Ditetapkannya status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke negara Malaysia sejak 2002 menyadarkan publik di Indonesia bahwa pendataan pulau menjadi hal strategis. Data yang tercatat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pulau di Indonesia mencapai 17.500 pulau. Namun, jumlah tersebut berbeda dengan data resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yaitu 13.466 pulau.
Perbedaan ini disebabkan karena data yang dilaporkan kepada PBB hanya berisi pulau yang sudah bernama. Itu berarti lebih dari empat ribu pulau belum memiliki nama. Penamaan pulau menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Semakin tinggi validitas data, semakin mudah pengambilan kebijakan selanjutnya untuk pengembangan potensi pulau, lautan dan unsur geografisnya tersebut. Misalnya untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk bersama-sama mengupas tantangan dan solusi terkait strategi penamaan pulau, Badan Informasi Geospasial dan TEMPO menggelar diskusi bertajuk Toponimi untuk Negeri Berdaulat, yang akan diselenggarakan pada:
Hari : Jumat, 26 Mei 2017
Waktu : 13.00-16.00 WIB
Tempat : Beka Resto – Balai Kartini, Jakarta
Diskusi yang dipandu Gabriel Titiyoga Jurnalis Kompartemen Sains dan Teknologi ini akan menghadirkan pembicara:
1. Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim dari Badan Informasi Geospasial : Ir. Ida Herliningsih, M.Si
2. Direktur Toponomi & Batas Daerah Kemendagri : Dr. Tumpak H. Simanjuntak, MA
3. Prof. Dr. Multamia RMT Lauder, Mse., D.E.A, (Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia)
TEMPO membuka pendaftaran bagi 15 bloger yang ingin berpartisipasi dalam diskusi ini. Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi Sdri. Desy (0817115835)
Ikuti tulisan menarik Indonesiana lainnya di sini.
