Have an account? Register Now!

Forgot your password?

Forgot your username?

Home Nasional  
Politik
indonesiana-Robbi Sunarto
Robbi Sunarto 
Kamis 15 Juni 2017 15:40 WIB
Dibaca (1080)
Komentar (0)

Pancasila dan Republika

indonesiana-logdgvnbd.jpg

Robbi Sunarto

Direktur Kajian Humaniora, Komunitas Akar Rumput, Pekanbaru

Alumni Tempo Institute 2017

      Pancasila adalah kata yang sering diucapkan dan didengar dalam pemerintahan Jokowi. Ini fenomena lama yang dihidupkan kembali. Pada rezim Soeharto, kata Pancasila juga sering diucapkan dan didengar, dijadikan sebagai alat politik. Kata Pancasila seolah menjadi mantra sakti. Sakti, karena mampu menyingkirkan lawan politik. Sakti, karena mampu membuat Soeharto bertahan selama lebih kurang 30 tahun. Tapi kesaktian itu perlahan hilang, seiring Soeharto yang semakin tua. Puncaknya, mantra kata Pancasila tak sakti lagi – Soeharto berhasil diturunkan. Pasca kejatuhan Soeharto, kata Pancasila sudah jarang digunakan. Pada pemerintahan Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan khususnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kata Pancasila sudah jarang diucapkan ataupun didengar. Padahal peristiwa rasis, bom, demonstrasi, dan peristiwa lain bukanlah barang baru, juga terjadi dalam pemerintahan sebelum era presiden Jokowi.

      Pancasila adalah sebuah utopia[1]. Sampai saat ini belum ada satupun pemerintahan, yang bisa menghadirkan seluruh sila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sila kedua, keempat, dan sila kelima adalah tiga sila, yang paling sulit diwujudkan. Sementara sila pertama dan sila ketiga, itu adalah fakta Indonesia. Indonesia negara yang percaya pada Tuhan, itu fakta. Indonesia adalah negara persatuan, itu fakta. Tidak lagi perlu usaha yang sangat keras untuk mewujudkan dua sila tersebut, di tengah rakyat Indonesia. Tapi kedua sila tersebut bisa gagal dipertahankan bila tiga sila lain,  yang menyangkut manusia tidak berhasil diwujudkan. Bila tiga sila menyangkut manusia gagal diwujudkan, maka sila ke Tuhanan dan sila persatuan justru akan menjadi akar konflik dalam masyarakat Indonesia.

      Kegagalan setiap pemerintahan menghadirkan nilai Pancasila, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingatkan saya pada Republika. The Republic adalah terjemahan tradisional Politeia dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, karena menerjemahkan dari bahasa Inggris sehingga Politeia diterjemahkan, Republika. Politeia adalah judul karya Plato dalam bahasa Yunani. Karya inilah yang menjadi magnum opus sang filsuf besar itu. Karya ini ditulis Plato di Tanah Yunani pada sekitar 360 SM.

    Suatu karya berupa diskursus filsafat tentang mencari bentuk negara, pemimpin, dan rakyat ideal. Dalam karya berupa dialog ini, tokoh utama adalah Socrates. Pemilihan Socrates sebagai tokoh utama karena karya ini lahir terutama dilatar belakangi oleh kematian Socrates, guru Plato. Peristiwa kematian Socrates ini telah menyulut Plato mencari sistem pemerintahan yang ideal, sistem dimana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh suara terbanyak, seperti yang menimpa Socrates. Pada sistem demokrasi, kesalahan bisa dianggap kebenaran; kebenaran bisa dianggap kesalahan, bila meraih suara terbanyak. Itulah yang menimpa Socrates. Ia diputuskan bersalah hanya karena orang yang mengatakannya bersalah lebih banyak dari yang mengatakannya tidak bersalah. Socrates dihukum mati bukan karena ukuran kebenaran, tapi ukuran suara.

     Menggunakan metode kebidanan Socrates, menurut Plato sistem pemerintahan terbaik adalah Aristokrasi. Pemerintahan seperti ini dipimpin oleh cendekiawan. Ukuran baik dan buruknya suatu pemimpin adalah keadilan. Menurut Plato hanya seorang filsuf yang bisa menghadirkan keadilan, sesuai dengan arti kata philo-shopos, pecinta kebijaksanaan. Filsuf dapat mengukur keadilan untuk semua. Sistem pemerintahan terburuk menurut Plato adalah Demokrasi, sistem yang telah membunuh Socrates, dan; sistem pemerintahan tirani, sistem yang telah menyengsarakan banyak wilayah.

