Liberalisme ide tentang equality, memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang dalam segala bidang kehidupan poleksosbud. Liberalisme itu dalam ideology Pancasila, bisa di sila kedua atau kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ada catatan hitam dipertontonkan dalam sejarah pesta demokrasi pilkada ibukota Jakarta. Orang Indonesia, kadung atau masih mengalami kebingungan bersikap liberal dalam demokrasi Pancasila dengan upaya pengejawantahan identitasnya, secara sehat. Slogan dalam diam, “segala cara halal, asal menang,” kekal. Partai dengan pihak yang memiliki akses terhadap kuantitas identitas mayoritas, diuntungkan. Berkompetisi dengan membuat gejolak dengan kepraktisan mengakomodasi “keakuan” identitas tertentu --untuk jangka pendek-- dengan cara – cara yang tidak mencerdaskan disuguhkan. Sayang, ada borok bahaya membekas, yaitu penanaman pendidikan politik yang buruk, yang bahkan dapat berimplikasi hingga jangka lama, berulang dan terulang. Paling parah, melahirkan individu yang radikal, paling apes individu menjurus terror hingga fasis.
Harus diakui, masyarakat dari setiap kelas tanpa kecuali, ada penyerahan diri pada “pemakluman” terhadap pelabelan mayoritas dan minoritas di Indonesia. Padahal konstitusi tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Semua sama di hadapan konstitusi. Penyakit “aku” dalam keangkuhan identitas, muncul kembali. Prilaku egoistic orang – perorang atau kelompok dalam upaya memonopoli setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktanya, tak perlu dipungkiri semua ego penganut identitas, masing – masing menghendaki di dalam “aku”–nya agar di tiap bidang kehidupan --dari pucuk pimpinan strategis hingga non strategis bangsa bahkan menjalar ke jabatan ketua OSIS di sekolahan-- sedapat mungkin diwakili oleh mereka dari identitasnya. Identitas kaum golongannya, rasnya atau sukunya. Sebuah kebangaan keunggulan identitas sebenarnya, jika dicapai dengan praktek kompetisi yang sehat.
SARA. Uniknya, setiap orang yang mewakili tiap SARA, selalu menyampaikan bahwa nilai yang diajarkan identitasnya masing – masing, adalah ajaran kebaikan tanpa kecuali. Kambing hitamnya, kemudian tentu kepicikan eksklusifitas SARA yang diusung oleh para politikus dan bahkan cendikiawan yang menjadikannya komoditas sementara. Perilaku picik yang nyata – nyata bentuk anti-pati terhadap kondisi kebangsaan karena berpotensi merusak dengan sangat parah. Imbasnya, jelas, yakni menghambat pembangunan bangsa demi kesejahteraan rakyat.
Ada hikmah pelajaran politik identitas yang dapat diambil dari hiruk – pikuk fenomena Ahok. Ahok --sadar atau tidak-- mengusung identitas agama --kristen-- nya dalam tugas pelayanannya sebagai pejabat publik. Ahok melakukan perubahan dan perbaikan di tengah masyarakat --ibukota yang konon lebih kejam dari ibu tiri-- yang tak seorangpun akan bantah. Shocking therapy yang menampar keras mereka golongan – golongan mayoritas yang non – kristen. Ahok, selalu menunjukkan sebuah identitas politik bersandar ajaran agamanya dalam lakunya. Kentara dan jelas terlihat. Keberanian memberantas korupsi walau bertaruh nyawa dengan penyerahan diri pada Tuhan – nya. Paling jelas, jika diperhatikan dalam ruang publik ketika Ahok menghadapi perkara pidana. Dari semua sikapnya, ada selipan – selipan ajaran agama yang dipercayainya dimunculkan ke permukaan, entah sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung melalui keluarganya. Satu hal yang tak seorangpun akan mau bantah, Ahok itu akan dengan sangat gampang diakui sebagai representasi penganut ajaran kekristenan. Yang sayangnya sebaliknya, memukul “keakuan” mereka yang non – kristen mayoritas dengan keras. Cukup berdasar diakui, Ahok memimpin dengan membawa identitas agamanya dengan sukses. Membanggakan!
Anggaplah dengan segala daya – upaya dari upaya mobilisasi saudara – saudara non – kristiani secara sadar atau tidak, telah berhasil “gagalkan” Ahok jadi pemimpin, dengan harapan pemimpin pilihan mereka menunjukkan keunggulan kebaikan lebih. Show time bagi identitas yang mereka bawa! Sekaligus beban! Jika ternyata, hanya untuk sekedar mencapai puncak dan melupakan amanah jabatannya, tentu ada yang salah dalam pola pendidikan politik yang dilakukan yang –tentu akan-- berbekas. Ada pola kompetisi identitas yang amat sangah salah pada kaprahnya. Kompetisi dilakukan dengan tidak baik dan tidak sehat, yang mengorbankan rakyat juga pada akhirnya. Rakyat dengan identitas yang disakralkannya, hanya komoditas pada akhirnya.
Jika jujur mengakui, upaya penjegalan Ahok dengan “membakar” identitas agama di ruang public, sudah terlalu brutal dipertontonkan. Tapi, tetap ada sedikit pelajaran yang sangat sayang untuk tidak diambil. Ahok harus menjadi cambukan bagi para pemimpin non – kristen dalam memimpin lebih baik dan dorongan bagi calon pemimpin dari golongan “minoritas” lainnya untuk bersumbangsih dalam proses demokrasi bangsa demi kesejahteraan rakyat. Mesin demokrasi yang sehat yang mengolah perbedaan untuk menghasilkan sistem yang sehat dalam kehidupan masyarakat demi tercapainya masyarakat yang makmur sejahtera seperti tujuan didirikannya bangsa ini.
Politik identitas –ajaran-- agama yang ditunjukkan Ahok, baru – baru ini adalah pengorbanan seperti --walau akan terlalu lancang jika disandingkan dengan karya pengorbanan Jesus-- ketika memilih menghentikan upaya hukum bandingnya demi meredakan hiruk – pikuk yang ternyata malah menimbulkan kesusahan bagi pendukungnya. Bedanya Ahok setelah berkorban, tetap harus menjalani pidana penjara 2 tahun sedangkan Jesus merdeka naik ke sorga.
-oleh A. Andeo Harahap
Ikuti tulisan menarik An Deo Eich lainnya di sini.
