Foto by Frans Prasetyo (Kampung Pulosari Bandung-18 juni 2017)
The right to the city is far more than the individual liberty to access urban resourses : it is a right to change ourselves by changing the city.
-David Harvey
Kota menyuguhkan kondisi dari relasi tertentu yang ter/dibentuk di tengah masyarakat, melalui pengembangan (jenis) relasi yang lain didalamnya dan berperilaku secara berbeda satu sama lain, sehingga harus terus menjadi bagian dari kota itu sendiri sampai dapat menciptakan entitas-entitas yang membentuk komunitas yang sesungguhnya dari masyarakat itu sendiri. Masalahnya, komunitas macam apa dan relasi seperti apa yang membentuk interaksi tersebut. Relasi-relasi sosial yang terbentuk mengantikan basis kekerabatan, komunitas dan kewargaan, kini seringkali berdasarkan atas kelompok-kelompok status,kelas-kelas, hierarki kekuasaan (kota) dan perpanjangan tangannya hingga hiearki religuisitas. Relasi yang terbentuk inilah yang menimbulkan kompleksitas persoalan yang ditimbulkan. Hubungan relasional dalam hal timbal balik yang (tidak) sejajar dan adil menjadi pengalaman yang dimunculkan dalam memahami realita kota sebagai ruang dan waktu. Antara kutub dominasi dan resistensi pasti kita dapat menemukan repertoar yang luas dengan intermediasi nuansa yang mengungkapkan modalitas halus kelembagaan dalam masyarakat sipil. Hal ini hampir terjadi disemua kota-kota besar Indonesia yang masih memiliki kampung kampung kota yang organik, tidak terkecuali di Bandung dengan slogan “Bandung Juara”-nya yang digemborkan oleh Ridwan Kamil sebagai pemilik tampuk kekuasaan kota.
Bandung Big Heart (BBH), sebagai salah satu repertoar yang disajikan oleh warga (kampung) kota untuk memberikan narasi lain dalam sistem kewargaan yang otonom, bebas dari desas desus politik kekuasaan kota dan klaim-klaim pembangunan termasuk klaim civil society yang diagungkan pemerintah kota sebagai sesuatu yang kreatif dan masyarakat yang smart. Bandung Big Heart (BBH) sudah ketiga kali diselenggarakan sejak tahun 2015, 2016 dan di tahun 2017 ini. Bertempat di Lapangan Bawet di bawah kolong Jembatan Pasupati yang notabene sebagai dead space dan area terbuang dalam perencanaan dan desain arsitektural kota, namun oleh warga kampung Pulosari arena ini menjadi arena komunal dalam aktivitas dan aktivasi peran kewargaan. BBH hanya salah satu dari sekian banyak narasi komunal sederhana dalam merespon isu-isu kemanusiaan dan menguatkan peran-peran kewargaan kampung kota secara langsung dan mandiri dan juga berjejaring secara kolektif dengan warga kampung-kampung kota lainnya yang secara tidak langsung memiliki narasi hidup dan permasalahan khas kampung kota. Mulai dari ancaman penggusuran, segregasi sosial hingga krisis ruang hidup yang terus menerus mengintai mereka sebagai warga rentan perkotaan. Warga mencoba berfikir ulang dalam mengupayakan ruang publik, aktivitas (publik) otonom hingga gerakan sosial yang lebih luas tanpa ada embel-embel label ini-itu.
