Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Dunia  
Timteng
indonesiana-Smith Alhadar
Smith Alhadar 
Kamis 18 Mei 2017 13:31 WIB
Dibaca (667)
Komentar (0)

Dua Aliansi dalam Pemilihan Presiden Iran ~ Smith Alhadar

indonesiana-iran.jpg

 

Smith Alhadar

Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

Pada 19 Mei ini, rakyat Iran akan datang ke kotak suara untuk me milih presiden. Kendati pemimpin tertinggi Iran berada di tangan Vilayat-e Faqeh (otoritas ulama fikih) yang kini dipimpin Ayatullah Ali Khamenei, Presiden Iran merupakan orang terkuat kedua dan ikut menentukan kebijakan jangka pendek pemerintah.

Ada dua calon utama dalam pemilihan presiden ke-12 ini, yaitu inkumben Hassan Rouhani dari kubu moderat dan mantan Jaksa Agung Ebrahim Raisi dari kubu garis keras. Raisi kini mengelola makam suci Imam Reza, imam kedelapan dalam keyakinan Syiah. Wali Kota Teheran Mohammad Ghalibaf, yang sebelumnya juga mencalonkan diri, mundur dari pencalonan hanya beberapa hari sebelum pencoblosan.

Dalam perpolitikan Iran, selalu terjadi aliansi antara ulama, teknokrat, dan militer/badan keamanan yang akan sangat menentukan orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pemerintah. Tiga bentuk aliansi yang dikenal sejak revolusi Islam Iran 1979 adalah aliansi ulama-teknokrat, ulama-militer, dan teknokrat-militer. Pada 1980-an, terjadi aliansi ulama-militer dengan posisi ulama lebih dominan. Sedangkan pada 1990-an terbentuk aliansi ulama-teknokrat dengan ulama sebagai pihak yang lebih berperan.

Ketika Akbar Hashemi Rafsanjani menjadi presiden (1989-1997), pemerintah dikuasai oleh aliansi ulama-teknokrat dengan ulama sebagai pemegang kendali pemerintah. Aliansi bergeser menjadi teknokrat-ulama dengan dominasi teknokrat ketika Ayatullah Mohammad Khatami menjadi presiden (1997-2005). Pada masa Mahmoud Ahmadinejad menjadi presiden (2005-2013), terjadi perubahan lagi. Kali ini kekuatan militer beraliansi dengan birokrat, dengan militer lebih dominan. Dalam pemerintahan Presiden Hassan Rouhani, yang berkuasa sejak 2013, ulama beraliansi dengan teknokrat--yang menyusun kebijakan pemerintah.

Bila inkumben memenangi pemilihan presiden kali ini, aliansi ulama-teknokrat tetap terjaga serta pemerintahan berjalan normal dan rasional. Sebaliknya, bila Raisi mengalahkan Rouhani, yang berujung pada terbentuknya aliansi ulama-militer, pemerintah akan sangat militeristis dan menutup ruang bagi ekspresi politik dari kelompok yang berbeda. Raisi dekat dengan Khamenei, yang konservatif, dan juga dekat dengan pasdaran (sebutan bagi Garda Revolusi Iran) serta milisi basij (relawan). Dua aliansi ini punya orientasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berbeda.

Perbedaan moderat dan garis keras dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam kebijakan luar negeri, moderat menganut politik perbedaan ketegangan terhadap Barat. Sedangkan garis keras bersikap keras, terutama terhadap Amerika Serikat. Di bidang ekonomi, keduanya mengadopsi sistem ekonomi pasar. Namun, bila moderat bersikap terbuka terhadap investasi asing, garis keras awas terhadap masuknya modal dari negara Barat. Di bidang budaya, moderat terbuka terhadap budaya luar. Sedangkan garis keras percaya bahwa budaya Iran lebih kaya dari budaya bangsa lain dan karena itu bersikap protektif terhadap budaya Islam Syiah Iran. Tak mengherankan bila kubu garis keras melarang parabola, mengontrol ketat akses Internet, dan mengawasi kode berpakaian.

Kampanye pemilihan presiden disertai tiga kali debat. Pada debat putaran pertama dan kedua, menurut jajak pendapat, Raisi mengungguli Rouhani. Dia menyerang kesepakatan nuklir yang dibuat pemerintah Rouhani dengan P5+1 (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, plus Jerman). Dia juga menuduh Rouhani memberikan konsesi terlalu besar dan mendapat imbalan terlalu sedikit. Kesepakatan itu mengharuskan Iran membatasi pengayaan uranium hingga pada tingkat yang tidak memungkinkan negara mullah itu membuat bom atom. Sebagai imbalan, PBB mencabut sanksi ekonomi dan keuangan atas Iran. Namun sanksi AS--yang terkait dengan pelanggaran HAM, uji coba rudal balistik, dan tuduhan Iran mensponsori terorisme internasional--tetap dipertahankan.

Hal ini memberikan efek buruk pada ekonomi Iran. Harga barang-barang melambung, pengangguran meningkat, dan kesenjangan melebar. Menurut Pusat Statistik Iran, pengangguran mencapai 12 persen pada tahun fiskal ini, naik 1,4 persen dari tahun sebelumnya. Kendati inflasi turun ke level satu digit dan GDP rill tumbuh sampai 7,4 persen, laporan IMF pada Februari lalu mengungkapkan pertumbuhan di sektor nonmigas rata-rata hanya 0,9 persen, merefleksikan kesulitan yang terus terjadi dalam akses keuangan Iran. Bank-bank Barat enggan membiayai kesepakatan bisnis yang dibuat Teheran karena khawatir terkena sanksi AS. Karena itu, Rouhani berjanji akan berupaya agar sanksi AS dicabut. Dalam debat putaran final, menurut jajak pendapat, Rouhani unggul.

Persaingan Rouhani dan Raisi akan berlangsung ketat. Namun peluang Rouhani untuk menang lebih besar. Sepanjang sejarah pemilihan Presiden Iran pasca-revolusi 1979, petahana selalu menang. Ini karena sistem Iran cenderung menjaga stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan. Rouhani juga mencatat prestasi lain, yaitu membuka keran pembebasan sipil dan pemberlakuan sistem pelayanan kesehatan universal. Adapun Raisi tersandung masalah HAM. Ketika menjadi jaksa agung pada 1988, Raisi mengeksekusi mati sekitar 30 ribu anggota Mujahidin-e Khalq, oposisi berhaluan Islam-Marxis yang melancarkan pengeboman di kota-kota Iran.




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.