      Dalam menerapkan keadilan, seorang filsuf menurut Plato akan mengembalikan masyarakat sesuai sruktur asli. Setiap orang dipanggil sesuai kemampuan dan kesanggupan. Seseorang yang berbakat menjadi filsuf akan dimasukkan ke kelas penguasa; dari kelas inilah para pemimpin dipasok. Seseorang yang berbakat menjadi seorang tentara atau penjaga negara akan dimasukkan ke kelas militer; dari kelas inilah para penjaga negara dipasok. Seseorang yang berbakat menjadi pedagang, petani dan profesi yang lain, akan dimasukkan ke kelas umum; dari kelas umum inilah para petani, pedagang, dan profesi lain dipasok. Setiap kelas tidak boleh mencampuri urusan kelas lain. Setiap kelas mengurus urusannya masing-masing. Baik laki-laki maupun perempuan semua akan mendapatkan kesempatan sama, sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Pendidikan dan kebutuhan anak dikelola oleh negara. Setiap orang tua fokus pada panggilan kemampuan masing-masing. Tugas pemimpin selanjutnya adalah mengawasi berjalan baiknya sistem ini.

     Dalam soal kepemilikan, Plato tidak mengakui adanya kepemilikan individu. Sebab akan menciptakan kecemburuan sosial, pada akhirnya akan menyebabkan seseorang tidak fokus menjalankan pekerjaan. Sehingga juga akan ikut memasuki kelas yang lain, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan kepemilikan individu sebanyak-banyaknya. Apalagi dalam negara ideal Plato, kelas penguasa dan kelas militer sangat dilarang mengejar kepentingan pribadi. Kepentingan kelas penguasa dan kelas militer adalah menjadi pelayan,  mengejar kepentingan negara, kepentingan bersama.

       Betapa agung dan mulia –ukuran dan tujuan negara dalam dalam karya Plato, Politeia. Tapi ukuran dan tujuan ini tidak pernah berhasil diwujudkan. Sempat mendapat asa, ketika calon penguasa Yunani, Alaxander the Great berada dalam asuhan Aristoteles, murid Plato. Tapi ini bukan berasal dari kelas terbuka, melainkan berasal dari monarki, konsekuensi langsung sebagai anak raja. Memang pada masa pemerintahan Alaxander the Great, Yunani mencampai puncak kekuasaannya, menguasai negara-negara di berbagai belahan dunia. Tapi kekuasaan itu tidak mengakar, runtuh pasca wafatnya Alaxander the Great. Bahkan Aristoteles, sang guru diburu oleh lawan politik karena dendam pada Alaxander the Great. Tidak ingin Yunani melakukan kesalahan sama seperti yang dilakukan pada Socrates – Aristoteles melarikan diri,  wafat di tanah pengasingan.

      Negara, pemimpin, dan rakyat, dalam konsep Plato tidak pernah berhasil terwujud. Sehingga Politeia, The Republic, atau Republika, sering disebut sebagai sebuah karya yang berbicara tentang negara ideal, tentang negara utopia. Negara tersebut tidak pernah bisa diwujudkan, hanya ada di dalam ide. Pasalnya manusia adalah makhluk yang sulit dikekang hawa nafsunya, mengejar kepentingan pribadi. Sampai saat ini kedudukan Pancasila sama dengan Republika adalah utopia, sebuah idealisme.

       Daripada selalu sibuk mengurusi sila pertama tentang ke-Tuhanan, dan sila ketiga tentang persatuan, lebih baik pemerintahan Jokowi lebih sibuk mengurusi sila kedua, keempat dan kelima. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, itu fakta; Indonesia adalah negara persatuan, itu fakta. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: apakah Indonesia sudah menjadi negara manusiawi, adil dan beradab; apakah Indonesia sudah dipimpin dengan hikmah, musyawarah, dan perwakilan; apakah Indonesia sudah merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya? Jika belum, lebih baik pemerintahan Jokowi waspada. Tidak ada gunanya sekolah Pancasila dibentuk bila tiga sila tentang manusia ini belum berhasil diwujudkan; bila pemerintahan makin menyengsarakan.

       Pernah rezim Soeharto, tumbang – setelah lebih 30 tahun menggunakan Pancasila sebagai alat untuk membungkam, melakukan kekerasan. Tumbangnya Soeharto, negarapun ikut tumbang. Karena negara dibangun di atas hutang dan politik oligarki. Krisis multi dimensional terjadi. Ekonomi terjun bebas. Kerusuhan, konflik sosial dimana-mana. Kita tentu saja tidak ingin apa yang terjadi pada Yunani pasca wafatnya Alexander The Great dan apa yang terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet terjadi kepada kita, saat Yunani dan Uni Soviet terpecah menjadi negara-negara merdeka. Dua peristiwa itu terjadi bukan karena persoalan ke- Tuhanan ataupun persatuan, tapi porsoalan kemanusiaan, tentang keadilan. Tentang keadilan ekonomi dan politik.

Pekanbaru, 15 Juni 2017

Sumber foto: makassar.tribunnews.com

 


[1] Sesuatu yang sempurna. Ideal. Hanya ada dalam pikiran. Tidak pernah ada dalam kenyataan




Berikan Nilai
TOTAL NILAI :

Disclaimer

Semua posting di blog ini merupakan pendapat pribadi dan tanggung jawab masing-masing penulis sepenuhnya. Isi posting tidak selalu sejalan dengan sikap dan kebijakan kelompok usaha PT Tempo Inti Media Tbk.