Di kampung Pulosari, praktik seperti ini memang sangat biasa dikerjakan oleh warga di hari-hari biasa dengan jejaring komunitas yang otonom pula, namun khusus untuk BBH dikerjakan diminggu terakhir bulan Ramadhan. Sedikit berbeda dari dua tahun sebelumnya, BBH kali ini mencoba mengupayakan kembali ruang-ruang publik dan memori kolektif warga (kampung) kota dengan pelibatan aktif warga dan inisiasi individu berlatar belakang beragam dan lintas tongkrongan. Ruang-ruang yang merupakan arena bermain, belajar dan tempat berdialektika dalam proses aktualisasi hingga upaya bertahan hidup sehingga menciptakan dan saling menumbuhkan satu sama lain yang secara politik memperkuat wilayah personalnya dan sebaliknya domain personal memperkuat dan memperkaya ranah geo-politik. Individu dan kolektivitas saling memelihara bukan saling menundukan, saling mengkooptasi dan juga klaim-klaim. Semua beririsan dengan isu-isi dan aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan keseharian hingga bagaimana pergulatan terkait keberlangsungan kehidupan yang terpatri jelas dalam memori kolektif kesehariannya.
Aktivasi warga kampung Pulosari dalam praktekruang kota mendorong kontrol publik yang egaliter dan populer untuk demokras partisipatif dan narasi politik partisan kontemporer dalam pola penciptaan optimisme tentang integrasi masyarakat sipil dan ruangnya yang equal dan plural. Ini bukan pula semacam arena CSR dari skenario proses kooptasi perusahaan, proses turba-nya kekuasaan atau bahkan menjadi ladang beramal untuk menunjukan kelas sosial dan menunjukan betapa religiusnya seseorang atau se-kelompok orang. Bukan pula semacam kerja pemberdayaan masyarakat versi pemerintah atau LSM atau kerja-kerja aktivis/seniman kariris. Ini kerja warga bersama yang mengupayakan terbentuknya interaksi dan relasi kewargaan selayaknya warga (kampung kota) yang biasa saja. BBH ini juga bukan semacam laboratorium seni publik dengan upaya yang ditarik melalui pekik-pekik seni partisipatori. Jika menyelenggarakan pekan kesenian di kampung-kampung kota dan mengundang para seniman lalu tampil dan berkarya disana, lantas sungguhkan itu partisipatori warga selain sebagai penonton memandangi aktivitas kesenian yang begitu asing dimatanya seperti menyajikan lagu Frank Zappa ditengah warga yang hanya mengenal dangdut dan pop nusantara, lantas warga dicap sebagai warga yang tidak kreatif, tidak smart dan bukan bagian dari warga ‘juara’ sesuai slogan kota Bandung.
Apa yang dilakukan warga Pulosari dan semua lini kewargaan (kota) yang bersolidaritas tanpa batas dan tidak saling klaim serta tidak genit-genit media sosial, tentu saja tidak akan terbaca dalam format masyarakat smart dan kreatif populer kota Bandung dan tidak terjamah oleh klaim gelebung indeks kebahagiaan kota. Di Bandung, simpul-simpul kewargaan yang otonom seperti Kampung Pulosari tersebar, namun tidak terpetakan oleh gerak-gerik dan genit-genit semacam kampung kreatif dan kampung-kampung kota bentukan pemerintah hanya demi seolah peduli terhadap kampung perkotaan, padahal pemerintah kota pula yang melakukan penggusuran terhadap kampung tersebut, seperti penghilangan Kampung Kolase hanya untuk ambisi membuat taman kota dan menaikan indeks kebahagiaan, misalnya hanya dengan melalui masifnya swafoto. Selain Kampung Pulosari terdapat Kampung Nangkasuni dengan Rumah Bintangnya yang telah selama 13 tahun melakukan kerja bersama warga melalui pendidikan terhadap anak-anak sekitarnya dan udunan dari rekan-rekan terdekatnya tanpa perlu publisitas media sosial yang masif sudah melakukan ini-itu.
