Demokrasi Indonesia kembali dalam persimpangan jalan. Hal itu ditandai dengan munculnya pembubaran Hizbut Tharir Indonesia (HTI) tanpa melalui proses pengadilan. Siapapun boleh tidak setuju dengan apa yang dikemukakan HTI, tapi membiarkan HTI dibungkam tanpa proses pengadilan itu sama saja membiarkan jalan bagi kekuasaan membunuh demokrasi.
Hari ini HTI yang menjadi korban, bukan tidak mungkin besok organisasi lain yang juga akan dibubarkan tanpa proses pengadilan. Tidak ada jaminan organisasi apapun terlepas dari ancaman pembubaran tanpa proses pengadilan.
Apa yang sekarang dialami HTI dulu pernah dialami oleh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) di era Presiden Soekarno. Kedua partai politik itu juga dibubarkan tanpa proses pengadilan. Hampir tidak ada perlawanan terhadap pembubaran Masyumi dan PSI dari kekuatan-kekuatan politik saat itu. Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai kekuatan politik besar pada saat itu justru mendorong pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang mereka nilai bercorak sama dengan Masyumi. Demokrasi pun dipasung waktu itu.
Pembubaran organisasi sosial politik tanpa proses pengadilan terus berlanjut. Ketika kekuasaan Soekarno goyah, Soeharto secara sepihak, tanpa proses pengadilan membubarkan PKI. Bahkan lebih jauh lagi Orde Baru, membunuh dan memenjarakan orang-orang yang dituduh terlibat PKI tanpa proses hukum. Seiring dengan pembubaran PKI yang kemudian diikuti dengan pemenjaraan serta pembunuhan orang-orang yang dituduh terlibat PKI itulah rejim otoritarian Orde Baru lahir. Demokrasi pun kembali dipasung hingga 32 tahun.
Kini hal serupa kembali terjadi. HTI dibubarkan tanpa proses hukum. Hampir sama seperti sebelumnya, sebagian pihak yang menentang pembubaran HTI adalah pihak yang mendukung bahkan menganjurkan PKI dibubarkan, juga tanpa proses hukum. Bahkan sebagian pihak yang menolak pembubaran HTI saat ini adalah pihak yang terus melestarikan stigma rejim otoritarian Orde Baru terhadap PKI.
Demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Itu kalimat yang mungkin tepat untuk menggambarkan kondisi sekarang. Demokrasi Indonesia terluka saat Masyumi, PSI, PKI dan HTI dibubarkan tanpa proses pengadilan. Semua tergantung selera kekuasaan. Celakanya, ini bukan tidak mungkin akan terus terulang. Gerakan pro demokrasi harus melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang membubarkan HTI tanpa proses pengadilan, seperti gerakan pro demokrasi juga mengkritik kekuasaan membubarkan Masyumi, PSI dan PKI.
sumber gambar: http://fokusnusa.com/2016/04/30/jika-pdi-p-punya-soekarno-golkar-punya-soeharto-maka-rakyat-punya-jokowi/
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
