Tubuh Ibrahim dilemparkan pada kobaran api. Tapi atas kuasa Tuhan, api itu tak sanggup merenggut tubuh Ibrahim –alih-alih menjadi dingin. Atau, Musa bersama Kaum Bani Israil yang tergopoh-gopoh dikejar bala tentara Firaun. Musa dan kaumnya tersudut. Laut merah di hadapan mereka dan tentara Firaun di belakang. Atas kuasa Tuhan jua, tongkat Musa mampu membelah lautan itu. Alhasil, ia bersama kaumnya berhasil lolos dari kejaran Firaun, sedangkan raja Mesir itu mati ditelan air laut bersama bala tentaranya.
Dalam kisah teologi agama samawi, kisah Ibrahim dan Musa begitu melekat. Apa yang membuat dua nabi besar itu harus berhadapan dengan risiko kematian yang begitu menakutkan? Jawabannya, mereka berani melawan dan mengkritik penguasa. Ibrahim menggugat Namrud, sedangkan Musa melawan Firaun. Kedua utusan Tuhan itu hadir di hadapan penguasa untuk menyadarkan para raja dunia itu bahwa kekuasaan mereka tidak mutlak –apalagi mengklaim diri sebagai Tuhan.
Musa, yang dikisahkan gagap bicara, mampu membuat darah Firaun mendidih karena menggugat klaim ketuhanan raja Mesir itu. Ibrahim, seorang anak pembuat berhala, mampu membuat Namrud naik pitam. Apakah Musa dan Ibrahim menggugat penguasa tanpa sedikit pun bekal? Tentu tidak. Logika, nalar, serta faktalah yang mereka bawa di hadapan para penguasa sehingga para tiran itu tersudut. Ada proses debat di sana. Para Nabi, cum pengkritik penguasa, ini tak malu bertatap muka dan menyatakan kritiknya dengan lantang. Mengapa para raja zalim itu geram? Karena ucapan Ibrahim dan Musa tak ada sedikit pun kesalahan.
Kisah teologis itu menyadarkan kita betapa kekuasaan cenderung antikritik –terutama jika bersifat mutlak. Tapi, dalam dunia modern, kekuasaan tidak sepenuhnya mutlak. Kewenangan dibagi, kekuasaan diawasi. Meski di banyak belahan dunia, masih ada kekuasaan mutlak, tapi bisa dikatakan tak lagi populer.
Memuja penguasa secara berlebihan, atau cult of personality, masih bisa ditemukan di Korea Utara. Rakyat diminta untuk memberikan penghormatan khusus kepada mendiang pemimpin mereka terdahulu, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Pemujaan terhadap dua pemimpin Korea Utara itu bahkan melebihi pemujaan Soviet pada Lenin atau China pada Mao Zedong.
Sebuah patung perunggu dua pemimpin Korea Utara setinggi 22 meter yang menjadi bagian dari Monumen Besar tegak berdiri di Bukit Mansu. Tak sekadar monumen, penghormatan wajib dilakukan oleh warga Korea Utara pada kedua patung perunggu tersebut. Pengunjung monumen meletakkan bunga dan membungkukkan badan di hadapan patung perunggu tersebut.
Ketika penguasa dan kekuasaannya telah bersalin rupa dan menjadi ‘agama baru’, niscaya tak ada ruang kritik untuk mereka. Rakyat dipercaya pada kredo Kim Jong Il, bahwa, “Untuk menjaga negara, seseorang bisa hidup tanpa permen, tapi tidak bisa hidup tanpa senjata.” Rakyat yang bersuara lantang akan berakhir di tiga tempat, kerangkeng, liang, atau terbuang. Mereka yang terbuang adalah yang beruntung karena menemukan dunia baru.
Penguasa Indonesia dan Ruang Kritik
Mengkritik penguasa selalu beriringan dengan usia kekuasaan itu sendiri. Berbagai macam wujudnya. Ada yang mengkritik dengan kata hingga senjata. Cara yang disebut belakangan biasanya disebut dengan pemberontakan atau perlawanan. Perang Diponegoro yang berkobar selama lima tahun pada 1825-1830 adalah wujud kritik atas sikap penguasa Kesultanan Yogyakarta yang dianggap kompromistis pada Belanda. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7000 serdadu pribumi.
Kritik melalu kata-kata pada era Kolonial Hindia Belanda, salah satunya, dilakukan oleh Tirto Adi Suryo, pelopor pers nasional. Melalui surat kabar Medan Prijaji, Tirto menulis berbagai kritik terhadap penguasa. Sikap lantang itu pula yang menyebabkan diasingkan ke luar Jawa, salah satunya ke Ambon. Rekam jejak Tirto ini bisa dilihat dari buku Sang Pemula yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer. Tirto pula yang menjadi ilham bagi sosok Minke dalam tetralogi Bumi Manusia yang ditulis Pramoedya. Seperti halnya Tirto, Pramoedya pun harus merasakan bui karena kritiknya melalui kata-kata di era Soekarno. Pram dalam buku Hoakiau di Indonesia, yang menentang peraturan yang mendiskriminasi keturunan Tionghoa.
Lalu, bagaimana ruang kritik di era Orde Baru? Fase ini tidak butuh penjelasan panjang lebar karena memang Orde Baru adalah fase terkelam bagi ruang kritik. Pemerintahan Suharto tak hanya antikritik, melainkan siap menghantam balik kritik itu dengan keras dengan berbagai cara. Pembredeilan media massa, seperti Majalah Tempo, Tabloid Detik, dan Majalah Editor pada 1994 merupakan sedikit dari banyak rekam jejak kekuasaan Suharto dalam merespons kritik.
‘Gebuk’ adalah istilah yang dipakai oleh Suharto untuk menegaskan kekuasaannya sekaligus responsnya pada kritik. Dikutip dari Kompas, 29 September 1989, Suharto berujar, “Secara konstitusional silahkan melakukan apa saja, sampai mengganti saya; jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional… tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau sampai Jenderal sekali pun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu!” --sayangnya, istilah itu kembali muncul oleh Presiden Joko Widodo di era yang lebih terbuka saat ini.
Pemimpin Orde Baru itu tidak main-main dengan ‘gebuk’ tadi. Seperti kita tahu, oposisi seperti Petisi 50, gerakan Islam, hingga para anak muda dengan kendaraan Partai Rakyat Demokratik benar-benar “digebuk”. Ada yang sekadar pingsan lalu siuman, hingga lenyap sampai hari ini.
Bertahun sesudah Orde Baru, lalu Indonesia memasuki era demokrasi. Kita pun percaya bahwa ruang kritik semakin terang. Salurannya banyak, tak hanya melalui monopoli pemberitaan media arus utama, melainkan juga media sosial. Suara di dunia maya begitu bising. Rasanya, tak sulit untuk membedakan mana kritik bernas, celotehan kosong, hingga ujaran kebencian, terutama bagi mereka yang melek literasi.
Ruang kritik itu perlu agar bangsa ini tidak lagi terjebak pada kediktatoran. Seperti kutipan klasik kekuasaannya Lord Acton, "Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak sudah pasti korup." Pada era seperti inilah, penguasa atau mereka yang disebut sebagai publik figur, ditantang memiliki mental: baper boleh, reaktif jangan.
sumber foto: anonymous protester by morgoth87 [deviantart]
Ikuti tulisan menarik Yugha Erlangga lainnya di sini.