Jika, hidup adalah udunan sesuai slogan dalam tulisan besar-besar yang terpampang penuh disalah satu tiang pancang Flyover Pasupati dan tidak jauh dari Kampung Pulosari berada yang disematkan oleh pemerintah kota Bandung, maka apa yang dikerjakan oleh warga Pulosari sudah merupakan udunan yang sebenarnya tanpa pretensi karena ini bukan semacam event atau movement yang dibuat-buat, bukan pula udunan aliansi politik, kepentingan elektoral hingga faksi-faksi atasnama warga kreatif dalam formasi smart city. Warga Pulosari tumpah ruah, dimulai dari anak-anak, remaja hingga para ibu-ibu. Namun ini bukan seperti Karang Taruna yang sering kali muncul dalam tujuhbelas agustusan atau yang sekarang ini terjadi dikota Bandung telah bertransformasi menjadi agen politik elektoral disamping tetap menjadi bagian dari kewargaan itu sendiri dan ini juga bukan kerja PKK ibu-ibu layaknya warisan ordebaru. Semua orang dengan kesadaran sendiri memposisikan dirinya sebagai warga (kampung) biasa berbagi peran dalam BBH mulai dari menjadi pembawa acara, fasilitator workshop, memberikan sumbangan musik hingga menyiapkan makanan dan beragam hadiah. Semuanya dilakukan mandiri tanpa sponsor, tanpa label komunitas apalagi label merek dagang industri kreatif, maka ini yang disebut udunan itu sebenarnya.
BBH tahun 2017 ini memang unik, dengan fokus kepada pendidikan anak-anak kampung kota, seperti yang dilakukan oleh Rumah Bintang (Nangkasuni), Rumah Lentera (Buah Batu), Ruang Mimpi (Pasir Impun), Rumah Saraswati (Tegalega) dan Lingga Sarakan (Gedebage) yang notabene merupakan warga rentan pendidikan dan juga rentan akan penggusuran kota dimasa mendatang. Wilah dimana mereka tinggal pun berada dalam situasi segregasi sosial-ekonomi serta gentrifikasi pembangunan kota smart dan kreatif untuk menjadi kota “Juara” yang harapkan dan dilakukan oleh Ridwan Kamil selama ini. BBH juga menjadi arena untuk merapatkan jejaring komunitas lintas tongkrongan guna tetap berkolektif dan menantang dan berfikir ulang terkait aktivasi ruang publik, kampung kota, kewargaan, aktivitas publik otonom hingga gerakan sosial yang lebih luas. Setiap masyarakat menghasilkan ruangnya sendiri, karenanya setiap 'eksistensi sosial' bercita-cita untuk menjadi atau menyatakan diri sebagai individu maupun komunitas untuk menjadi nyata dalam skala ruang tertentu (dikota). Kota masa depan adalah kota komunitas yang berupa hamparan interaksi-interaksi komunal dalam narasi kewargaan yang terus menerus diproduksi tanpa henti. Juara tidak selalu big heart tapi big heart itu juara yang sebenarnya. We Organize !!!
Ancama penggusuran
Sudah bukan gosip lagi jika area Tamansari ini termasuk Kampung Pulosari akan mengalami penggusuran lagi, atau bahasa developmentarisnya adalah upgrading slum yang tentu saja aroma penggusuran sudah termaktub didalamnya. Tentu ini bukan hal baru bagi warga tamansari, kita semua tentu ingat bagaimana penggusuran terjadi di kampung taman sari dan hilangnya pasar tradisional Balubur diawal tahun 2000an akibat pembangunan Flyover Pasupati dan perpanjangan dari tol Pasteur-Jakarta. Waktu itu banyak warga yang menolak relokasi karena sangat jauh, sekitar 15 km dari tempat semula tepatnya dikawasan Bandung Timur, tapi bagaimana lagi warga (miskin) kampung kota tidak ada pilihan lagi. Yang memiliki sertifikat rumah mendapatkan penggantian atau ganti rugi alias diganti tetap saja rugi, sedangkan yang tidak punya srtifikat rumah diberikan kompensasi kerohiman . Namun tidak sedikit pula yang memanfaatkan momentum pada waktu itu untuk mendapatkan penggantian dan bisa berkali lipat.
