang dimenangkan, tetapi korbannya sudah berjatuhan. Tidak dalam konteks fisik, tetapi psikis dan ada kemungkinan untuk menajam jika tidak dikondisikan dengan benar.
Jaga Jaraknya Jokowi
Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia yang dipilih pada 2014 dengan proses demokratis berbalut politik identitas yang sangat kental memahami ini semua. Dengan segala pekerjaan yang presiden lakukan, kemungkinan berbenturan dengan kepentingan dan kenikmatan banyak pihak, pasti terjadi. Keinginan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia harus berhadapan dengan pemburu kekuasaan, pengejar rente, free rider dan juga para opportunis.
Jika, kepentingan rakyat hendak didahulukan, maka harus menentang kepentingan sekelompok orang yang telah terbiasa dengan kenikmatan kekuasaan dan kekayaan yang direbut dengan segala jalan yang mungkin tanpa batasan. Sangat Machiavellis.
Ahok, dalam kerangka perjuangan Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, memiliki peran penting. Peran penting untuk mewujudkan Nawa Cita Jokowi. Pertarungan Ahok tidak kalah keras di ibukota. Kota dengan APBD 70 trilyun. Kota dengan perputaran hampir 70% uang republik ini. Gula-gulanya Jakarta terlalu manis untuk tidak direbut. Dalam prosesnya, Ahok juga mengalami benturan dengan berbagai kepentingan yang sumur-sumurnya mulai kering. Mereka pun bersiasat.
Sepenggal kalimat yang terucap, karena keyakinan bahwa itu tidak menista ternyata berbuah sebaliknya. Politik identitas didorong untuk terus mendesak Ahok ke tabir jurang paling kelam, penjara. Sebagian orang percaya bahwa ini hanyalah pertarungan politik. Lalu, masyarakat hanya diajak bermain-main.
Sejatinya itu memang pertarungan politik. Tetapi, karena mereka para penguasa, maka banyak masyarakat yang ‘dibentuk dan ditarik’ ikut dalam perputaran itu. Pada level praksisnya, mereka memanfaatkan rakyat dengan segala emosi dan identitasnya untuk meruntuhkan ‘hambatan’ yang menghalangi perebutan kekuasaan itu.
Dalam perjalanannya, karena menyadari Ahok dan Jokowi adalah ‘teman dekat’, segala predikat siap dilekatkan ke Jokowi agar Jokowi tidak memainkan peran penting dan kekuasannya untuk membela Ahok. Jokowi menerimanya sebagai sesuatu yang lumrah. Atas nama hukum, atas nama demokrasi, atas nama melayani dan presiden adalah presiden seluruh rakyat, Jokowi tidak tampak mendukung Ahok. “Negara ini negara hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan” ujar Jokowi secara normatif.
Jokowi tidak sekalipun menunjukkan dukungan yang berarti. Pertemuan-pertemuan dengan Ahok, ketika Raja Salman berkunjung, kunjungan supervisi pembangunan MRT dan LRT tidak cukup kuat untuk menyatakan dukungan bagi Ahok. Karena, dipastikan Jokowi akan menjadi bulan-bulanan. Bisa-bisa nanti dicap presiden mendukung penista agama. Bisa-bisa kelak ditiupkan presiden tidak menghormati hukum. Bisa-bisa sesudahnya presiden dituduh musuh agama tertentu.
Begitulah adanya, Jokowi pun mengambil jarak dengan Ahok dan kasusnya. Ahok memang tidak sendirian. Ahok didukung oleh banyak pendukung militan, yang bersedia mendampingi di setiap sidang, datang ke Rumah Lembang, bahkan rela menyumbang hingga hampir 100 milyar untuk memenangkan Ahok.
Namun, nasib berkata lain, Ahok kalah dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang sarat dengan politik identitas dan primordialisme. Dalam proses peradilannya pun Ahok juga ‘kalah’, karena palu telah diketok dengan hukuman 2 tahun. Tidak dinyana banyak orang, karena biasanya putusan lebih rendah dari tuntutan. Tetapi, itulah peradilan itu, hasil dari yang sebagian orang katakan trial by the mob.
Bagi penentang Jokowi, ini adalah kemenangan kedua setelah kekalahan Ahok. Mereka selalu melekatkan Ahok dengan diri presiden yang senang bekerja itu. Jokowi sudah dikalahkan di dua front. Pertanyaannya, Jokowi mau dikalahkan sekarang dengan modalitas yang ada atau di pemilihan presiden nanti. Jika dikalahkan sekarang dengan upaya makar, yang sudah dua kali digagalkan dengan penangkapan beberapa pentolannya, mungkin risikonya terlalu besar. Selain itu, tidak ada hal yang cukup kuat untuk menjatuhkannya kecuali mendapatkan kekuasaan.
Jokowi tidak melanggar hukum. Jokowi tidak berupaya membela Ahok. Bahkan ketika di hari putusan pun, Jokowi berada di sudut Indonesia sana. Memeriksa pekerjaan kerja para bawahannya. Kemengangan kedua ini menambah percaya diri di kelompok yang akan menentang Jokowi di 2019 nanti, yang dipimpin Prabowo.
Tetapi, tampaknya ‘kekalahan’ Ahok ini juga menjadi kekalahan Jokowi bahkan bagi pendukungnya sendiri. Pendukung Ahok yang sekaligus mendukung Jokowi sekarang sebagian ada di persimpangan jalan. Akan mendukung Jokowi terus, atau apatis saja alias akan menjadi golongan putih.
Pasalnya dalam alam pikiran mereka Jokowi memiliki kekuasaan yang dapat digunakan untuk memenangkan Ahok. Jokowi seorang presiden. Presiden dibayangkan memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi proses hukum. Presiden dibayangkan sebagai dewa penyelamat bagi Ahok. Jokowi menjadi last resort untuk upaya membebaskan Ahok. Nyatanya, itu tidak terjadi.
Hal ini menipiskan harapan pendukung bagi Jokowi. Kepercayaan sebagian pendukung Jokowi di tubir jurang. Kekalahan Ahok ini ternyata menambah kekalahan Jokowi berikutnya. Tidak ada lagi harapan tentang negeri yang menjadi rumah bagi semua orang. Mereka mungkin akan hanya diam. Karena kepada siapa lagi mereka mengadu tentang ketidakadilan yang dipertontonkan di panggung pengadilan itu.
Jokowi telah memilih untuk menjaga jarak dengan proses Ahok ini, tentunya dengan segala hitung-hitungannya. Apakah hitung-hitungan ini benar, mari kita lihat di 2019 nanti. Mudah-mudahan Jokowi masih bisa merebut istana lagi, di tengah perpsepsi pendukung yang menipis pasca putusan peradilan Ahok. Sementara, ada berita yang tidak jelas asal-usulnya yang mengatakan lawan-lawan Jokowi akan menggunakan politik identitas ini lagi. Cuma kontennya PKI dan dikotomi sipil militer.
Itulah kekuasaan. Pada akhirnya, hanya keyakinan pada kebenaran dan takdir yang membawa bangsa ini pada kebaikan. Kebaikan yang tidak selalu diametral dan merata. Karena tidak semua selera bisa dipuaskan.
Ikuti tulisan menarik Rinsan Tobing lainnya di sini.
