Namanya Dandhy Dwi Laksono. Pertama mengenal nama itu justru dari buku yang ditulisnya. Buku itu berjudul, "Indonesia For Sale". Sebuah buku yang renyah dibaca, meskipun temanya menurut saya berat, yaitu tentang penetrasi ekonomi politik neoliberal.
Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh ICT Watch di Jakarta, saya bertanya kepada Dandhy Dwi Laksono tentang buku berikutnya. "Kok ga nulis buku lagi seperti Indonesia for Sale, mas?" tanya saya. "Ha..ha...saya kalau nulis buku itu berarti sedang ga banyak kerjaan dan juga tidak lagi butuh uang," jawabnya. Kami pun terbahak ketika itu.
Waktu berlalu. Saya pun akhirnya mengetahui bahwa mas Dandhy, begitu saya sering memanggil Dandhy Dwi Laksono, tidak hanya jago menulis. Ia juga jago bikin film dokumenter. Beberapa film dokomuenter sudah dibuatnya. Respon pertama ketika kita membaca atau melihat film dokumenter mas Dhandy adalah ia tidak bisa menyembunyikan keberpihakannya terhadap penderitaan rakyat yang miskin dan tertindas.
Beberapa aktivis gerakan pun sering menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film karya mas Dhandy Dwi Laksono. Dari film dengan tema reklamasi Teluk Benoa, Teluk Jakarta, Kendeng, dan Papua. Beberapa kegiatan nobar di berbagai kampus sempat dilarang, dengan alasan yang tidak masuk akal sehat.
Saya sendiri pernah mengundang pembicara dari LIPI DR Ikbal Maulana, seorang doktor filsafat, untuk nobar dan diskusi film Mas Dandhy Dwi Laksono terkait dengan perjuangan petani Kendeng melawan Pabrik Semen.
Pada suatu kesempatan, sekitar tahun 2015, saya pernah meminta secara khusus melalui pesan di facebook, agar mas Dandhy Dwi Laksono membuat film tentang reklamasi Teluk Jakarta. "Mas bikin film reklamasi teluk jakarta dong..masih adem ayem aja tuh warga Jakarta meskipun teluk jakarta akan direklamasi," tulis saya. "He..he..baru tahun depan aku balik Jakarta. Segitu banyak pembuat dokumenter, semoga ada yang tergerak membuat. Gak sehat juga bagi demokrasi kalau semua kami yang bikin. Hehehe," jawab mas Dandhy Dwi Laksono.
Betapa gembiranya saya akhirnya mas Dandhy Dwi Laksono bikin film juga tentang reklamasi Teluk Jakarta. Judul filmnya adalah 'RAYUAN PULAU PALSU'. Film itu ditonton banyak orang bahkan sampai ada nobar film itu di luar negeri. Film itu menjadi semangat kawan-kawan gerakan untuk membela nelayan melawan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Berani. Itu kata yang tepat menggambarkan sosok mas Dandhy Dwi Laksono. Namun, beberapa orang tentu resah dengan keberanian seorang Dandhy Dwi Laksono. Hingga kabar buruk itu datang. Kemarin Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), organisasi sayap PDI-P, melaporkan mas Dandhy Dwi Laksono ke kantor polisi.
Para pelapor itu menilai opini berjudul "San Suu Kyi dan Megawati", yang ditulis Dandhy Dwi Laksono, telah menghina dan menebar kebencian kepada Megawati dan Presiden Jokowi sebagai pimpinan negara. Tulisan yang dimuat di situs berita itu disebar melalui Facebook Dandhy pada 4 September 2017.
Saya sendiri telah membaca tulisan mas Dandhy Dwi Laksono yang berjudul "San Suu Kyi dan Megawati". Dan saya tidak menemukan kata-kata penghinaan, baik kepada Megawati maupun Jokowi.
Tapi sudahlah, ini adalah politik. Namun, ngomong-ngomong soal politik, pada pemilu 2014 lalu secara jelas saya menyatakan memilih PDIP dan Jokowi saat pilpres. Namun, jika saat ini diajukan dua pilihan apakah memilih mendukung PDIP dan Jokowi atau mas Dandhy Dwi Laksono? Jawaban saya jelas, saya lebih memilih mendukung mas Dandhy Dwi Laksono daripada PDIP dan Jokowi.
Ikuti tulisan menarik firdaus cahyadi lainnya di sini.