Hal serupa akan terjadi kembali di Tamansari dalam waktu dekat, salah satu yang akan terkena dampak upgrading slum ini adalah kampung Pulosari. Terlepas secara spasial akan terkena langsung atau tidak, rencananya pemerintah kota memiliki agenda untuk membuat rumah deret di area tamansari ini. Hal ini uga didukung oleh program Kotaku yang digadang-gadang oleh WorldBank untuk melakukan pendisiplinan area perkotaan terutama area yang mereka anggap slum diseluruh kota di Indonesia, dan kampung-kampung kota ini yang menjadi targetnya untuk di upgrade. Untuk kasus kota Bandung, area Tamansarilah yang rencananya akan menjadi percontohan atau titik mula kerja dari program tersebut di tahun 2017-2018 ini.
Warga Kampung Pulosari pun beragam tanggapannya terkait berita atau rencana dari skema slum upgrading ini, ada yang mencoba menolak dengan kecemasan yang manusiawi, seperti akan dipindah kemana?, berapa penggantian hingga bagaimana keberlangsungan kehidupannya nanti kelak. Itu jika proses peralihannya mulus, jika tidak maka kekerasan pembangunan melalui pola penggusuran akan terjadi dengan dalih sebagai warga ilegal atau menempati lahan pemerintah yang akan diusir dengan cuma-Cuma atau paling tidak hanya mendapatkan penggantian berupa uang belas kasih (kerohiman). Namun seperti kita ketahui, tabiat pemerintah kota di era kepemimpinan Ridwan Kamil ini cukup menarik, pendisiplinan hunian warga mungkin akan terjadi tapi dengan jargon yang ciamik, yaitu relokasi atau tetap pakai bahasa penggusuran tapi denga cara humanis. Bagaimana mungkin sebuah penggusuran disebut humanis ?. Ada skenario akan dibuat hunian baru berupa kampung deret sebagai solusi, dimana warga akan dipindahkan dulu ke rusunawa yang berejarak sekitar 20-25km lalu setelah kampung deret ini selesai dibangun akan dipindahkan kembali, tapi berapa lama?, lalu bagaimana skema kepemilikannya nanti, apakah menjadi hak milik atau sewa. Kekhawatiran-khawatiran ini yang menjadi polemik diantara warga dan itu wajar karena menyangkut hak hidup dan keberlangsungannya.
Maka dari itu, beragam upaya warga kampung kota yang notabene sudah “ditandai” akan mengalami pendisiplinan oleh pemerintah kota atau mengalami slum upgrading oleh WorldBank untuk mencoba bersiasat dan memberikan daya tawar kepada pemerintah dan stakeholder yang berkepentingan atas skenario-skenario tersebut. Apa yang dilakukan oleh Komunitas Rumah Bintang dan komunitas lainnya dalam Bandung Big Heart, merupakan upaya kerja simbolik dan struktural untuk menguatkan basis partisipatori warga Tamansari atau lebih tepatnya warga Kampung Pulosari untuk memberikan narasi kewargaan dan memori kolektif. Hal ini sebagai upaya nilai tawar bahwa ada siklus spasial di kampung kota ini yang tidak gampang atau mudah dihilangkan begitu saja lalu diganti dengan yang katakanlah lebih modern. Warga (Pulosari) dan arena spasialnya telah memberikan sudut pandang keseharian yang komunal dengan keadaban versinya sendiri untuk memiliki hak hidup di (kampung) kota Bandung ini dengan adil baik secara spasial maupun sosial. Warga Bandung, khususnya Kampung Pulosari tidak perlu menjadi Juara, mereka semua lebih punya hal dari sekedar (Bandung) Juara versi pemerintah kota-nya, mereka punya Bandung Big Heart. Warga punya sumberdayanya sendiri untuk berdaya dan itu merupakan klaim untuk hak atas kotanya, bukan klaim dari penguasa kota atau lembaga seperti WorldBank.
We Organize !!!
Ikuti tulisan menarik Frans Ari Prasetyo lainnya di sini.
