"Bukit Duri ini lokasinya memang sudah berulang kali disosialisasikan. Pokoknya kita dukung langkah Pak Djarot dan jajarannya selama ada solusi kepada warga," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022, Sandiaga Uno, seperti ditulis oleh beberapa portal berita, sesaat sebelum Bukit Duri diratakan dengan tanah.
Ucarapan Sandi, panggilan akrab Sandiaga Uno, ini tentu sebuah pukulan telak bagi warga Jakarta yang pada pilkada DKI Jakarta memilihnya karena menolak Ahok yang gemar menggusur warga. Belum dilantik, Sandi telah memberikan sinyal bahwa kebijakan perkotaannya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, Ahok. Sebuah kebijakan yang mengabadikan ritual penggusuran bagi warga miskin kota.
Di Jakarta, penggusuran warga miskin kota, seolah menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa demikian? Karena hampir semua gubernur di Ibukota tidak benar-benar menyelami persoalan warga miskin kota. Mereka tidak pernah berdialog dan mencari solusi bersama atas persoalan pemukiman warga miskin kota.
Tapi bukankah ada sosialisasi? Sosialisasi itu adalah penghalusan dari kata pemberitahuan atau ancaman bahwa akan ada penggusuran. Dalam sosialiasi tentang penggusuran tidak ada ruang untuk dialog dengan warga miskin kota mengenai solusi alternatif selain penggusuran.
Dukungan Sandi terhadap proyek penggusuraan yang dilakukan Gubernur DKI Jarot, seakan menegasikan ucapan Gubernur Jakarta terpilih 2017-2022, Anies Baswedan. Pada bulan Mei lalu, di berbagai media massa, Anies kembali menegaskan sikapnya bahwa saat ia menjadi Gubernur DKI, ia akan membangun Jakarta tanpa menggusur. Bahkan untuk merealisasikan konsep pembangunannya ia belajar dari Wali Kota Seoul Park Won-Soon.
"Kami melihat pengalaman Wali Kota Seoul yang seorang aktivis dia bahkan menerima Award Magsaysay. Beliau adalah aktivis sosial dan beliau orang yang percaya dengan zero eviction, nol penggusuran dan dibuktikan di Seoul," kata Anies di salah satu hotel kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seperti yang ditulis di berbagai media pada Mei lalu. Namun, dengan ungkapan Sandi itu, seakan apa yang dikatakan Anies tentang nol penggusuran menjadi seperti omong kosong.
Publik melihat sepertinya Anies dan Sandi berbeda konsep dalam membangun Jakarta. Anies yang anti-penggusuran sementara Sandi pro penggusuran. Perbedaan konsep pembangunan itu nampaknya adalah disebabkan latarbelakang mereka berdua yang juga jauh berbeda.
Anies berlatarbelakang akademis. Bahkan sewaktu kuliah Anies adalah seorang aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Sebagai akademis dan aktivis HMI, meskipun mungkin tidak seberani almarhum Cak Munir, tak jarang ia berdiskusi dengan berbagai pihak, utamanya para aktivis yang menolak penggusuran sebagai pendekatan pembangunan. Hal itu juga nampak pada saat ia berkunjung ke Jogja saat musim kampanye pilgub DKI lalu, untuk belajar bagaimana Romo Mangun dapat mengimplementasikan konsep membangun tanpa menggusur.
Berbeda dengan Anies. Sandiaga Uno adalah seorang pengusaha. Salah satu perusahaan miliknya adalah tambang emas. Pada tahun 2015 silam, seperti ditulis oleh detik.com, perusahaan tambang milik Sandiaga Uno, PT Merdeka Copper Gold Tbk dikabarkan melantai di bursa saham. Merdeka Copper merupakan perusahaan tambang mineral pertama di Indonesia yang belum berproduksi tapi sudah berkesempatan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Presiden Direktur Merdeka Copper Adi Ardiansyah Sjoekri mengaku, perusahaan tambang ini merupakan perusahaan tambang terbesar kedua setelah PT Freeport Indonesia. Lebih jauh, Adi Ardiansyah Sjoekri menjelaskan, perusahaan melalui dua anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI) telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). BSI memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi No.188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012.
Bagaimana sepak terjang tambang emas milik Sandiaga Uno di Banyuwangi? Mari kita lihat catatan Walhi Jawa Timur. Menurut catatan Walhi Jawa Timur, seperti ditulis dalam websitenya, hadirnya PT. Merdeka Copper Gold, Tbk, telah memicu konflik sosial dan perlawanan dari warga desa Sumberagung dan sekitarnya. Penyebabnya diantaranya adalah kawasan tangkap ikan nelayan tradisional dan kawasan wisata pantai Pulau Merah yang bersebelahan langsung dengan areal pertambangan telah rusak total.
Ribuan nelayan dusun Pancer dan warga Sumberagung lainnya yang merasakan dampak langsung kehadiran pertambangan di wilayah mereka meresponnya dengan turun ke jalan melakukan protes di sekitar wilayah pertambangan. Namun protes warga tersebut dihadapkan dengan represi aparat, seperti yang terjadi pada pertengahan-akhir November 2015. Tak kurang aksi protes warga yang dihadapkan dengan 400-aparat keamanan negara tersebut menyebabkan 2 orang warga tertembak.
Dari sini kita akan dapat memahami, mengapa Sandi lebih toleran, bahkan mendukung penggusuran. Sebaliknya, Anies lebih menolak penggusuran. Nampaknya, Anies harus bekerja keras untuk merealisasikan konsepnya nol penggusuran saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bukan tidak mungkin hambatan pertama justru datang dari orang dekatnya.
sumber foto: bersamaaniessandi.com
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
